Hasil Pencarian

Ditemukan 44 dokumen yang sesuai dengan query

Amalia Imana, author

Perlakuan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Put-15/PUU-XV/2017 = Motor Vehicle Tax on Heavy Equipment Treatment After The Constitutional Court Judgement Number Put-15/PUU-XV/2017

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat dari awal diterapkan menimbulkan berbagai polemik di masyarakat. Hingga pada akhir 2017 keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Put-15/PUU-XV/2017 yang membatalkan pengenaan pajak kendaraaan bermotor atas alat berat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan ditolaknya uji materi terhadap pengenaan pajak kendaraan bermotor atas alat...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Tursucianto Elkian Setiadi, author

Pengangkatan jabatan hakim agung setelah berlakunya UU No 3 tahun 2009 juncto UU No 5 tahun 2004 juncto UU No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27 PUU XI 2013 terhadap pengangkatan jabatan hakim agung = The appointment of supreme court judge position after law No 3 2009 jo law No 5 2004 jo law No 14 1985 concerning supreme court and the implication of the constitutional court decision no 27 PUU XI 2013 to appointment of supreme court judge position

[ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai pengaturan, mekanisme, dan pelaksanaan pengangkatan Jabatan Hakim Agung setelah berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2009 Juncto UU Nomor 5 Tahun 2004 Juncto UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Implikasi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 tentang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009...

2014

S54997

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Raditia Gumirah Dati, author

Analisis yuridis kedudukan anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010: analisis penetapan-penetapan pengadilan = Juridic analysis of illegitimate child (children) post constitutional court decision number 46/PUU-VIII/2010: analysis of court ascertainments

ABSTRAK
Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan juga keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, telah memberikan perubahan terhadap kedudukan anak luar kawin. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dikatakan bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan memiliki...

2017

S66319

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Wela Wahyuni Sari, author

Perlindungan notaris sebagai pejabat umum berdasarkan Pasal 66 dan 66A Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris = Notary protection as Public Official under Article 66 and 66A of Law Number 2 year 2014 about amandement of Law Number 30 year 2004 about position of notary

Tesis ini membahas eksistensi Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan perlindungan terhadap Notaris sebagai pejabat umum. Majelis Kehormatan terdapat dalam Pasal 66 dan 66A Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50046

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Marco Hardianto, author

Pemaknaan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU-XI/2013 oleh hakim pidana = Interpretation of Constitutional Court verdict No. 85/PUU-XI/2013 by criminal law judges

Salah satu asas dasar dalam hukum pidana adalah asas transitoir, yakni asas yang mengatur mengenai pemberlakuan hukum dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan setelah suatu tindak pidana dilakukan. Terkait frasa ‘perubahan perundang-undangan’ dapat dibedakan antara 3 paham: paham formil (Simons, 1910), paham materiil terbatas (Van Geuns, 1919), dan paham materiil tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Farah Baby Agustina, author

Analisis penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca putusan mahkamah konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 ditinjau dari asas kebebasan berkontrak = The analysis of sharia banking dispute settlement post constitutional court decision Number 93/PUU-X/2012 in the terms of principle of freedom of contract

Penelitian yang dilakukan dalam menyusun tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni mengkaji ketentuan-ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penyelesaian sengketa perbankan syariah ditinjau dari asas kebebasan berkontrak setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Tujuan dari penelitian ini adalah dihubungkan dengan asas kebebasan berkontrak. Dalam penyelesaian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44095

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Stephanie Han, author

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap pembuatan bukti sebagai ahli waris dihadapan notaris = The impact of the Constitutional Court Decision related to the review of Article 43 paragraph 1 of Law No. 1 of 1974 on marriage to manufacture evidence as heir before notary / Stephanie Han

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembuatan bukti dihadapan Notaris sebagai ahli waris seorang anak luar kawin terhadap bapak biologisnya. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi, semua anak yang lahir di luar perkawinan, merupakan anak luar kawin dapat meminta pengakuan dari bapak biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38702

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rizky Muhammad Ikhsan, author

Analisa Perbandingan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang-Undang menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 = Comparative analysis of the Authority of the Regional Representative Council in the Establishment Act by Act No. 17 of 2014, the Constitutional Court Decision No. 92 / PUU-X / 2012 and the Constitutional Court Decision No. 79 / PUU-XII / 2014

Kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang telah diatur pada Pasal 22D UUDNRI 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 (UU MD3 2009) menempatkan kedudukan DPD tidak setara dengan Presiden atau DPR dalam hal pembentukan undang-undang. Lahirnya, putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 telah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Abd. Rahman Hamid, author

Relevansi undang-undang nomor 56/Prp/tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian dengan kondisi Indonesia saat ini: (suatu persfektif yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi no. 11/PUU-V/2007)

Tesis ini membahas tentang upaya pemerintah untuk mencegah seseorang memiliki tanah pertanian melebihi ketentuan yang tercantum dalam UU No. 56 Prp Tahun 1960, apakah UU No. 56 Prp Tahun 1960 masih relevan diterapkan pada saat ini, dan bagaimana seharusnya penerapan hukum pertanahan tentang penetapan luas tanah pertanian agar dapat menciptakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T37185

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Abdul Rahman Hamid, author

Relevansi Undang-Undang Nomor 56/Prp/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dengan Kondisi Indonesia Saat Ini: (Suatu Perspektif Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-V/2007)

Tesis ini membahas tentang upaya pemerintah untuk mencegah seseorang memiliki tanah pertanian melebihi ketentuan yang tercantum dalam UU No. 56 Prp Tahun 1960, apakah UU No. 56 Prp Tahun 1960 masih relevan diterapkan pada saat ini, dan bagaimana seharusya penerapan hukum pertanahan tentang penetapan luas tanah pertanian agar dapat menciptakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T24285

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian