Hasil Pencarian

Ditemukan 213 dokumen yang sesuai dengan query

Ghea Fawwaza Fissabilillah, author

Tinjauan Yuridis Mengenai Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Pt Prima Top Boga Oleh PT Nippon Indosari Corpindo Tbk Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan No. 07/KPPU-M/2018) = Judicial Review of Delays in Acquisiton of PT Prima Top Boga Shares by PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk. in Business Competition Law Perspective

Kasus ini bermula saat PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. (PT Nippon) terlambat laporan proses akuisisi yang dilakukan pada PT Prima Top Boga untuk 4 orang hari kerja. Penundaan ini menjadi kasus di KPPU dan PT Nippon dinyatakan bersalah denda Rp. 2,8 miliar dalam putusan yang dikeluarkan KPPU, terjadi perbedaan dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rozy Brilian Sodik, author

Implikasi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kewenangan upaya paksa penyidik = The implications of Supervisory Board of The Corruption Eradication Commission to investigator forced act authority

Pada tahun 2019 telah dilakukan pengesahan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu poin substansial perubahan tersebut adalah berkaitan dengan dibentuknya suatu badan baru bernama Dewan Pengawas KPK. Pembentukan tersebut dilatarbelakangi pandangan yang menyatakan bahwa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Bagus Murwanto, author

Implementasi putusan majelis pengawas pusat notaris terhadap werda notaris (studi kasus putusan majelis pengawas pusat notaris No. 07/B/MJ.PPN/XII/2014 juncto No 3/PTS/MPWN/Provinsi Jawa Barat/IV/2014) = Implementation of decision assembly supervisory center notary to former notary case study center of decision assembly supervisory notary No/07/B/MJ. PPN/XII/2014 in conjunction with the No 3/PTS/MPWN/West Java/IV/2014)

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta notaris yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh. Dan notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan ketentuan, bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, walaupun notaris yang membuat akta tersebut telah berakhir masa jabatannya (Werda...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45632

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Raden Pandji Kandiawan Tri Maulana, author

Majelis Pengawas Notaris dalam fungsi peradilan profesi notaris: kajian terhadap kategorisasi pelanggaran norma disipliner = Assembly Supervisory Notary in justice function profession notary: study of the categorization violations disciplinary norms

Majelis Pengawas Notaris yang secara berjenjang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat mempunyai salah satu kewenangan menyelenggarakan sidang pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang jabatan Notaris dan atau Kode Etik Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris telah menetapkan pasal pasal yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45005

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rydho Ilhammy, author

Analisa Yuridis Mengenai Pertimbangan Hukum Majelis Pengawas Pusat Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Sumpah Jabatan (Studi Kasus : Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 30 November 2010 Nomor : 05/Mj.PPN/XI/2010 dan Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor : 11/B/Mj.PPN/XI/2010) = Legal Considerations Regarding Juridical Analysis of the Supervisory Council Decision Against Drop In Center for the Performing Notary Public Oath Breach Position (Case Study: Central Supervisory Council Decision of 30 November 2010 Notary Number: 05/Mj.PPN/XI/2010 and Supervisory Council Decision dated 02 Notary Center December 2010 Number: 11/B/Mj.PPN/XI/2010)

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Dengan hadirnya institusi notaris di Indonesia, dilakukan pengawasan dan pembinaan yang bertujuan agar para notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi segala...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31878

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Dhia Fairuz, author

Penjatuhan sanksi oleh majelis pengawas notaris yang tidak sesuai dengan undang-undang jabatan notaris kepada notaris yang dijatuhi pidana di bawah 5 tahun = Imposition of sanctions by the notary supervisory counci that are not in accordance with the law on notary position to notaries sentenced to under 5 years of crime.

Penelitian ini membahas bagaimana sanksi pemberhentian yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum namun tidak diberhentikan dari jabatan Notaris, sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana, Notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris, yang mana hal tersebut tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Uus Ruswenda, author

Berbagai faktor dalam supervisi akademik pengawas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Kuningan = Varied academic supervision factors for Vocational School supervisors in Kuningan, West Java

Supervisi akademik sebagai salah satu sarana untuk membantu meningkatkan kualitas profesionalitas tenaga pendidik, belum banyak dirasakan manfaatnya oleh para guru. Indikator dan faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan supervisi akademik tersebut diungkap melalui penelitian ini. Pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif dengan metode observational case studies. Teknik pengambilan data secara participant observation...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011

T29830

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Mohammad Waluyo, author

Pengaruh Supervisi Pengawas dan Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kompetensi Profesional Akademik Guru SMA Swasta Kecamatan Sukmajaya Kota Depok

Tesis ini menggambarkan seberapa besar pengaruh supervise pengawas sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kompetensi professional akademik guru. Tesis ini menggunakan metode analisis regresi ganda dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan kepala sekolah mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada supervise pengawas sekolah terhadap kompetensi professional guru.Faktor pengaruh...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011

T29552

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Mochamad Ilham Irmantyo, author

Kewenangan dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi dalam pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan ditinjau dari perspektif hukum tata negara = The authority of the supervisory board of the corruption eradication commission in issuing permits for wiretapping, searching and confiscation from a constitutional law perspective.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Perubahan Kedua atas UU KPK), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dan Pemerintah mendapatkan kritik keras dari masyarakat. Publik berpikir, bahwa apa yang dilakukan oleh DPR dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nofianti, author

Penerapan kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam melakukan pengawasan terhadap notaris di wilayahnya (studi kasus pada MPD Kabupaten Pandeglang dan Lebak Provinsi Banten)

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris dimana Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris merupakan lembaga pengawas yang berada paling depan dengan salah satu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T36965

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian