Ditemukan 50 dokumen yang sesuai dengan query
Lousia Hariet Ngion, author
[ABSTRAK
Tesis ini menganalisis dampak PER-24/PJ/2010 terhadap kepastian hukum dan
apakah persyaratan administrasi PER-24/PJ/2010 ini telah memenuhi rasa
keadilan dan didasari ?good faith? sesuai pasal 31 ayat 1 Vienna Convention on
the Law of Tax Treaties (VCLT) dan OECD Model. Hasilnya PER-24/PJ/2010
memberikan panduan administratif pemanfaatan Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda di Indonesia, namun persyaratan administratif yang...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Panji Adhyatma, author
Penelitian ini membahas mengenai penerapan PER-43/PJ/2011 dilihat dari sudut pandang kepastian hukum terkait pemajakan atas TKA yang telah meninggalkan Indonesia dan mendapat penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Dalam menentukan status subjek pajak, fokus argumentasi terletak pada peran NPWP...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ahmad Rifqi Nurilmi, author
ABSTRAK
BUMN seharusnya memiliki holding company untuk menciptakan kemandirian dan bersaing di dunia internasional. Hal ini disebabkan kepemilikan Negara oleh Kementerian BUMN memiliki rentan benturan kepentingan terhadap pengurusan dan pengelolaannya. Melalui ini, BUMN menjadi kuat secara kelembagaan dan profesional dan Notaris untuk menjamin ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran...
2018
T51647
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sunarno Adiprasetyo Paidjo, author
Direktorat Jenderal Pajak menerapkan teknologi informasi dalam pelaporan PPN. Ini dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, terutama setelah pemberlakuan PER-11/PJ/2013 dan PER-10/PJ/2013, sehingga diharapkan kepatuhan Wajib Pajak meningkat. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui besar hubungan antara ketiga prinsip tersebut dengan tingkat kepatuhan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S56866
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Mariam Yasmin, author
Implementasi Pendaftaran Pertanahan dalam prakteknya belum dapat memberikan kepastian hukum bagi kepemilikan hak atas tanah. Sertifikat yang seharusnya menjadi alat bukti kepemilikannya yang kuat bagi pemilik tanah, dapat dibatalkan lewat putusan pengadilan. Hal ini di mungkinkan terjadi, oleh karena sistem publikasi pendaftaran tanah yang diterapkan di Indonesia adalah sistem publikasi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41527
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
An Nisaa'FItri Ratnasari, author
Pengenaan PPN atas penyerahan AYDA oleh kreditur kepada pembeli agunan telah menjadi industrial taxation issue selama bertahun-tahun, yang disebabkan karena adanya multi interpretasi pada unsur-unsur dikenakannya PPN atas penyerahan barang. Tingginya angka sengketa atas isu ini yang diajukan berulang-ulang menunjukkan bahwa isu ini memerlukan kepastian hukum dari sisi regulasi. Penelitian...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Retriani Damesysca Lumban, author
Penelitian ini membahas mengenai kepastian hukum penanaman modal asing di Indonesia kemudian membandingkan Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia dan Vietnam. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum penanaman modal asing di Indonesia serta bagaimana perbandingan undang-undang penanaman modal di Indonesia dan Vietnam. Tujuan penelitian ini adalah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Lisa Fransiska, author
[ABSTRAK
Perlakuan yang berbeda dalam penggunaan dasar penghitungan angsuran antara
WP BUMN dan WP masuk bursa serta ketidakjelasan penggunaan tarif angsuran
berpotensi menimbulkan permasalahan kepastian hukum bagi PT ABC (Persero)
Tbk sebagai WP BUMN masuk bursa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan
menganalisis kepastian hukum perlakuan PPh Pasal 25 bagi PT ABC serta untuk
menganalisis implikasi...
[, ], 2014
S55641
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Nangoy, Sandra, author
[ABSTRAK
Penerapan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (?UU Arbitrase?) telah menimbulkan kontroversi akibat ketentuan tersebut tidak konsisten dan tidak ada aturan yang tegas. Penelitian ini bermaksud untuk mencari korelasi yang tepat terhadap penerapan Pasal 70 dihubungkan dengan penjelasan pasal itu sendiri...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42611
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Noviana Titin Harjanti, author
Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara PPATS adalah pejabat pemerintah yang diangkat di daerah yang belum cukup jumlah PPAT nya, untuk melakukan tugas pokok membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu seperti jual beli, tukar menukar, hibah dan lain-lain, terhadap hak atas tanah.Pembuatan Akta Jual Beli hak atas tanah di desa...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T49295
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library