Hasil Pencarian

Ditemukan 170 dokumen yang sesuai dengan query

Nina Tania Rahayu, author

Penerapan sanksi pidana terhadap notaris sebagai pejabat umum

Tesis ini membahas mengenai penerapan sanksi pidana yang dikenakan kepada seorang Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Notaris yang ruang lingkup kewenangannya dibidang hukum perdata tidaklah terlepas dari sanksi pidana, selain sanksi administrasi yang telah diatur sebelumnya dalam Undang-undang Nomor...

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T27463

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Danar Oktawulan, author

Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Atas Satuan Rumah Susun Antara Pembeli Dan Pengembang Berkaitan Dengan Resiko Pailit Terhadap Pengembang (Studi Kasus Pada PT. Broadbiz Asia) = The Force Of Binding Sale And Purchase Agreements (PPJB) Over The Units Of Flats Formed Between Buyers And Developers Associated With The Risk Of Bankruptcy Against The Developers (Case Study on PT Broadbiz Asia)

ABSTRAK
Berkembangnya transaksi jual beli satuan rumah susun dengan hanya dibuatnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di bawah tangan antara pengembang dan pembeli menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan hukum dari PPJB itu sendiri sebagai dasar kepemilikan dari pembeli dikarenakan Akta Jual Beli serta Hak Milik Satuan Rumah Susun yang seharusnya menjadi hak...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T50571

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Meliala, Putri Husna Sembiring, author

Konsekuensi hukum bagi notaris/PPAT yang membuat akta jual beli tanah dengan pernyataan transaksi yang belum lunas (studi Putusan Mahkamah Agung No. 1515 K/PDT/2016) = Legal consequences for notaries/PPAT who make land purchase deed with uncertified transaction statement (study of Supreme Court Decision No. 1515 K/PDT/ 2016) / Putri Husna Sembiring Meliala

ABSTRAK

Kebutuhan masyarakat akan tanah semakin meningkat. Sehubungan dengan itu akan meningkat pula kebutuhan akan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan. Karenanya diciptakan kegiatan pendaftaran tanah dan pendaftaran peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan adanya akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT, akta tersebut dijadikan...

2020

T54826

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dilanti Oktorahayu, author

Analisis lelang hak menikmati barang dengan objek lelang berupa hak sewa menurut peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 5/KN/2018 berdasarkan vendu reglement dan peraturan Menteri Keuangan nomor 27/PMK.06/2016 = The analysis auction of rights to utilize goods with lease rights as an auction objects according to regulation of the Director General of State Assets Management number 5/KN/2018 based on vendu reglement and Minister of Finance regulation number 27/PMK.06/2016

Tesis ini membahas perkembangan lelang di Indonesia. Selama ini lelang di Indonesia identik dengan lelang penjualan putus dengan objek lelang berupa barang-barang berwujud atau bertubuh. Jadi, dalam jual beli lelang selalu terjadi peralihan kepemilikan atas objek lelang dari pihak penjual kepada pemenang lelang (pembeli). Namun demikian, perkembangan kebijakan pemerintah akhir-akhir...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54954

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ella Nurita Damayanthy, author

Sengketa yang timbul karena adanya surat keterangan tanah dari Lurah yang Dijadikan dasar pembuatan akta jual beli tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor: 406 K/TUN/2000)

Analisis yang dilakukan dalam penulisan ini adalah mengenai sengketa kepemilikan atas bidang tanah yang belum bersertipikat dan pemilik tanahnya tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Persoalan muncul manakala ada pihak lain yang mengaku berhak atas tanah tersebut dan datang ke Lurah untuk minta dibuatkan Surat Keterangan Tanah untuk melakukan...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T37611

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mass, Jeffrey P., author

Warrior government in early medieval Japan : a study of the Kamakura Bakufu, shugo and jitō / Jeffrey P. Mass.

New Haven : Yale University Press, 1974

320.952 MAS w

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Rule breaking dan integritas penegak hukum progresif dalam pemberantasan korupsi pejabat daerah

JY 7:1 (2014)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Eliza Dayinta Harumanti, author

Pengaturan imunitas bagi pejabat publik dalam proses litigasi perdata menurut teori imunitas yang terbatas (restrictive sovereign immunity) dalam hukum Internasional = Immunity of foreign individual public officials in a civil procedure under restrictive sovereign immunity in international law

Skripsi ini membahas mengenai perkembangan teori restrictive sovereign immunity di dalam hukum internasional dan penerapannya terhadap imunitas pejabat publik. Penulis akan menganalisis tujuh putusan pengadilan dari beberapa negara dan pengadilan internasional yang menggunakan pendekatan imunitas yang terbatas di dalam dalil gugatan melawan negara di hadapan pengadilan asing. Analisis didasarkan pada...

Depok: Universitas Indonesia, 2014

S54994

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Mochamad Taufik Riyadi, author

Peninjauan ulang kewenangan DPR dalam seleksi pengisian pejabat publik = Review on house of representative's DPR authority in the selection of public officials

[ABSTRAK
Kekuasaan dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kuat akibat perubahan UUD 1945 dapat dilihat dalam desain skema keterlibatan DPR pada pengisian sejumlah jabatan publik yang terbilang strategis. Dalam perubahan UUD 1945 dikenal 3 (tiga) bentuk pengangkatan pejabat publik yang melibatkan DPR, yakni melalui pertimbangan, persetujuan dan pemilihan. Pada awalnya urgensi suatu pengangkatan pejabat publik...

2015

T43058

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Fatonie Suryansyah, author

Akta jual beli yang dilakukan dengan pura-pura (studi putusan nomor 51/pdt/2014/pt.plg) = An ostensible act in a deed of sale and purchase

[ABSTRAK
Akta jual beli seharusnya merupakan bukti bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum peralihan hak atas tanah untuk selama-lamanya bukan dilakukan dengan pura-pura (schijnhandeling). Pembuktian bahwa hak atas tanah tersebut dialihkan dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana akibat...

2015

T42651

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian