Hasil Pencarian

Ditemukan 38 dokumen yang sesuai dengan query

Verra Eltania Kusuma, author

Analisis Pengaruh Penyertaan Modal Negara Terhadap Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Negara: Tahun 2015-2021 = Analysis of the Effect of State Capital Injection on the Financial Performance of State-Owned Enterprises: 2015-2021

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun 2015-2021. Model penelitian dibangun dengan menempatkan PMN sebagai variabel independen, kinerja keuangan yang diukur dengan Return on Assets (ROA) sebagai variabel dependen, dan beberapa variabel kontrol yang meliputi Net...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ekky Anas Kapriana, author

Penyertaan modal sementara Bank BUMN pada perusahaan debitur sebagai kekayaan negara yang dipisahkan menurut undang-undang no. 19 tahun 2003 tentang BUMN dan undang-undang no. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara = Bank state owned enterprise debt to equity swap as a separate state wealth based on law number 19 of 2003 state owned enterprise and law number 17 of 2003 on state finance

Dalam penyelesaian penyertaan modal sementara Bank BUMN pada perusahaan debitur terdapat permasalahan adalah tidak dapat dilakukakannya penyelesaian dibawah nilai saham pada saat konversi karena dapat dianggap telah melakukan haircut hutang pokok dan merugikan keuangan Negara. Permasalahan ini diakibatkan karena piutang Bank BUMN sampai saat ini masih dianggap sebagai piutang Negara....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48651

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hindam Alima Putra, author

Analisis Penyertaan Modal Daerah Provinsi DKI Jakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Dalam Proyek Rumah DP 0 Rupiah = Analysis of Capital Addition of Local Government DKI Jakarta for Local Property Enterprise in the House Project Down Payment 0 Rupiah

Kebijakan penyertaan modal Pemerintah Daerah DKI Jakarta pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya yang terbaru tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2018. Setiap tahunnya Perumda Pembangunan Sarana Jaya mengalokasikan dana penyertaan modal paling besar untuk proyek rumah DP 0 Rupiah. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui alasan...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Aulia Azzahra Hakim, author

Implementasi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi dalam tindak pidana pembalakan liar (illegal logging): analisis kritis terhadap putusan pengadilan = The implementation of corporate criminal liability and directors criminal liability in illegal logging offense: critical analysis of court decisions

Skripsi ini menganalisis bagaimana implementasi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi diakomodir dalam beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia terkait, khususnya yang mengatur mengenai tindak pidana pembalakan liar. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut (yang dalam hal ini adalah UU Kehutanan dan UU P3H), masih kerap ditemukan kejanggalan atas konsep pertanggungjawaban pidana korporasi...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Zulfa Nazwa, author

Perkembangan politik hukum keuangan negara mengenai status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada penyertaan modal badan usaha milik negara berdasarkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2016 = Political development of public finance law about legal status of separated state's property in paid up capital of state owned enterprise based on government regulation number 72 year 2016

Skripsi ini membahas mengenai perkembangan politik hukum keuangan negara mengenai status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada penyertaan modal Badan Usaha Milik Negara BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dede Badrudin, author

Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pendirian apotek : suatu analisa terhadap perjanjian penyertaan modal antara investor dengan apoteker di Propinsi Jawa Barat = Application of the principle of freedom of contracts agreement establishment of pharmacy : an analysis of capital participation agreement between the investors with a pharmacist in the Province Jawa Barat / Dede Badrudin

ABSTRAK
Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya telah disusun dan ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak, dan pihak yang lain pada dasar nya tidak mempunyai peluang untuk meminta perubahan.. Namun keabsahan dari perjanjian baku tidak perlu lagi dipermasalahkan karena perjanjian baku eksistensinya timbul serta berkembang dari kebutuhan masyarakat,yang menjadi masalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38742

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Anita Dachlan, author

Analisis perencanaan penyertaan modal daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Badan Usaha Milik Daerah di DKI Jakarta = Analysis of local equity participation planning by Local Government DKI Jakarta on Local Owned Enterprises in DKI Jakarta

Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di suatu daerah diharapkan mampu menjadi sumber penerimaan daerah sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka membantu BUMD menjalankan peran tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan investasi kepada BUMD dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah (PMD). Investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa PMD yang diberikan kepada...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Mas Ahmad Yani, author

Kejahatan Oleh Negara Dalam Kasus Pengambilan Kebijakan Pemberian Bailout Dengan Penamaan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Pada Bank Century (Suatu Tinjauan Kriminologi) = Crimes by the State in the Case of Taking a Bailout Giving Policy by Naming Short Term Funding Facilities (STFF) at Century Bank (A Criminological Review)

Kebijakan pemberian bailout atau dana talangan dengan penamaan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century, sejak digulirkan tahun 2008, hingga saat ini, telah menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Kontroversi itu, karena adanya pandangan bahwa kebijakan tersebut dinilai sebagai tidak layak dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara karena hanya menguntungkan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020

D-pdf

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian