Hasil Pencarian

Ditemukan 829 dokumen yang sesuai dengan query

Sherly Adella, author

Perjanjian perkawinan yang terlambat dicatatkan terkait perkawinan yang dilakukan warganegara Indonesia di luar wilayah Indonesia studi kasus penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 406/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel = Late marriage agreement ratified related marriage that performed by the Indonesian citizen case study determination of Sistrict Court South Jakarta No. 406/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel

Peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka ketentuan undangundang inilah yang berlaku. Ketentuan perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 29 Undang- Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 29 ayat 1 dinyatakan bahwa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S43624

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Dewiana Raswinarti, author

Kedudukan dan status hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak diterbitkan akta nikah karena alasan fasad (Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 417K/AG 2003)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T37547

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Elfi Gusliana Ansori, author

Hukum perkawinan antara agama di tinjau dari hukum islam

ABSTRAK
Salah satu prinsip yang menjadi asas dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang merupakan hukum positif dalam bidang perkawinan bagi bangsa Indonesia adalah kesadaran hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negaranya. Hal ini tercermin dari pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi : Perkawinan adalah sah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Mokoginta, Muhammad Soleh, author

Poligami ditinjau dari segi hukum islam dan undang undang No. 1 tahun 1974

ABSTRAK
Di Dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No.l Tahun 1974 ditegaskan, pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami hal inipun berlaku bagi Hukum Islam, lalu timbul pertanyaan kenapa sesama Muslim mengatakan bahwa Perkawainan menurut Hukum Islam itu adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

R. Budi Juli Harsono, author

Suatu tinjauan terhadap pelaksanaan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Seragen, Jawa Tengah.

Untuk memberikan teladan yang baik kepada masyarakat khususnya dalam kehidupan berkeluarga, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegavvai Negeri Sipil. Disampihg Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, untuk Pegawai . Negeri Sipil dalam melaksanakan Perkawinan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1989

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Shinta Abidasari, author

Status hukum dan akibat hukum perkawinan antara pengungsi asing dan warga negara Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan = The legal status and legal consequences of marriage between refugees and Indonesian citizens based on law number 1 of 1974 on marriage

Indonesia selalu menjadi negara transit bagi para pencari suaka dan pengungsi yang ingin menuju negara Australia dan Selandia Baru. Salah satu permasalahan sosial dan hukum yang muncul atas keberadaan pencari suaka dan pengungsi selama menunggu di Indonesia adalah terjadinya perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dan pencari suaka atau pengungsi....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yogi Sumakto, author

Lingkup laku hukum perkawinan adat orang Bali dalam hukum positif masa kini

ABSTRAK
Telah diketahui bahwa sebelum UU No. 1 Tahun 1974 dilaksanakan di Bali, penyelesaian mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan orang Bali berlaku hukum Adat. Tetapi setelah diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya secara efektif dimulai pada tanggal 1 Oktober 1975, ketentuan-ketentuan hukum yang lebih dari satu yang menjadi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1989

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library