Hasil Pencarian

Ditemukan 110 dokumen yang sesuai dengan query

Sheila Qurrotul Aini, author

Analisis yuridis pembagian boedel pailit bagi kreditor separatis (studi kasus : PT perusahaan pengelola aset dan PT Bina Prima Persada terhadap tim kurator PT. Texmaco Jaya berdasarkan putusan MA No.509/K/PDT.SUS/2012) = A judicial analysis of bankrupt estate division for separation creditors (case study PT Perusahaan Pengelola Aset and PT. Bina Prima Persada Towards the trustee team of PT. Texmaco Jaya Based on the decision ofthe supreme court No 509/K/PDT/SUS/2012)

ABSTRAK
Kreditur Separatis adalah kreditur Pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri dan didahulukan pembayaran haknya atas boedel pailit dibandingkan kreditur lainnya. Namun dalam kasus ini bahwa kreditur separatis tidak diberikan hak-haknya atas boedel pailit, seperti kasus PT. Perusahaan Pengelola Aset selaku Pemohon I dan PT. Bima Prima Persada selaku...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41745

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Lena, author

Insolvency test dalam hukum kepailitan dan pembahasannya dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 perbandingan dengan Undang-undang Bankruptcy Jepang, Malaysia, dan Singapura = Insolvency test in Bankruptcy Law in Act Number 37 of 2004 in comparison with Bankruptcy Law of Japan, Malaysia, and Singapore

Pailit merupakan upaya akhir bagi debitor yang berada dalam keadaan insolven dimana ia tidak lagi mampu melakukan kewajiban kepada para kreditornya. Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 merupakan peraturan terakhir yang diamandemen Indonesia namun masih memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan Jepang, Malaysia, dan Singapura tentang insolvency test yang dijadikan tolak...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39018

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Diandry Adityaputri, author

Kewenangan Kreditor dalam Melakukan Permohonan Pernyataan Pailit dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero (Studi Kasus: PT Merpati Nusantara Airlines dan PT Angkasa Pura II) = Creditor's Authority in Applying for Bankruptcy and Suspension of Payment against Persero State-Owned Enterprises (Case Study: PT Merpati Nusantara Airlines and PT Angkasa Pura II)

Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU menjadikan BUMN sebagai Debitor yang hanya dapat diajukan permohonan pernyataan pailit dan PKPU oleh Menteri Keuangan. Penjelasan Pasal 2 ayat (5) menyatakan bahwa ketentuan ini berlaku pada BUMN yang seluruh modalnya adalah milik negara dan tidak terbagi atas saham. Persero merupakan BUMN dalam bentuk...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Siti Fatimah Citra Nurislamiati, author

Kedudukan Konsumen Perumahan Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Lunas dalam Perkara Kepailitan = The Position of the Housing Consumer Based on the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) in Settlement in a Bankruptcy Case

Penelitian tesis ini merupakan hasil analisa hukum mengenai permasalahan yang dihadapi konsumen perumahan pemegang akta perjanjian pengikatan jual beli atau (PPJB) lunas terhadap pengembang ketika dinyatakan pailit. Terdapat permasalahan yang timbul ketika pengembang dinyatakan pailit oleh majelis hakim Pengadilan Niaga mengenai sengketa konsumen terhadap obyek sengketa yaitu rumah, dalam hal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Merina Elfian, author

Pelaksanaan Putusan Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan Dikabulkannya Putusan Pernyataan Pailit terhadap Debitor yang Sama (Studi Kasus: PT Siak Raya Timber) = Execution on Suspension of Payment’s Homologation Decisions with the Granting of Bankruptcy Order Against the Same Debtor (Case Study: PT Siak Raya Timber)

Dalam perkara kepailitan, debitor dapat mengajukan rencana perdamaian baik melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ataupun perdamaian setelah putusan pailit dijatuhkan. Dalam hal rencana perdamaian diajukan melalui PKPU, maka setelah perdamaian tersebut disetujui dan dihomologasi oleh Pengadilan Niaga maka putusan homologasi mengikat semua kreditor kecuali kreditor separatis dan terhadap kreditor...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Albert Yahya, author

Analisis Kewenangan Kurator Dalam Melakukan Eksekusi Boedel Pailit yang Diletakan Sita Pidana Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Kreditur Pailit (Studi Kasus Putusan No. 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst) = Analysis of the Curator's Authority in Executing Bankruptcy Boedel Placed in Criminal Confiscation in an Effort to Fulfill the Rights of Insolvent Creditors (Case Study of Decision No. 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Dengan dijatuhkan putusan pailit, maka Debitur Pailit kehilangan hak nya dalam menguasai harta bendanya yang termasuk dalam Boedel Pailit tersebut, dan secara hukum diberikan tugas pemberesan tersebut kepada Kurator. Akan tetapi melakukan tugas pemberesannya, seringkali Kurator menemukan hambatan seperti dengan diletakannya penyitaan pidana terhadap harta pailit tersebut yang berakibat akan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Wanda Ayu Agustin, author

Analisis Penerapan Actio Pauliana Atas Tindakan Fraudelent Transfer yang Dilakukan Debitor Pailit: Studi Kasus Putusan No. 15K/Pdt.Sus Pailit/2016 = Analysis of the Application of Actio Pauliana on Fraudulent Transfer Actions by Bankrupt Debtors: Case Study of Verdict No. 15K/Pdt.Sus.Pailit/2016

Debitor pailit seringkali melakukan tindakan untuk mengakali kewajibannya dalam memenuhi pembayaran utang terhadap kreditor pailit. Salah satunya adalah dengan melakukan tindakan fraudulent transfer, yaitu tindakan pengalihan aset yang diduga sengaja dilakukan agar nilai aset debitor pailit berkurang. Atas tindakan ini kurator dapat melakukan upaya pembatalan hukum dengan melakukan gugatan actio...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Thoyyibah B., author

Tanggung jawab notaris terhadap pembatalan akta perjanjian kerja sama yang dibuat sebelum putusan pailit: studi putusan Mahkamah Agung nomor 840K/Pdt.Sus-Pailit/2016 = Notary liability towards the cancellation of the cooperation agreement deed that been made before the bankruptcy verdict: study of supreme Court Verdict number 840K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris atas suatu akta, yang di kemudian hari dibatalkan karena memenuhi unsur Actio Pauliana. Rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimanakah kedudukan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat sebelum putusan pailit dalam Putusan Nomor 840K/Pdt.Sus-Pailit/2016 serta bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53937

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tobing, Juristezar P.A. Lumban

Perlindungan Hukum Para Pemegang Saham Dalam Proses Pengajuan Pailit Secara Sukarela Oleh Perseroan Terbatas (Analisa Perkara Kepailitan PT. Mandala Airlines Putusan Nomor 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST.) = Legal Protection of Shareholders In Filing Process Bankrupt Voluntary By Company Corportion (analysis of the bankruptcy case PT. Mandala Airlines VERDICT NUMBER: 48/PDT.SUS.PAILIT/ 2014/PN.NIAGA.JKT.PST)

[ABSTRAK
Tesis ini membahas studi kasus permohonan kepailitan PT. Mandala Airlines yang diajukan secara sukarela. Pembahasan terhadap PUTUSAN NOMOR 48/PDT.SUS.PAILIT /2014/PN.NIAGA.JKT.PST) meliputi beberapa aspek hukum terkait perlindungan terhadap para pemegang saham PT. Mandala Airlines diantaranya aspek hukum kepailitan dan aspek hukum perusahaan. Pada kasus perkara kepailitan P.T Mandala Airlines...

2015

T43873

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Cynthia Yunita Ilyas, author

Pelaksanaan gijzeling dalam pemberesan harta pailit = Implementation of gijzeling for bankruptcy estate settlement

ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang tata cara pelaksanaan, penerapan, serta hambatan gijzeling dalam pemberesan harta pailit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan penelitian berbentuk deskriptid analitis. Tata cara pelaksanaan gijzeling diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Perma No.1 Tahun 2000, Pasal 209...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 5 6 7 8 9 10 11 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian