Hasil Pencarian

Ditemukan 33 dokumen yang sesuai dengan query

Kaligis, O.C. (Otto Cornelis), 1942-, author

Praktek-praktek peradilan tata usaha negara di Indonesia, buku 1, 2, dan 3

Bandung: Alumni, 1999, 2002

342.066 4 KAL p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ali Abdullah, author

Teori dan praktek hukum acara peradilan tata usaha negara pasca-Amendemen

Jakarta: Prenada Media Group, 2018

342.066 4 ALI t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Indroharto, author

Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara : Buku 2, beracara di pengadilan tata usaha negara

Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003

342.06 IND u II

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Christine S.T. Kansil, author

Kitab undang-undang peradilan tata usaha negara dengan tambahan undang-undang kekuasaan kehakiman, dll

Jakarta: Pradnya Paramita, 2003

342.066 4 KAN k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Hukum acara PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara): buku A

Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2000

342.06 UNI h (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Undang-undang P.T.U.N: undang-undang no.5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara dan undang-undang no.9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang no. 5 tahun 1986 / Editor: Yudha Pandu

Jakarta: Indonesian Legal Center Pub., 2008

342.066 4 IND u

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Abdul Ravy Rasyid, author

Implementasi "UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara" dan beberapa permasalahanya

ABSTRAK
Keberadaan Peradilan Administrasi dalam negara Republik Indonesia adalah suatu "conditio sine qua non" dari Negara Hukum Pancasila. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986, Peradilan Administrasi atau yang dapat juga disebut sebagai Peradilan Tata Usaha Negara, secara resmi berdiri. Namun, penerapan dari undang-undang ini...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Kansil, Christine S.T., author

Kitab undang-undang peradilan tata usaha negara dengan tambahan: undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang Mahkamah Agung, undang-undang Peradilan Umum, peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta, Peraturan pelaksanaan UU No. 5 tahun 1986

Jakarta: Pradnya Paramita, 1998

342.066 4 KAN k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Angel Olivia Natasya, author

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Persetujuan Pemanggilan Notaris oleh Pihak Kepolisian (Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/TUN/2020) = The Authority of the Notary Honorary Council in Approving the Summons of a Notary by the Police (Supreme Court Decision Number 36 PK/TUN/2020)

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat Akta autentik tidak terlepas dari kesalahan dan kelalaian. Kesalahan dan kelalaian yang terjadi pada saat pelaksanaan kewenangan Notaris mengakibatkan Notaris bersangkutan dapat digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Untuk memenuhi gugatan yang diajukan terhadap Notaris, penyidik, penuntut umum atau hakim harus memanggil...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Angel Olivia Natasya, author

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian