Hasil Pencarian

Ditemukan 154 dokumen yang sesuai dengan query

Shahrina Tiara W, author

Penerapan economic evidence dalam pembuktian kasus penetapan harga (analisa yuridis putusan komisis pengawas persaingan usaha terhadap perkara Nomor: 25/KPPU-1/2009 tentang penetapan harga fuel surcharge dalam industri penerbangan domestik Indonesia)

Skripsi ini membahas mengenai penerapan economic evidence dalam pembuktian penetapan harga fuel surcharge yang dilakukan oleh maskapai-maskapai penerbangan domestik Indonesia. Dalam putusan atas dugaan penetapan harga tersebut, yaitu Putusan terhadap Perkara No: 25/KPPU-I/2009, KPPU menyatakan bahwa para Terlapor (PT Garuda Indonesia (Tbk), PT Sriwijaya Air, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero),...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S25096

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Desiana Chrismasari Putri, author

Filed rate doctrine dalam hukum persaingan usaha (studi kasus putusan KPPU nomor 25/Kppu-I/2009 tentang penetapan komponen harga fuel surcharge dalam industri jasa penerbangan domestik) = Filed rate doctrine in competition law (case study KPPU verdict number 25/KPPU-I/2009 about fuel surcharge component price fixing in flight service industry)

Skripsi ini membahas mengenai Filed Rate Doctrine yang berkembang di Amerika mengenai peranan peraturan sektoral dalam penentuan harga. Isu penting pembahasan Filed Rate Doctrine adalah pengaturan harga diserahkan kepada sebuah badan sektoral yang khusus ditunjuk oleh pemerintah dan pengadilan tidak memiliki kewenangan intervensi dalam persoalan terkait harga, meliputi penentuan excessive...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1817

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Fajar Eko Prabowo, author

Analisa yuridis permohonan penetapan pengadilan untuk kuorum rapat umum pemegang saham ketiga yang lewat waktu (Studi kasus permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri oleh PT. X dihubungkan dengan konflik internal di antara para pemegang saham) = Juridist analysis in connection with request of court's decree for the quorum of third general meeting of shareholders that has expired (Case study request to Head of District Court by PT. X in its relation to internal conflict between shareholders)

Skripsi Ini membahas tentang Rapat Umum Pemegang Saham Yang Lewat waktu. Lewat waktunya penyelenggaran RUPS Ketiga ini dikarenakan adanya permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk Penetapan Jumlah Kuorum RUPS yang lebih kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai konsekuensi hukum dari PT yang melakukan Permohonan Tersebut. ......This...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45628

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Bintang Nugroho, author

Penerapan Time-Driven Activity-Based Costing sebagai Teknik Penentuan Biaya dan Harga Layanan Jasa pada Agensi Pemasaran Digital Kreatif = Implementation of Time-Driven Activity-Based Costing for Service Pricing in A Digital Creative Marketing Agency

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran penerapan konsep Time-Driven Activity-Based Costing (TD ABC) dan analisis marjin kontribusi sebagai suatu solusi masalah bagi PT CRV, sebuah perusahaan agensi pemasaran digital kreatif (360-digital advertising agency) di Indonesia, yang membutuhkan perbaikan sistem penentuan biaya dan penetapan harga jual layanan jasa. Penelitian studi kasus...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nasution, M. Azhar Rasyid, author

Analisis Yuridis Perjanjian yang Dilarang dalam Kartel Harga (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/PDT.SUS-KPPU/2016) = Juridical Analysis of Prohibited Agreement against Price Cartel (Case Study Supreme Court Decree No. 16 K/PDT.SUS-KPPU/2016).

Tesis ini membahas mengenai proses pembuktian suatu perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan Indonesia dengan menganalisa Putusan MA No. 16 K/Pdt.Sus-KPPU/2016. Apakah putusan yang membatalkan putusan KPPU tersebut telah tepat. Serta konsekuensi hukum yang dapat terjadi akibat pembatalan suatu putusan KPPU. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54877

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sitorus, Hendrika, author

Kedudukan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam putusan pengadilan tata usaha negara

Tesis ini membahas mengenai akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang tercantum didalam sertifikat yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena adanya pihak lain yang menggugat sertifikat yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah tersebut karena pihak tersebut adalah pemilik hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26164

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Tubagus Irman, author

Money laundering: hukum pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam penetapan tersangka

On money laundering based on Indonesian laws and regulations...

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017

345.023 TUB m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Mahon Halim Sukarman, author

Penetapan kadar vitamin A asetat, D2 dan E asetat pada sediaan tablet multivitamin dengan metode KCKT

1996

S32118

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Siregar, Yovianko Salomo P., author

Analisa dugaan penetapan tarif bawah taksi di Provinsi DKI Jakarta menurut hukum persaingan usaha

Skripsi ini membahas pengaturan hukum persaingan usaha mengenai penetapan tarif bawah taksi di DKI Jakarta dan dampak dari penetapan harga tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian menemukan bahwa untuk tarif bawah taksi di DKI Jakarta ditetapkan oleh DPD Organda (Organisasi Angkutan Darat) DKI Jakarta...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

S567

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Sellya Utami Candrasari, author

Alat bukti petunjuk dalam perkara penetapan harga di komisi pengawas persaingan usaha dan di peradilan umum

Sulitnya pembuktian pelanggaran Perjanjian Penetapan Harga (Price Fixing Agreement) membuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sering kali menggunakan alat bukti petunjuk. Sayangnya, UU Persaingan Usaha tidak mengatur mengenai pengertian alat bukti petunjuk sehingga hal ini menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan muncul ketika KPPU menggunakan bukti tidak langsung dan bukti keterangan pemerintah...

2012

S1513

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian