Ditemukan 110 dokumen yang sesuai dengan query
Natasha Octaviany, author
Setelah berlakunya Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu: 1. Apa dasar pertimbangan hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi secara umum dan dalam...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ian Martin P.L., author
Kepailitan mempunyai akibat bagi seluruh kreditur, tidak terkecuali Kreditrur Penerima Jaminan Fidusia. Pengembalian uang Debitur kepada Kreditur dalam hal Debitur dinyatakan Pailit akan sangat tergantng pada kedudukan dari kreditur tersebut. Kedudukan Kreditur Penerima Jaminan Fidusia adalah sebagai Kreditur Preferen. Hak ini tidak hapus karena adanya Kepailitan atau likuidasi Debitur Pemberi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S44836
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Taruli Astrid Febriani, author
Skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskripstif dan prespektif analisis. Bapepam-LK merupakan lembaga tertinggi yang memiliki peran untuk mengawasi, membina dan mengatur segala kegiatan dalam Pasar Modal, serta melindungi kepentingan investor dan masyarakat. Sehubungan dengan itu, Bapepam merupakan pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S44614
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Epstein, David G., author
ST. Paul, Minn: West Publishing, 1993
346.078 EPS b
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Khalid Soroinda, author
Ketika seorang Debitor dinyatakan Pailit, maka ia akan kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Pengurusan terhadap harta Debitor Pailit tersebut akan dilakukan oleh Kurator. Kepailitan ini mempunyai sifat serta merta, sehingga walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Debitor Pailit, upaya hukum tersebut tidak akan menghentikan pelaksanaan dari...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T33161
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Noor Muhammad Aziz, author
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur tata cara untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, tetapi di dalam praktik masih ditemui berbagai permasalahan yang menyebabkan hak kreditor tidak terpenuhi. Actio Pauliana adalah hak yang diberikan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S59046
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Eko Prakoso Johannes, author
Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan niaga dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Gugatan pembatalan ini dikenal dengan nama gugatan actio pauliana. Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan harus terbukti beritikad...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54823
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Jossi Marchelli Risaputra, author
Skripsi ini membahas mengenai upaya buruh PT. Sindoll Pratama yang telah dinyatakan pailit untuk mendapatkan pembayaran atas upah dan pesangonnya dengan cara mengajukan uji material terhadap Undang-Undang Kepailitan di Mahkamah Konstitusi agar menjadi kreditor separatis, sehingga pembayaran atas utang pengusaha terhadap buruh dapat didahulukan dari pembayaran utang pengusaha terhadap kreditor...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S24770
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Randi Ikhlas Sardoni, author
Skripsi ini membahas mengenai penerapan insolvensi tes dalam perkara kepailitan di Indonesia. Untuk itu dalam rangka mengetahui bentuk insolvensi tes yang dapat diterapkan di Indonesia, maka dibahas juga jenis dan metode insolvensi tes yang diterapkan di negara yang menjadi objek studi perbandingan yaitu di Amerika Serikat dan Jepang. Skripsi ini...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S25013
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Dewi Mega Victoria, author
Dengan adanya tren kenaikan permohonan PKPU dan Kepailitan maka terdapat wacana Pemerintah Indonesia akan melakukan Moratorium PKPU/Kepailitan. Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan pertama bagaimana pengaturan PKPU dan Kepailitan di Indonesia bagi sektor perbankan di masa Pandemi Covid - 19, kedua bagaimana pengaturan Moratorium PKPU dan Kepailitan di Singapura dan Inggris,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
