Ditemukan 263 dokumen yang sesuai dengan query
RA. Ira Wardani, author
ABSTRAK
Salah satu kegiatan lanjutan yang muncul dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen adalah penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang dilakukan oleh pihak kreditur dalam hal debitur gagal bayar (wanprestasi). Dari studi kasus terhadap beberapa Putusan Pengadilan Pajak terkait sengketa PPN sehubungan dengan penjualan AYDA dari kreditur kepada pembeli, terdapat perbedaan...
2012
T33759
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Raden Arbiati Resminingpuri, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai ketentuan tanggung jawab renteng yang ada dalam sistem perpajakan Indonesia khususnya Pajak Pertambahan Nilai. Penerapan sistem Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak konsumsi yang berbasis pada penjualan.
Salah satu karakter PPN yaitu sebagai pajak tidak langsung berarti menempatkan kedudukan pemikul beban pajak berada pada kedudukan pembeli sebagai pihak...
2014
T41754
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhamad Adi Prianto, author
Jasa asuransi merupakan jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai, pemegang polis dibebaskan dari penarikan PPN oleh perusahaan asuransi baik yang merupakan beban ataupun biaya yang dikenakan kepada pemegang polis. Dinyatakan dalam pasal 4A ayat (3) huruf e UU No. 42 Tahun 2009 jasa asuransi adalah jasa yang tidak dikenakan...
2016
S64349
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ribka Wulandari Putri, author
ABSTRAK
Sektor pertambangan Batu Bara merupakan salah satu sektor utama penerimaan pajak negara, namun tingkat pertumbuhanya masih rendah sehingga dilakukan penegakan hukum melalui pemeriksaan. Salah satu pemeriksaan dilakukan atas SPT PPN PT X kemudian menimbulkan perbedaan interpretasi perlakuan PPN atas penyediaan bahan bakar. Sengketa ini sampai ke tahap banding di Pengadilan...
2017
S68589
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Vera Indah Sari, author
ABSTRAK
Hingga saat ini, realisasi penerimaan perpajakan masih belum mencapai target. Hal ini sering dikaitkan dengan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. DJP yang bertugas untuk memenuhi penerimaan pajak seringkali bersengketa dengan Wajib Pajak mengenai Kepatuhan Wajib Pajak tersebut. Salah satu jenis pajak yang disengketakan adalah mengenai...
2017
S70005
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Yolanda Vanesa, author
ABSTRACT
Dalam rangka mengendalikan konsumsi dan eksternalitas negatif yang dihasilkan produk hasil tembakau, Indonesia menggunakan instrumen kebijakan pajak dan pungutan negara lainnya, sebagai fungsi regulerend dalam mengendalikan konsumsi tesebut. Namun, kebijakan tersebut dianggap belum mampu memberikan menurunkan konsumsi tembakau. Berbeda dengan Indonesia, Thailand menjadi salah satu contoh negara yang berhasil menggunakan...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhammad Mishbahuddin, author
Kendaraan bermotor adalah suatu sarana yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Disamping itu kendaraan bermotor adalah suatu sarana yang juga bisa memberikan lapangan kerja kepada masyarakat karena produksinya yang dalam jumlah besar dan membutuhkan tenaga manusia pula, tentunya ini memberi kesempatan...
2020
T54787
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Bunga Sari, author
Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu hak Wajib Pajak yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Di sisi lain, pemerintah selaku regulator tetap harus mengontrol restitusi pajak untuk meminimalisir adanya potensi kerugian negara. Dalam menjamin pelayanan dan efisiensi restitusi pajak, pemerintah mengeluarkan peraturan melalui PMK-117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas PMK-39/PMK.03/2018 tentang...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Bernadetta Andalutsi Hemawati, author
Perkembangan sistem perpajakan Indonesia senantiasa berusaha mewujudkan keadilan dan netralitas perpajakan. Sejalan dengan usaha tersebut, pemerintah menentukan batas waktu pemberian fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang selama ini dinikmati oleh para wajib pajak. Upaya tersebut tentunya harus memperhatikan konsistensi yuridis serta dampak permasalahan yang timbul dari penerapan kebijakan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T2409
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Haryana Romdhony, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan bagi hasil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam mengoreksi ketimpangan fiskal antar pemerintah daerah (APBD provinsi) di Indonesia.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu rnelalui analisis dokumen yang dieksplorasi dari data sekunder yang berasal dari Departemen Keuangan dan Biro Pusat Statistik....
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006
T17152
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
