::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 55 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa atau objek gugatan dalam peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia
Universitas Indonesia, 1992
S25376
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Hukum acara PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara): buku A
Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2000
342.06 UNI h (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Undang-undang P.T.U.N: undang-undang no.5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara dan undang-undang no.9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang no. 5 tahun 1986 / Editor: Yudha Pandu
Jakarta: Indonesian Legal Center Pub., 2008
342.066 4 IND u
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Rasuna Ayu Ananda, author
Tinjauan yuridis atas surat keputusan majelis pengawas notaris sebagai objek peradilan tata usaha negara : studi kasus : Putusan Majelis Pusat nomor: 05/B/MJ.PPN/XI/2010 = Judicial review on the letter of the supervisory board as an object of national administrative court of law : case study the verdict of the National Supervisory Board number 05/B/MJ.PPN/XI/2010
ABSTRAK Dengan hadirnya institusi Notaris di Indonesia, dilakukan pengawasan dan pembinaan yang bertujuan agar para notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris, demi pengamanan kepentingan masyarakat. Dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris pengawasan dilakukan oleh Menteri Hukum...
Depok: Universitas Indonesia, 2013
T35831
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Sardjono Jatiman, author
Kajian Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara
Depok: Universitas Indonesia. Pusat Penelitian Pranata Pembangunan, 1993
LP-pdf
UI - Laporan Penelitian  Universitas Indonesia Library
cover
Abdul Ravy Rasyid, author
Implementasi "UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara" dan beberapa permasalahanya
ABSTRAK
Keberadaan Peradilan Administrasi dalam negara Republik Indonesia adalah suatu "conditio sine qua non" dari Negara Hukum Pancasila. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986, Peradilan Administrasi atau yang dapat juga disebut sebagai Peradilan Tata Usaha Negara, secara resmi berdiri. Namun, penerapan dari undang-undang ini...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Kansil, Christine S.T., author
Kitab undang-undang peradilan tata usaha negara dengan tambahan: undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang Mahkamah Agung, undang-undang Peradilan Umum, peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta, Peraturan pelaksanaan UU No. 5 tahun 1986
Jakarta: Pradnya Paramita, 1998
342.066 4 KAN k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Angel Olivia Natasya, author
Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Persetujuan Pemanggilan Notaris oleh Pihak Kepolisian (Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/TUN/2020) = The Authority of the Notary Honorary Council in Approving the Summons of a Notary by the Police (Supreme Court Decision Number 36 PK/TUN/2020)
Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat Akta autentik tidak terlepas dari kesalahan dan kelalaian. Kesalahan dan kelalaian yang terjadi pada saat pelaksanaan kewenangan Notaris mengakibatkan Notaris bersangkutan dapat digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Untuk memenuhi gugatan yang diajukan terhadap Notaris, penyidik, penuntut umum atau hakim harus memanggil...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Angel Olivia Natasya, author
Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Persetujuan Pemanggilan Notaris oleh Pihak Kepolisian (Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/TUN/2020) = The Authority of the Notary Honorary Council in Approving the Summons of a Notary by the Police (Supreme Court Decision Number 36 PK/TUN/2020)
Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat Akta autentik tidak terlepas dari kesalahan dan kelalaian. Kesalahan dan kelalaian yang terjadi pada saat pelaksanaan kewenangan Notaris mengakibatkan Notaris bersangkutan dapat digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Untuk memenuhi gugatan yang diajukan terhadap Notaris, penyidik, penuntut umum atau hakim harus memanggil...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Mutia Jawaz Muslim, author
Restrukturisasi kompetensi absolut peradilan tata usaha negara terhadap keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata = Restructuring the competency of absolutes administrative court towards administrative decisions which is the development of legal private law
ABSTRAK Penelitian ini berangkat dari permasalahan ketidakjelasan dari konsep Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pengecualian kompetensi absolut dimana dalam praktiknya menimbulkan kebingungan bagi penegak hukum dan masyarakat sehingga...
2019
T52014
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6   >>