Hasil Pencarian

Ditemukan 36 dokumen yang sesuai dengan query

Fauzia Wulan Suci Siswanto, author

Pembatalan Perkawinan Karena Salah Sangka Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Analisis Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/Pn.Mdn) = Marriage Annulment Due to False Presumptions Based on The Marriage Regulation Number 1 Year 1974 as amended with The First Amendment of Marriage Regulation Number 16 Year 2019 (A Case Study of Medan District Court Verdict Number: 700/Pdt.G/2020/PN.Mdn)

Tulisan ini berfokus pada analisis mengenai pembatalan perkawinan karena salah sangka terhadap diri pasangan dalam Putusan No. 700/Pdt.G/2020/PN.Mdn dengan mengacu pada UU No. 1 Tahun 1974 yang diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan). Adapun metode penulisan yang digunakan adalah doktrinal dengan studi kepustakaan. Salah sangka terhadap diri...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Damar Litawati Mustika, author

Permasalahan implementasi kebijakan pemerintah pusat pada pemerintah daerah studi kasus permohonan keringanan denda retribusi izin mendirikan bangunan program 1000 Tower Rusunami = Problems of implementations central development policy on local government case studies of request retribution waivers of penalty building permit retribution for 1000 Tower Rusunami program

Skripsi ini berisi mengenai studi kasus tentang permohonan keringanan denda retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan pengembang rusunami terkait dengan pembangunan rusunami program 1000 tower. Menurut Pengembang, seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mengenakan denda atas pelanggaran tersebut. Permohonan keringanan denda retribusi ini masih menjadi piutang di Dinas P2B...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012

S-Pdf

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Dimas Marino Maztreeandi, author

Perbandingan tata cara permohonan restitusi bagi korban tindak pidana antara negara Indonesia berdasarkan PP nomor 3 tahun 2002 dan PP nomor 44 tahun 2008 dengan negara Amerika Serikat berdasarkan 18 U.S.C. 3663, 3663A, dan 3664

Berkembangnya ilmu viktimologi membuat korban tindak pidana tidak lagi menjadi ?pihak yang dilupakan? dalam sistem peradilan pidana. Pemenuhan hakhak korban tindak pidana telah banyak diakomodasi dalam instrumen-instrumen internasional dan peraturan nasional berbagai negara. Salah satu hak yang dimiliki oleh korban tindak pidana adalah restitusi, yang merupakan ganti kerugian yang dibayarkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1289

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Yulianti Ayu Rahmadani, author

Perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah dalam hal pengajuan permohonan hak atas tanah (tinjauan yuridis terhadap putusan N0.138/G/2007/PTUN.JKT) = Legal protection for the ownerdhip of land in order to register application land rights (Juducial review on verdict)

Tesis ini membahas hak setiap orang mengajukan permohonan hak atas tanahnya untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum tetapi dapat terjadi setelah mendapatkan keputusan pemberian hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional kemudian dibatalkan karena kurangnya surat bukti peralihan hak. Sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.138/G/2007/PTUN.JKT, berdasarkan pertimbangan Hakim...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

T28079

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Renius Albert Marvin, author

Pertimbangan hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa permohonan fiktif-positif: studi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta periode tahun 2016 sampai dengan 2018 = Legal consideration from the Judge in Administrative Court in Examining Petition for fictious-approval: study to Verdict of Jakarta Administrative Court from 2016 to 2018

UU Administrasi Pemerintahan telah melahirkan fiktif-positif sebagai suatu konsep tentang relasi dan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, berdasarkan mana sikap diam pemerintah yang tidak menanggapi permohonan dari masyarakatnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dianggap mengabulkan permohonan masyarakat tersebut. Namun demikian, keputusan yang dianggap dikabulkan berdasarkan fiktif-positif tersebut tidaklah lahir...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T55009

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Royke Ferrari, author

Penolakan Pengadilan Negeri terhadap Permohonan Penetapan Ahli Waris Tanpa Adanya Sengketa (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kuningan Tanggal 5 Desember 2018 Nomor 74/Pdt.P/2018/PN.Kng) = Rejection of The District Court Against Requests for The Establishment of Experts Inheritance without Dispute (Analysis of The Establishment of Kuningan District Court December 5, 2018 Number 74/Pdt.P/2018/PN.Kng)

ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai permohonan penetapan ahli waris tanpa adanya sengketa. Setiap lembaga negara memiliki kewenangan dan batasan yang diatur secara jelas dalam peraturan yang mendasari dibentuknya lembaga tersebut dalam sistem pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Begitupun bagi lembaga kenotariatan dan lembaga peradilan, memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Patricia Irene Ongphillatus, author

Keabsahan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Suami Dikarenakan Adanya Keraguan Terhadap Keabsahan Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 0012/Pdt.G/2016/PASky) = The Validity of The Cancellation of The Marriage Conducted by The Husband Due to Doubts About The Validity of The Position of The Child Born in Marriage (Case Study: Supreme Court Ruling Number 0012/PDT. G/2016/PASky)

Perkawinan menimbulkan perikatan antara kedua individu yang didasari dengan ke-Tuhanan Yang Maha Esa dan bersifat kekal. Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan terjadi hal-hal yang membuat sebuah perkawinan tidak dapat berlangsung kekal dan terputus. Putusnya perkawinan memiliki banyak jenis dan salah satunya adalah dengan pembatalan perkawinan. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rani Julita, author

Pelanggaran jabatan notaris oleh seorang notaris yang tidak mempunyai sertifikat cuti tetapi meninggalkan wilayah jabatanya tanpa mengajukan permohonan cuti: studi kasus putusan majelis pengawas pusat notaris tanggal 30 September 2010 nomor: 05/B/Mj.PPN/XI/2010 = A violation of notary position by a notary who did not has a certificate of leave but leaving the district authority without leave permittion : case study of the council decision investigator notary's center dated 30th of november 2010 number 05/B/Mj.PPN/XI/2010

Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan Notaris. Ruang lingkup Kode Etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ikatan Notaris Indonesia berperan penting dalam penegakan pelaksanaan Kode Etik Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28936

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Anak Agung Prisha Anjani Mahatari, author

Penyertaan Personal Guarantor sebagai Termohon dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan No. 92/Pdt.Sus PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst) = Inclusion of a Personal Guarantor as The Respondent in The Application of Suspension of Payment (Analysis of Court Decision No. 92/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Personal Guarantor atau Penjamin Perorangan seringkali ikut terseret sebagai Termohon dalam proses PKPU dikarenakan kebanyakan diantaranya memiliki keterkaitan erat terhadap debitur utama. Berdasarkan Pasal 254 UU No. 37 Tahun 2004, PKPU tidak berlaku bagi penjamin. Kendati demikian, masih banyak permohonan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan karena Personal Guarantor...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Deckri Algamar, author

Analisis Kewajiban Pemenuhan Permohonan Akses Subjek Data (Data Subject Access Request) Terhadap Pengendali Data: Studi Komparatif Antara Indonesia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat (California) = Analyzing Data Subject Access Request Obligation for Data Controller: Comparative Study of Indonesia, European Union, and United States (California)

Kehadiran UU PDP memperkenalkan (9) sembilan Hak Subjek Data yang ditujukan untuk meningkatkan pelindungan bagi individu saat dilakukan pemrosesan Data Pribadi terhadapnya. Dari berbagai Hak Subjek Data, Hak atas Akses yang ditemukan dalam Pasal 7 UU PDP menjadi salah satu hak utama untuk meningkatkan aspek transparansi dalam pemrosesan Data Pribadi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian