Hasil Pencarian

Ditemukan 178 dokumen yang sesuai dengan query

Anissa Karina, author

Kekuatan hukum alat bukti surat perjanjian jual beli yang dibuat di hadapan camat dan implikasinya terhadap pembuatan akta jual beli di hadapan PPAT (Studi kasus perkara tuan mk, dkk vs. tuan rs, dkk (Putusan Mahkamah Agung nomor 3063/K/PDT/2019)) = Evidentiary power of sale and purchase agreement made before the subdistrict head and its implication for making a deed oF sale and purchase before PPAT (Case study of tuan mk, dkk vs. tuan rs, dkk (supreme court number: 3063/K/PDT/2019)).

Salah satu bentuk kepemilikan hak atas tanah adalah hak milik. Pada dasarnya, prinsip jual beli tanah dalam hukum adat adalah sah bila memenuhi sistem terang dan tunai. Sementara dalam hukum nasional, Pasal 616 KUHPerdata mensyaratkan perlu dibuatnya suatu akta otentik sebagai bukti terjadinya jual beli dan peralihan hak atas tanah....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Andri Setiawan, author

Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah terhadap akta jual beli yang mengandung kepalsuan intelektual dan materiil (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1143/K/Pid/2019) = The responsibilities of land deed making officials on the sale and purchase deed containing intellectual and material forgery (A Case Study of The Supreme Court Verdict No.1143/K/Pid/2019).

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam praktiknya menjalankan jabatan banyak menemukan para pihak sebagai penghadap yang menerangkan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya untuk dimuat dalam suatu akta. Berbagai bentuk kepalsuan yang mungkin melekat pada suatu akta autentik adalah kepalsuan intelektual dan kepalsuan materiil, pada dasarnya kedua bentuk kepalsuan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

I Gusti Ayu Dian Asri Utami, author

Tanggung jawab perpajakan pejabat pembuat akta tanah dalam membuat akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan(akta jual beli) di Kabupaten Tabanan berkaitan dengan peraturan daerah Kabupaten Tabanan nomor 9 Tahun 2010 tentang bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan = Land deed official taxation responsibility in making deed of land and/or building assignment (deed of purchase) at Tabanan district related to regional regulation No. 9/2010 regarding land and/or building acquisition rights duties

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, salah satunya akta jual beli. Dalam proses pembuatan akta tersebut calon penjual dan pembeli diwajibkan untuk membayarkan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) terlebih dahulu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28977

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Colin Effendi, author

Penyalahgunaan keadaan perjanjian jual beli dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3406K/Pdt/2019 = Abuse of circumstances in the making of the sale and purchase deed Supreme Court Decision Number 3406K/Pdt/2019

Seiring perkembangan hukum, putusan pengadilan seringkali dijadikan dasar untuk membatalkan perjanjian yang terindikasi penyalahgunaan keadaan. Penelitian ini mengangkat perkara berdasarkan putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 3406K/PDT/2019. Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah implikasi hukum terhadap Akta Jual Beli Nomor 022/2011 yang dibuat berdasarkan berdasarkan penyalahgunaan keadaaan dan peran...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ari Fitriana Dewi, author

Implementasi keterbukaan informasi publik: studi atas koordinasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara = Implementation of public information disclosure: study of the information and documentation management officer (PPID) within the Ministry of State Secretariat

Implementor utama keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID yang berasal dari seluruh satuan kerja, Badan Layanan Umum, dan lembaga kepresidenan lain di lingkungan Kemensetneg. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan koordinasi PPID di lingkungan Kemensetneg dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Penelitian dilakukan dengan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017

S69230

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Maria Puput Ristyastuti, author

Kontradiksi antara Konsepsi Akuntabilitas Keterbukaan Informasi Publik dengan Konsepsi Kerahasiaan Informasi Intelijen = Contradiction between The Concept of Accountability of Public Information Disclosure and The Concept of Confidentiality of Intelligence Information

Transformasi organisasi pemerintahan yang mengedepankan demokrasi tidak bisa terlepas dari tuntutan keterbukaan informasi publik serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Maka untuk memastikan akuntabilitas dan kredibilitas lembaga publik dalam menyediakan informasi dan dokumen yang dibutuhkan oleh publik, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan...

Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kevin Simon, author

Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Akta Hibah Tanah dan Hibah Saham Kepada Warga Negara Asing Ditinjau dari Peraturan, Kode Etik Notaris dan Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah = Responsibility of Notary Land Deed Officer Against Deed of Land Grant and Share Grant to Foreign Citizen Reviewed from Regulation Notary Code of Ethics and Land Deed Officer Code of Ethics

Notaris/PPAT dalam menjalankan tugas dan kewenangannya mempunyai kewajiban untuk bekerja secara seksama. Seksama berarti bahwa ia harus cermat dan teliti baik sebelum pembuatan akta, pada pembuatan akta dan setelah selesai pembuatan akta. Notaris harus seksama memperhatikan aturan hukum yang berlaku dan mempunyai pengetahuan hukum yang luas terhadap masalah yang dihadapi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48149

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dara Meutia Uning, author

Kolusi antara penerbit dengan pejabat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam proyek pengadaan buku pelajaran sekolah lanjutan tingkat pertama: sebuah studi kasus white-collar crime

Fenomena kolusi, korupsi dan nepotisme dalam bisnis buku pelajaran telah lama menjadi keprihatinan kalangan pemerhati dan praktisi pendidikan. Pada pertengahan tahun 1998, fenomena ini kembali menguak ke muka ketika sejumlah penerbit mengadukan bahwa dalam Proyek Pengadaan Buku Pelajaran Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), yang didanai oleh pinjaman Bank Dunia, sarat...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000

S6282

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Adara Skyla Sakinah, author

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dengan Hak Membeli Kembali Sebagai Suatu Penyelundupan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 407/K/Pdt/2022) = Conditional of Sales and Purchase Agreement of Land Rights with Buyback Rights as an Evasion of Law (Study of Supreme Court Decision Number 407/K/Pdt/2022)

Ketentuan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) seringkali disalahgunakan oleh masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peristiwa hukum perjanjian utang dengan jaminan hak atas tanah 送ang dikemas dalam bentuk PPJB dengan klausul ƒhak membeli kembali ƒang bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan tanah debitur kepada kreditur jika debitur wanprestasi. Adapun, permasalahan yang diangkat...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Agnes Josepha Jasin, author

Penghapusan dispensasi tempat lelang : dampak terhadap otentisitas risalah lelang, kinerja Balai Lelang dan Notaris sebagai pejabat lelang kelas II = The abolition of provisions on the dispensation of auction location the impact on the authenticity of the auction deed the performance of auction house and notary as class ii auctioneer

ABSTRAK Keluhan kantor-kantor lelang di daerah mengenai tidak meratanya pendapatan dari penjualan lelang, serta kekhawatiran akan timbulnya gugatan terhadap tempat pelaksanaan lelang lintas wilayah sehubungan dengan otentisitas risalah lelang merupakan alasan dihapuskannya dispensasi tempat lelang oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013. Tesis ini akan menganalisis mengenai otentisitas risalah lelang yang dibuat...

Depok: Universitas Indonesia, 2014

T41732

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian