Hasil Pencarian

Ditemukan 110 dokumen yang sesuai dengan query

Muhammad Rifqi Abidin, author

Tinjauan Yuridis Eksekusi Harta Kepailitan Yang Berada di Negara Lain = Juridical Review of Bankruptcy Property Execution in Other Countries

ABSTRAK
Dalam hukum kepailitan, penjualan aset debitur merupakan poin penting karena penjualan aset pailit adalah tujuan dari UU Kepailitan. Masalah muncul jika ada harta pailit milik debitur yang berada di luar wilayah hukum negara Indonesia. Permasalahan tersebut muncul akibat penerapan asas kewilayahan yang dianut oleh negara Indonesia, yang mengakibatkan diterapkannya asas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Agustina Agung Untari, author

Tanggung jawab hakim pengawas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit

Pengangkatan Hakim Pengawas dan kurator dimaksudkan sebagai pelaksana dari putusan pailit yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara permohonan pernyataan pailit. Namun, pengaturan mengenai tugas dan wewenangan Hakim Pengawas pasca putusan pailit tidak semudah yang dibayangkan. Permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai peranan dan sejauh mana pelaksanaan tugas Hakim Pengawas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

T19860

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Shalahuddin Suriadiredja, author

Kewenangan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit berdasarkan undang-undang kepailitan dan pkpu no 37 Tahun 2004: Studi kasus PT Kayamatex VS PT SK Keris perkara nomor: K.N/2006) = Receivership and administrator authority in management and settlement of bankcrupt debtor asset based on Undang-Undang Kepailitan dan PKPU no 37 tahun 2004 (case study PT Kaya Matex vs PT SK Keris case number:013 K/N/2006)

Peneliyian ini membahas mengenai kepailitan debitor pailit yang mempunyai asset lebih besar dari utang. Pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana batas kewenangan kurator terkait pengurusan dan pemberesan harta paillit melebihi seluruh tuntutan kreditor, tujuan ialah untuk mengetahui sejauh mana kewenangan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28949

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Merina Elfian, author

Pelaksanaan putusan homologasi dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dengan dikabulkannya putusan pernyataan pailit terhadap Debitor yang Sama (Studi Kasus: PT Siak Raya Timber) = Execution on suspension of payment's homologation decisions with the granting of bankruptcy order against the same debtor (Case Study: PT Siak Raya Timber)

Dalam perkara kepailitan, debitor dapat mengajukan rencana perdamaian baik melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ataupun perdamaian setelah putusan pailit dijatuhkan. Dalam hal rencana perdamaian diajukan melalui PKPU, maka setelah perdamaian tersebut disetujui dan dihomologasi oleh Pengadilan Niaga maka putusan homologasi mengikat semua kreditor kecuali kreditor separatis dan terhadap kreditor separatis tersebut diberikan kompensasi sebesar nilai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Eva Yuanita, author

Analisis terhadap putusan pengadilan niaga atas penolakan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PT. Magnus Indonesia terhadap PT. Garuda Indonesia

This article analyzes concerning the decision of Indonesian Commercial Court that has repudiated insolvency applications towards P71 Garuda Indonesia. The court decision is considered two facts those has signed consultation agreement between plaintiff and defendant of insolvency which was executed partially; and the project itself has not fully finished when...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

HUPE-36-3-(Jul-Sep)2006-257

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Annisa Ikrama Adharani, author

Analisis yuridis terhadap syarat dan akibat hukum pembatalan perdamaian pkpu pada PT Suharli Malaya Lestari studi kasus: no. 02/pdt.sus-pembatalan perdamaian/2016/pn.niaga.jkt.pst = Juridical analysis of terms and consequences of annulment on PKPU reconciliation case study putusan no 02 pdt sus pembatalan perdamaian 2016 pn niaga jkt PST

PKPU merupakan salah satu cara dalam menghindari Debitor dinyatakan pailit. Tujuan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sendiri adalah untuk mencapai suatu Perdamaian antara Debitor dengan Kreditor yang apabila disetujui maka Perdamaian tersebut disahkan oleh Pengadilan Niaga. Namun, kepailitan tetap dapat mengikuti Debitor. Dalam UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nicko Pratama, author

Hak-hak buruh atas perusahaan pailit studi kasus putusan no.434 k/pdt.sus-phi/2017 pn denpasar pt.mitra garmen indoraya = Rights of workers of bankrupt company case study of decision no 434 k pdt sus phi 2017 pn denpasar pt mitra garmen indoraya

Penelitian skripsi ini membahas mengenai hak-hak buruh atas perusahaan yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, dan Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindarkan. Penulis menggunakan metode Yuridis Normatif dengan memperhatikan norma yang tertulis dan berlaku terkait dengan pemutusan hubungan kerja dan peraturan terkait mengenai kepailitan dengan memperhatikan pertimbangan hakim PN....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Shalahuddin Suriadiredja, author

Akibat Hukum Pernyataan Pailit Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli serta Akta Pemindahan Hak dan Kuasa (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pdt.Sus-GLL/2020/PN.Jkt.Pst. jo Mahkamah Agung Nomor 705K/Pdt.Sus-Pailit/2021) = Legal Consequences of Bankruptcy Declaration on Sale Purchase Binding Agreement Deed and Right Transfer and Authority Deed (Study on Central Jakarta Court Verdict Number 13/Pdt.Sus-GLL/2020/PN.Jkt.Pst. jo Supreme Court Number 705K/Pdt.Sus-Pailit/2021)

Penelitian ini adalah berkaitan dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) serta Akta Pemindahan Hak dan Kuasa ketika terjadi kepailitan dari penjual yang semestinya akta-akta tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengalihan hak atas tanah, sebagaimana kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 705K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Sedangkan dalam kasus di Putusan Pengadilan Niaga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tri Alvian Machwana, author

Pembatasan Nominal Utang Sebagai Syarat Dalam Permohonan Pailit Dan PKPU = Limitation of Debt Nominal as a Condition in the Application for Bankruptcy and Suspension of Debt Repayment Obligation

Tesis ini membahas mengenai pentingnya pembatasan nominal utang sebagai syarat dalam permohonan Pailit dan PKPU di Indonesia. Untuk itu dalam rangka mengetahui pentingnya penerapan pembatasan nominal utang dalam permohonan Pailit dan PKPU, maka pentingnya juga dibahas jenis dan metode penerapan pembatasan nominal utang yang diterapkan di beberapa negara. Tesis ini...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

SP-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Elsa Febi Novayanti, author

Pertanggungjawaban perseroan terbatas dikaitkan dengan permohonan pailit ditinjau dari UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas : studi terhadap Keputusan Pengadilan Niaga No. 32/Pailit/2000/PN.Niaga/JKT.PST = Limited liability associated with type judging from Bankrupt Law. 40 of 2007 on limited liability company : study No. against decision of the Commercial Court. 32/PAILIT/2000./PN.COMMERCIAL/JKT.PST

ABSTRAK
Apabila Direksi melakukan kegiatan pribadinya dengan mengatas namakan perusahaan yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, maka Perseroan tersebut tidak bertanggung jawab atas pinjaman tersebut, jadi Direksi masingmasing secara tanggung renteng bertanggung jawab penuh atas kerugian perusahaan. Keempat promissory notes yang diterbitkan oleh kedua Anggota Direksi PT. DOK dan PERKAPALAN KODJA BAHARI...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38925

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian