Ditemukan 22 dokumen yang sesuai dengan query
Arianto W. Soegijo, author
Penelitian yang dilakukan ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui secara jelas apakah jual beli yang dilaksanakan oleh FS atas harta tidak bergerak (tanah) yang dimilikinya sah atau tidak, karena terhadap hak atas tanah tersebut telah ada putusan pengadilan yaitu adanya Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Palembang dengan No. 205/Pdt.G/1996/PA.Plg tanggal...
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T19386
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
R. Hidajat Enoch, author
ABSTRAK
Perjanjian pemborongan pekerjaan dalam sistematik Kitab Undang-undang Hukum Perdata (EW) termasuk ke dalam Buku Ketiga tentang Perikatan dan merupakan bagian dari perjanjian untuk melaksanakan pekererjaan. Terhadan perjanjian tersebut berlaku asas-asas umum hukum perjanjian sebagaimana terrnaktub dalam pasal 1233 sampai dengan pasal 1456 BW.
Disamping telah dikenal sistem terbuka dan asas konsensualitas...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Andriza Parman, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Audi Anindya Pramesti, author
Surety bond merupakan salah satu produk penjaminan yang umum ditawarkan oleh Perusahaan Asuransi Umum dalam pelaksanaan proyek untuk menjamin bahwa kontraktor atau principal dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian pokok. Apabila kontraktor wanprestasi maka pihak asuransi akan memberikan ganti kerugian kepada pemberi kerja atau obligee. Meskipun demikian, terdapat permasalahan yang...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Pane, Ridky Johannes Sitorus, author
ABSTRAK Surety bond sebagai salah satu produk asuransi yang diterbitkan perusahaan asuransi umum selaku surety secara konsep hukum merupakan suatu perjanjian pertanggungan borgtocht yang diberikan oleh surety tanpa mewajibakan adanya jaminan kebendaan. Dalam surety bond, surety menjamin pelaksanaan kewajiban principal kepada obligee. Sebagai konsekuensi dari borghtocht, maka perusahaan asuransi umum...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T47717
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dian Madayanti Dewi, author
ABSTRAK
PT. Askrindo didirikan atas dasar Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 tabun 1971 tanggaL 11 Januari 1971 sebagai perrasahaan BUMN dibawah Departemen Keuangan. Usaha pokoknya adalah Asuransi Kredit Bank yang tujuannya memberikan kemudahan akses bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk memperoleh pembiayaan dari Bank. Askrindo mulai melakukan diversifikasi produk pada tahun...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2002
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Yurisca Lady Enggrani, author
Dalam pembangunan berbagai sektor khususnya pembangunan infra struktur, tidak terlepas dari berbagai resiko. Seperti resiko wanprestasi dari pihak kontraktor yang mengakibatkan gagalnya atau tertundanya pembangunan suatu proyek atau pekerjaan. Untuk menjamin resiko tersebut PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA sebagai lembaga keuangan non Bank telah diberikan ijin oleh pemerintah untuk menerbitkan jaminan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T19534
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hamid, author
Dalam proses kegiatan pembangunan, permasalahan yang dihadapi oleh kontraktor bukan saja terbatas pada masalah ketrampilan (skill), peralatan dan permodalan, akan tetapi juga menyangkut masalah sulitnya memperoleh surat-surat jaminan sebagaimana dipersyaratkan oleh para pemilik proyek. Sehubungan dengan pentingnya surat jaminan dalam pelaksanaan pembangunan suatu proyek, saat ini telah tersedia suatu fasilitas...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1994
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Maghfyra Fitri Andari, author
ABSTRAK
Terdapat kekhawatiran oleh Perusahaan Asuransi Umum ketika Undang-Undang Penjaminan No. 1 Tahun 2016 diberlakukan karena adanya beberapa ketentuan yang tidak secara langsung melarang Perusahaan Asuransi Umum untuk dapat menerbitkan penjaminan Surety Bond. Namun, sebelum Undang-Undang Penjaminan No. 1 Tahun 2016 diberlakukan, sudah terdapat pengaturan yang dibuat oleh Pemerintah yang mengatur...
2017
S66332
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ali Sumihar Dani P., author
ABSTRAK
Tulisan ini membahas urgensi mekanisme perlindungan dana haji yang diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan di antara pemerintah yang ingin melakukan pembangunan infrastruktur dengan menggunakan dana haji dan di sisi lain terdapat kepentingan para jemaah haji yang menginginkan perlindungan dana mereka demi kelangsungan ibadah...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
