Hasil Pencarian

Ditemukan 170 dokumen yang sesuai dengan query

Reza Al Makki, author

Sanksi terhadap pejabat pembuat akta tanah sebagai akibat pembuatan akta hibah yang dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: Analisis putusan No.43/Pdt.G/1996?PN.JAK.SEL tanggal 20 November 1996

ABSTRAK
Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah sebagai akta otentik merupakan alat bukti yang kuat yang mempunyai peranan penting dalam setiap peristiwa hukum berkenaan dengan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Dengan akta ini menjamin kepastian hukum, yang sekaligus diharapkan pula dapat dihindari permasalahan hukum (sengketa)...

2007

T19600

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adelia Safina, author

Keberadaan kepala kecamatan sebagai pejabat pembuat akta tanah sementara diKota Cilegon = The presence of chief district officer as a temporary land certificate issuer in Cilegon

PPATS adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT didaerah yang belum cukup terdapat PPAT. Apakah masih relevan keberadaan Camat selaku PPATS di Kota Cilegon, Apakah jasa PPATS dalam pembuatan akta pertanahan masih banyak digunakan masyarakat, menjadi pokok permasalahan yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28898

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Lidwina Anissa, author

[Efektivitas dan efek samping blacksoap sebagai tambahan terapi baku skabies: sebuah uji klinis acak tersamar tunggal = Efficacy and side effects of blacksoap as an adjuvant therapy of scabies: a single-blind randomized , Pembuatan Surat Pernyataan Yang Menjamin Kebenaran Keterangan Yang Diberikan Penghadap Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Sebagai Wujud Penerapan Prinsip Kehati-hatian PPAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 226/PID.B/2018/PN.DPK) = The Making Of Statement Letter To Ensure Righteousness From Parties In Deed Of Land Sale And Purchase As Implementation Of Land Deed Official Prudential Principle (Case Study of Court Judgement Number 226/Pid.B/PN.DPK)]

Latar belakang: Skabies adalah penyakit kulit akibat infestasi ektoparasit berupa tungau Sarcoptes scabiei var hominis. Transmisi terjadi melalui kontak kulit secara langsung dan kontak dengan fomite. Risiko penularan skabies tinggi di komunitas yang tinggal bersama, contohnya asrama, pondok pesantren, panti jompo, dll. Prinsip tata laksana skabies meliputi penggunaan skabisid untuk...

Depok: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2019

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Romadonita, author

Pembatalan akta jual beli tanah oleh putusan pengadilan (analisa kasus putusan pengadilan negeri Jakarta Barat nomor 621 PDT.G/2011/PN.JKT BARAT) = Cancellation deed sale by land court decision analysis case west jakarta district court no 621 PDT. G/ 2011/PN JKT BARAT)

Menurut hukum positif kita jual beli harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan hanya jual beli dengan akta yang dibuat oleh PPAT saja yang dapat dipakai untuk pendaftaran di Kantor Pertanahan Seksi Pendaftaran Tanah (pasal 19 PP Nomor 10/1961 jo PP No 24/1997). Dalam praktek sebelum dilakukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42373

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ida Adha, author

Pembatalan akta jual beli oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dikaitkan dengan fungsi dan tanggung jawab PPAT (analisa kasus putusan pengadilan tinggi Bandung Nomor 451/PDT/2015/PT.BDG juncto putusan nomor 381/PDT.G/2014/PN.BDG) = Cancellation sale and purchase deed by land deed official (PPAT) attributed to the functions and responsibilities of PPAT (analysis of the case Bandung district court decision number 451/PDT/2015/PT/BDG/ juncto bandung high court decision number 381/PDT.G/201/PN.BDG)

Peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT, akta tersebut dijadikan dasar pendaftaran pemindahan hak atas tanah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak baru. Guna memberikan kepastian hukum, sebelum pembuatan AJB, salah satu kewajiban PPAT adalah pemeriksaan kesamaan data yang ada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T46969

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Irma Yulia, author

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pembuat akta tanah dalam pengurusan sertipikat hak milik sebagai jaminan kredit pemilikan rumah: studi kasus Putusan Mahkamah Agung nomor 900K/Pdt/2017 = Unlawful act by the land deed official in management of freehold title as home loans collateral: case study Of Supreme Court of The Republic Of Indonesia number 900K/Pdt/2017

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berkewajiban memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Peranan PPAT dalam rangka pemberian Kredit Pemilikan Rumah tidak hanya membuat Akta Jual Beli dan Akta Pemberian Hak Tanggungan saja, namun terkadang juga dimintakan untuk melakukan pengurusan yang berkaitan dengan obyek jaminan yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM). PPAT...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54704

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Humaira Fatizsa, author

Perlindungan Hukum terhadap Penjual yang Akta Jual Belinya Dibatalkan karena Mengandung Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1444 K/Pdt/2018) = Legal Protection of Sellers whose Purchase Deed was Canceled Because It Contained Legal Defects (Case Study of The Supreme Court's Decision Number 1444 K/Pdt/2018).

ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai peralihan hak atas tanah yang Akta Jual Belinya dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah mengandung cacat hukum, dimana Pihak Pembeli yaitu Tergugat I sebagai pihak yang tidak beritikad baik karena belum melunasi seluruh harga tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai penjual dan pada disaat yang sama...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Anissa Karina, author

Kekuatan hukum alat bukti surat perjanjian jual beli yang dibuat di hadapan camat dan implikasinya terhadap pembuatan akta jual beli di hadapan PPAT (Studi kasus perkara tuan mk, dkk vs. tuan rs, dkk (Putusan Mahkamah Agung nomor 3063/K/PDT/2019)) = Evidentiary power of sale and purchase agreement made before the subdistrict head and its implication for making a deed oF sale and purchase before PPAT (Case study of tuan mk, dkk vs. tuan rs, dkk (supreme court number: 3063/K/PDT/2019)).

Salah satu bentuk kepemilikan hak atas tanah adalah hak milik. Pada dasarnya, prinsip jual beli tanah dalam hukum adat adalah sah bila memenuhi sistem terang dan tunai. Sementara dalam hukum nasional, Pasal 616 KUHPerdata mensyaratkan perlu dibuatnya suatu akta otentik sebagai bukti terjadinya jual beli dan peralihan hak atas tanah....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Andri Setiawan, author

Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah terhadap akta jual beli yang mengandung kepalsuan intelektual dan materiil (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1143/K/Pid/2019) = The responsibilities of land deed making officials on the sale and purchase deed containing intellectual and material forgery (A Case Study of The Supreme Court Verdict No.1143/K/Pid/2019).

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam praktiknya menjalankan jabatan banyak menemukan para pihak sebagai penghadap yang menerangkan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya untuk dimuat dalam suatu akta. Berbagai bentuk kepalsuan yang mungkin melekat pada suatu akta autentik adalah kepalsuan intelektual dan kepalsuan materiil, pada dasarnya kedua bentuk kepalsuan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

I Gusti Ayu Dian Asri Utami, author

Tanggung jawab perpajakan pejabat pembuat akta tanah dalam membuat akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan(akta jual beli) di Kabupaten Tabanan berkaitan dengan peraturan daerah Kabupaten Tabanan nomor 9 Tahun 2010 tentang bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan = Land deed official taxation responsibility in making deed of land and/or building assignment (deed of purchase) at Tabanan district related to regional regulation No. 9/2010 regarding land and/or building acquisition rights duties

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, salah satunya akta jual beli. Dalam proses pembuatan akta tersebut calon penjual dan pembeli diwajibkan untuk membayarkan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) terlebih dahulu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28977

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian