Ditemukan 52 dokumen yang sesuai dengan query
Sitanggang, Poltak, author
2008
T37229
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2014
R 305.42 IND h
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Denden Imadudin Soleh, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas Eksistensi dan Kekuatan Mengikat dari Peraturan
Bersama Menteri Hukum Dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 Dan
Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 16 Tahun 2015 yang menurut
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM
dalam Surat Nomor: PPE.PP.03.01-603 Peraturan Bersama ini tidak diundangkan
dalam Lembaran Negara atau Berita Negara karena tidak termasuk...
2016
T45998
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nurfahmi Islami Kaffah, author
Tingginya intensitas pembangunan infrastruktur nasional saat ini belum diimbangi dengan pemerataan pembangunan daerah dan cenderung mengandalkan pendekatan pinjaman luar negeri. Implementasi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai salah satu sumber strategis pembiayaan infrastruktur negara kenyataannya belum optimal berkontribusi pada distribusi pembangunan di daerah. Tuntutan pembangunan daerah pasca reformasi dan otonomi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54793
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ade Kohar, author
Penelitian mengenai pengkatalogan peraturan perundang-undangan Indonesia telah dilakukan di Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui penentuan tajuk entri utama peraturan perundang-undangan Indonesia dalam hubungannya dengan ketentuan-ketentuan AACR2. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap katalog peraturan perundang-undangan Indonesia yang berupa bahan tunggal. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak semua...
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1987
S14926
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
William Budijaya, author
Skripsi ini membahas mengenai adanya Special Purpose Vehicle dalam hukum Indonesia, khususnya yang terdapat pada beberapa sektor peraturan perundangundangan. Terdapat berbagai persoalan terkait dengan konsep pengaturan Special Purpose Vehicle yang berbeda pengaturannya dan penggunaannya dalam praktik terkait konsep hubungan Holding-Subsidiaries, hubungan afiliasi, serta hubungan istimewa dalam sektor perpajakan dan praktik...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S62984
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Wulan Basuki, author
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi materi Ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai produk hukum dalam kerangka perundang-undangan Indonesia. Dengan berfokus pada perspektif perundang-undangan, penelitian ini menggali aspek-aspek hukum yang melibatkan ketetapan MPR, termasuk proses pembuatannya, kekuatan hukumnya, dan dampaknya terhadap sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
M Hanggono Kartika Putro, author
Tesis ini meneliti bagaimana BEKRAF sebagai Lembaga Pemerintahan Non Kementerian membantu UMKM yang bergerak di bidang ekonomi kreatif dalam hal pendanaan modal usaha. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai dua pihak dengan tiga narasumber berbeda yang mana kemudian hasil wawancara tersebut dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak tahun 1961 hingga...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Beridiansyah, author
ABSTRACT
Tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Upaya untuk mencapai tujuan itu dengan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan...
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017
364 INTG 3:2 (2017)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Yurista Yohasari, author
ABSTRAK
Urusan kehidupan beragama di Indonesia merupakan kewenangan pemerintah pusat sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tetapi faktanya banyak peraturan daerah yang mengatur kehidupan beragama, sehingga hal ini tentu menimbulkan masalah. Dalam tulisan ini, penulis mencoba mengupas permasalahan norma dalam peraturan daerah yang...
Universitas Indonesia, 2016
T45386
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library