Hasil Pencarian

Ditemukan 38 dokumen yang sesuai dengan query

Fairuuz Nauli, author

Tanggung Jawab Hukum Dokter dan Rumah Sakit Terhadap Pasien Dead on Arrival (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 248/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel) = Physicians and Hospitals Liability Towards Dead on Arrival Patient (Case Analysis No. 248/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel)

ABSTRAK
Perkawinan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai seorang suami dan seorang istri berdasarkan ketuhanan yang maha esa, untuk membuat suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan memiliki banyak akibat yang berhubungan langsung kepada kemaslahatan hidup manusia, contohnya status anak, yang kemudian akan menentukan apakah anak tersebut berhak atas...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Udhin Wibowo, author

Tinjauan hukum tentang perpindahan agama dalam suatu perkawinan beda agama terhadap penentuan kewenangan absolut pengadilan dalam menangani perkara perceraian : studi kasus putusan pengadilan nomor: 174/Pdt.G/PN.Sby. dan putusan nomor: 2583/Pdt.G/2007/PA.Sby.

Skripsi ini membahas mengenai pengadilan yang berwenang untuk menangani perceraian dan keabsahan perkawinan beda agama yang dicatatkan dua kali di Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil, serta pembahasan implikasi dari perpindahan agama pasangan perkawinan terhadap kewenangan absolut suatu pengadilan dalam menangani perceraiannya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1326

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Husin, author

Tinjauan hukum perkawinan antara orang yang berbeda agama yang dilaksanakan dengan penetapan pengadilan oleh pengadilan negeri berdasarkan undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan analisis penetapan Pengadilan Negeri Surakarta no 112 pdt p 20 = Legal analysis of people with different religion marriage that implemented by determination of the district court based on act no 1 1974 about marriage case study determination of the district court of Surakarta number 112 pdt p 2008 pn ska

Pembauran budaya antar suku bangsa, kebudayaan agama, dan negara yang menyebabkan perubahan pandangan terutama pada ikatan antar individu seperti ikatan perkawinan antar orang yang berbeda agama. Perbedaan agama ini sebelumya tidak menjadi masalah hingga timbul pengaturan terbaru dalam hukum positif di Indonesia, yakni adanya definisi perkawinan dalam Pasal 2 ayat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S57174

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Simarmata, Peter Dameian, author

Perbandingan Keabsahan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Kitab Hukum Kanonik Tahun 1983 (Codex Iuris Canonici): Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 26/Pdt.G/2014/PN.GRT = Comparison of Interfaith Marriage Legitimacy According to Act Number 1 of 1974 About Marriage with Code of Canon Law of 1983 (Codex Iuris Canonici): Case Analysis of Verdict of Garut District Court Number: 26/Pdt.G/2014/PN.GRT

Skripsi ini membahas tentang pengaturan dan keabsahan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Kitab Hukum Kanonik tahun 1983 Codex Iuris Canonici. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan dan perbandingan keabsahan perkawinan beda agama pada putusan Putusan Nomor: 26/Pdt.G2014/PN.GRT. menurut Undang-Undang Nomor 1...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ivone Nurul Fu`adah, author

Kewenangan notaris dalam membuat akta pernyataan tunduk ke Burgelijke Wetboek/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada perkawinan beda agama(oleh calon suami muslim) di Indonesia = Authority Notary Certificate In Make Statement subject to the Burgelijke Wetboek, On Marriage Different Religion (By Candidate's Husband Moslem) in Indonesia

Masalah perkawinan beda agama memang tidak banyak muncul kepermukaan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP). Setelah ditetapkannya UUP yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum dan tatacara agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Menurut negara sah apabila menurut agamanya sah. UUP tidak mengatur...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26042

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Putri Ridzka Maheswari Djasmine, author

Akibat Hukum Pembuatan Klausula Moralitas Dalam Perjanjian Perkawinan Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri = The Legal Consequences Of Including Morality Clauses In Marriage Agreement For Interfaith Marriage Held Abroad

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris sudah seharusnya memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta perjanjian perkawinan agar tidak melanggar batas-batas hukum dan agama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Jika kemudian pasangan suami-istri yang berbeda...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Salsabilla rifda, author

Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia Yang Dilangsungkan Di Australia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 = Juridical Analysis of Interfaith Marriage Between Indonesian Citizens That Held In Australia According To Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan beda agama di Indonesia masih menuai pro dan kontra yang dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1977K/Pdt/2017. Sehingga, sering kali pasangan yang memiliki perbedaan agama mencari ‘jalan pintas’ dengan melakukan perkawinannya di Australia karena dinilai lebih efisien atau peraturannya cenderung lebih mudah bagi mereka...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Agatha Arumsari Dewi Tjahjandari, author

Aspek hukum perkawinan beda agama dikaitkan dengan hak asasi manusia

Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat yang pluralistik dengan beragam suku dan agama. Dalam kondisi keberagaman seperti ini, bisa saja terjadi interaksi social di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda yang kemudian berlanjut pada hubungan perkawinan. Seiring dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan, belakangan ini...

Depok: Universitas Indonesia, 2008

T37300

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian