Hasil Pencarian

Ditemukan 152 dokumen yang sesuai dengan query

Trysa Agustia Arifin, author

Penyertaan pada pertanggungjawaban pidana grup korporasi berdasarkan pasal 6 Perma no. 13 Perma no. 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana korporasi: studi putusan no. 2239 K/Pid.Sus/2012 a.n terdakwa Suwir Laut = Complicity in corporate criminal liability according to article 6 of Perma 13/2016: case study of Suwir Laut, 2239 K/Pid.Sus/2012

ABSTRAK
Penyertaan Pada Pertanggungjawaban Pidana Grup Korporasi Berdasarkan Pasal 6 Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi Studi Putusan No. 2239 K/Pid.Sus/2012 a.n. Terdakwa Suwir Laut Trysa Agustia Arifin, Surastini FitriasihIlmu Hukum, Fakultas Hukumtrysaagustiaarifin@gmail.com AbstrakSeiring dengan perkembangan jaman dan pertumbuhan ekonomi, ada kalanya suatu tindak pidana...

2017

S69530

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Jacinta Azalea Hapsari, author

Pertanggungjawaban hukum kurator atas kesalahan pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam kondisi kedudukan hukum direksi dalam perseroan terbatas sebagai debitor pailit studi kasus: kurator pt. puri nikki v. direksi pt. puri nikki = Legal responsibilites of a bankruptcy trustee for errors in arrangement and ordering of bankruptcy treasures in the legal position of the board of directors in a limited liability company as a bankruptcy debtor case study pt puri nikki s bankruptcy tr

"ABSTRAK
" Skripsi ini mencoba mengkaji dan membahas mengenai pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada Kurator secara pribadi apabila terdapat kesalahan dalam tugasnya melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal tersebut dibahas dengan melihat teori-teori kesalahan...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hariman Satria, author

Penerapan pidana tambahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana lingkungan hidup / Hariman satria

ABSTRACT
Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1554 K/PID.SUS/2015 menghukum terdakwa PT KA yang diwakili oleh SR selaku direktur utama, karena melakukan pembakaran hutan yang merusak lingkungan hidup, dengan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,- Permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup, kaitannya dengan pidana tambahan berupa...

Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017

353 JY 10:2 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Stacia Faustine, author

Penemuan hukum oleh hakim dalam penjatuhan pidana terhadap subjek hukum yang bertanggung jawab dalam tindak pidana korporasi = Judge-made law in sentencing legal subjects in corporate crime

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bersifat independen sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Independensi hakim juga termasuk kebebasan untuk membuat hukum dalam putusannya (juga dikenal sebagai hukum yang dibuat hakim atau pembuatan hukum yudisial) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fery Tri Setyawan, author

Badan Permusyawaratan Desa dan Infrastruktur Jalan di Indonesia = Village Consultative Board and Road Infrastructure in Indonesia

Penelitian ini mencoba untuk melihat dampak desentralisasi terhadap penyediaan infrastruktur. Menggunakan pendekatan logit, penelitian ini menganalisis pengaruh keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kualitas jalan antar desa di Indonesia tahun 2011-2018. Hasil estimasi menunjukkan bahwa keberadaan BPD berhubungan positif dengan probabilitas desa memiliki kualitas jalan yang baik. Temuan ini memperlihatkan...

Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020

T54763

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Budi Bahreisy, author

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penggunaan frekuensi radio tanpa izin berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi / Budi Bahreisy

Perkembangan pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana adalah sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum untuk memberikan sarana perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, sebab kecenderungan melakukan pelanggaran hukum untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya telah menjadi realita masyarakat. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda,...

Universitas Dharmawangsa, 2016

330 MIWD 49 (2016)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Florencia, author

Analisis pertanggung jawaban notaris atas perjanjian nominee berkaitan dengan warga negara asing yang memiliki sertipikat hak milik di Indonesia (putusan Nomor 510/PDT.G/2012/PN.Dps) = Juridical analysis of notary s liability on the nominee agreement in relations with foreigners who have freehold title in Indonesia (Nomor 510/PDT.G/2012/PN.Dps) / Florencia

Dalam menjalankan jabatannya, notaris memiliki batasan-batasan yang dituangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta kode etik notaris. Tapi kenyataannya masih terjadi penyelundupan hukum yang dilakukan oleh para notaris, salah satunya kita kenal dengan nama perjanjian nominee. Pada putusan nomor 510/Pdt.G/2012/PN.Dps, konsep nominee disini sangat jelas menjadi sebuah penyelundupan hukum. Perjanjian yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46702

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bari Eka Nugraha, author

Penerapan Asas Pertanggungjawaban Negara dalam Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Lintas Batas Studi Kasus Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Kosta Rika v Nikaragua) (2015 IJC 665 dan 2018 ICJ 150) dan Bencana Kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran Lahan dan/atau Hutan di Indonesia = The Application of the Principle of State Responsibility on the Transboundary Harm Consideration in Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v Nicaragua) (2015 IJC 665 and 2018 ICJ 150) and Transboundary Haze Pollution Caused by Land and Forest Fire in Indonesia

Skripsi ini membahas tentang penerapan asas tanggung jawab negara dalam kasus kerusakan lintas batas dan / atau pencemaran. Penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif dan deskriptif. Pembahasan dalam penelitian ini membahas tentang pengenaan tanggung jawab Nikaragua atas perusakan lingkungan di wilayah teritorial Negara Kosta Rika. Kajian ini juga...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Jenny Irawati Rusli, author

Evaluasi atas sistem pengukuran dan penilaian prestasi pada pusat-pusat pertanggungjawaban (Studi kasus pada PT X)

Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1988

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Josefina Naomi Daniela, author

Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Produk (Product Liability) dalam Perdagangan Online Marketplace = Legal Review of Product Liability on Online Marketplace

Meski telah memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun transaksi di Online Marketplace dapat meningkatkan ambiguitas, terutama dalam hal pertanggungjawaban produk. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memisahkan penjual dan perusahaan Pasar Online sebagai dua entitas yang berbeda, sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi konsumen mengenai pihak mana yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian