Hasil Pencarian

Ditemukan 170 dokumen yang sesuai dengan query

Sari Veratiwi, author

Perlindungan terhadap pemegang hak atas tanah yang dipersengketakan dikaitkan dengan kepatuhan tata cara pendaftaran tanah menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah serta dampaknya terhadap penanaman modal di Indonesia = Protection against disputed land rights holder in connection with the compliance of the procedure of land registration under government regulation number 24 of 1997 concerning land registration and its impact on investment in Indonesia / Sari Veratiwi

ABSTRAK
Perkembangan zaman dan teknologi telah memasuki berbagai sektor lini kehidupan di masyarakat Indonesia saat ini, termasuk di dalam bidang pendaftaran tanah. Berbagai pengaturan mengenai pendaftaran tanah telah diundangkan dari waktu ke waktu yang dimana terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Namun demikian, permasalahan pendaftaran tanah masih kerap...

2017

T49148

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Lumbrini Yudhapramesti, author

Peranan pejabat lelang kelas II dan perlindungan hukum bagi pembeli dalam lelang noneksekusi sukarela-studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 481 k/tun/2016 = The role of class II auctioneer and legal protection for buyer in non-execution voluntary auction a case study of Supreme Court verdict number 481 k/tun/2016

ABSTRAK
Pejabat Lelang sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik berupa Risalah Lelang, bertanggung jawab terhadap autentisitasnya. Pejabat Lelang juga bertanggung jawab terhadap legalitas formal subjek dan objek lelang, serta membantu permohonan lelang yang diajukan padanya. Lelang merupakan sistem jual beli secara terbuka yang handal, aman dan terpercaya, dan harus selalu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50848

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Winengku Rahajeng, author

Keabsahan jual beli hak atas tanah yang terikat jaminan tanpa sertifikat asli (Studi kasus Putusan Nomor 29/PDT.G/2017/PN Tgl) = Legality of land rights transaction that banded with collateral without original certificate (Case study Decision Number 29/PDT.G/2017/PN Tgl).

Dalam jual beli hak atas tanah, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dapat sah dan mengikat menurut hukum. Selain harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, dalam jual beli hak atas tanah juga harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Kasus yang digunakan dalam penelitian ini terdapat jual beli...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54582

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vania Angela Sebastian, author

Pinjam meminjam dengan jaminan tanah yang berakibat terjadinya jual beli atas obyek jaminan dengan adanya keterangan palsu (studi putusan nomor 617/pid.b/2016/pn smn dan putusan nomor 256/pdt.g/2017/pn smn) = Loan and loaning with guarantees of land that result in sale and purchase of collateral object with false information (study of verdict number 617/ pid.b/ 2016/pn smn and verdict number 256/ pdt.g/ 2017/pnsmn)

Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli yang didasarkan pada keterangan dan dokumen palsu yang dibawa oleh penghadapnya. Dokumen palsu yang dimaksud adalah berupa kartu identitas dan surat cerai, termasuk tanda tangan dari si penghadap PPAT. Penelitian ini mengkaji mengenai...

2020

T54910

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rayandita Anwar, author

Bentuk perlindungan terhadap pembeli yang beritikad baik atas akta jual beli tanah yang cacat hukum (analisis Putusan Mahkamah Agung tanggal 08 Oktober 2018 Nomor 1270K/Pdt/2018) = A Form of protection for buyers who have good faith in the sales and purchase of land deed that is legal defect (analysis of Supreme Court Decision on Case Number 2170K/PDT/2018)

Seorang Pejabat Umum seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki kewenangan membuat akta autentik sebagai alat bukti yang sah atas suatu perbuatan. Pelaksanaan kewenangan pembuatan akta autentik tersebut tidak selalu berjalan dengan benar. Pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan blangko kosong termasuk akta yang cacat hukum dan melanggar autentisitas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54394

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Gianesha Pratama, author

Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap penyalahgunaan jabatan pejabat pembuat akta tanah berkaitan dengan Pengurusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris nomor 07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2014 = The role of the Notary Regional Supervisory Board the abuse of the position of the land deed making officer regarding the management of Land and Building Rights Acquisition (BPHTB): decision of The Notary Regional Examination Council Number 07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2014

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang dalam membuat akta autentik autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Selain Notaris, pejabat lain yang juga mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik adalah Pembuat Akta Tanah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bela Afriani, author

Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas pembuatan akta hibah tanpa persetujuan anak kandung pemberi hibah: studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu nomor 0018/Pdt.G/2017/PTA.Pal juncto putusan Pengadilan Agama Palu nomor 236/Pdt.G = Responsibility of the land deed makers official towards completion of grant deed without biological child consent: case study of Palu High Religion Court Verdict number 0018/Pdt.G/2017/PTA.Pal juncto Palu Religions Court Verdict number 236/Pdt.G/2017/PA

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hibah dilakukan dengan pembuatan akta hibah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk barang-barang tidak bergerak. Pemberian hibah dapat dilakukan dengan tidak melanggar batas maksimal hibah yaitu 1/3 harta penghibah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Karina Alexandra, author

Kedudukan Hukum Pihak Yang Menguasai Secara Fisik Objek Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Jual Beli Tanpa Kepemilikan Sertipikat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3081 K/Pdt/2021) = Legal Standing Of A Party Who Physically Own Land Right Based On Sale And Purchase Deed Without Owning A Certificate (Study Supreme Court Decision Number 3081 K/Pdt/2021)

Peralihan hak atas tanah, salah satunya melalui jual beli harus dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya sengketa kepemilikan tanah dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam jual beli. Salah satu syarat formil dalam jual beli adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus menerima...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Armalia Sarah, author

Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Hak atas Tanah Bekas Hak Milik Adat yang Letak Objeknya Mengalami Pemekaran Wilayah di Jakarta Selatan = The Role of Land Deed Officials In The Transfer of Land Rights to Former Customary Property Rights Whose Location is Subject to Regional Expansion in South Jakarta

Penelitian ini membahas mengenai implikasi dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap peralihan hak atas tanah yang mengalami pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah dapat berdampak pada perubahan kewenangan Kantor Pertanahan dalam penerbitan sertipikat dan daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah, selain itu adanya peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Noviana Titin Harjanti, author

Analisis studi pembuatan akta jual beli hak atas tanah di Desa Sumur Gede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang = Studying to analyze in making a deed of selling and purchase of land s title in Sumur Gede Village Cilamaya Kulon Subdistrict Karawang Regency

Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara PPATS adalah pejabat pemerintah yang diangkat di daerah yang belum cukup jumlah PPAT nya, untuk melakukan tugas pokok membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu seperti jual beli, tukar menukar, hibah dan lain-lain, terhadap hak atas tanah.Pembuatan Akta Jual Beli hak atas tanah di desa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T49295

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 12 13 14 15 16 17 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian