Ditemukan 95 dokumen yang sesuai dengan query
Evelyne Miroza, author
Tesis ini membahas mengenai Kajian Terhadap Rencana Keikutsertaan Indonesia Dalam Trans-Pacific Partnership Ditinjau dari Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999) yang menggunakan metode penelitian normatif dengan bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundangundangan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T48676
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Lintang Galih Pratiwi, author
Terdapat ketidakjelasan pembagian kewenangan pengawasan pemerintah pusat terhadap pembentukan peraturan daerah (Perda) yang dilakukan melalui harmonisai, evaluasi dan/atau fasilitasi. Secara sifat dan tujuan pengawasan tersebut merupakan hal yang sama sehingga dalam pelaksanaannya dapat menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi tidak efektif. Penelitian yuridis normatif ini, dilakukan dengan pendekatan penelitian terhadap taraf...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T55244
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ari Nugraheni, author
Idealnya, semua hotel di Indonesia telah disertifikasi sesuai standar hotel yang diberlakukan pemerintah sesuai amanah UU. Nyatanya 74,04% hotel belum tersertifikasi. Kondisi tersebut dapat merugikan konsumen/wisatawan karena tidak ada jaminan produk yang ditawarkan hotel berkualitas sesuai standar. Merancang peta jalan bagi para pemangku kepentingan (regulator, pemerintah daerah, lembaga penilaian kesesuaian,...
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Teguh Rizki Fernanda, author
Penelitian ini membahas tentang pengimplementasian deregulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dimana adanya penghapusan beberapa jenis PNBP, yaitu jasa pelayanan ekspor dan impor, sewa penggunaan auditorium, dan jasa penyajian data impor / ekspor / cukai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan implikasi dari penghapusan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S55021
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Janice Fitri Piekarsa, author
Di Indonesia, istilah yang bersifat deskriptif tidak dapat didaftarkan sebagai merek yang dilindungi oleh hukum merek di Indonesia. Meskipun demikian, pada kenyataannya banyak merek yang bersifat deskriptif berhasil didaftarkan. Hal ini menimbulkan ketidakselarasan antara hukum tertulis dan prakteknya. Larangan untuk mendaftarkan istilah deskriptif sebagai merek ini memiliki alasannya tersendiri. Istilah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Janice Fitri Piekarsa, author
Di Indonesia, istilah yang bersifat deskriptif tidak dapat didaftarkan sebagai merek yang dilindungi oleh hukum merek di Indonesia. Meskipun demikian, pada kenyataannya banyak merek yang bersifat deskriptif berhasil didaftarkan. Hal ini menimbulkan ketidakselarasan antara hukum tertulis dan prakteknya. Larangan untuk mendaftarkan istilah deskriptif sebagai merek ini memiliki alasannya tersendiri. Istilah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Titi Saraswati, author
[ABSTRAK
Ketatnya peraturan dan persyaratan yang berlaku pada perbankan membuat masyarakat golongan ekonomi lemah sulit memiliki akses ke perbankan sehingga muncul lembaga keuangan nonbank yang berfungsi seperti bank, dengan persyaratan yang lebih mudah dan tidak terikat pada peraturan perbankan, yaitu shadow banking. Namun kurangnya peraturan bagi shadow banking menyebabkan
pertumbuhan lembaga ini...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Prahesti Sekar Kumandhani, author
Dalam negara kesatuan, peraturan daerah sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan sekaligus wujud aktualisasi penyelenggaraan otonomi daerah perlu diawasi oleh pemerintah pusat. Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai pengawasan peraturan daerah semakin ketat dan bervariasi bahkan melibatkan 3 (tiga) cabang kekuasaan di tingkat pusat....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Bryan Eduardus Christiano, author
Third-Party Funding merupakan metode pendanaan di mana penyandang dana memberikan dana kepada salah satu pihak dalam sengketa untuk menggugat atau meminimalkan gangguan arus kas, dan jika kasus dimenangkan, penyandang dana akan mendapatkan bagian dari putusan akhir yang diperoleh. TPF awalnya dipergunakan dalam litigasi di beberapa yurisdiksi, namun kini semakin populer...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Umi Hanni, author
Krisis ekonomi telah membuat Pemerintah Indonesia terbelit utang yang berat. Utang pemerintah telah bertambah menjadi tiga sampai empat kali lipat dari kondisi sebelum krisis, dan hampir tiga perempat dari pertambahan ini merupakan utang dalam negeri yang harus dibayar untuk restrukturisasi perbankan. Kenaikan jumlah utang ini merupakan akibat gabungan kesalahan kebijakan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T15322
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
