Hasil Pencarian

Ditemukan 82 dokumen yang sesuai dengan query

Muhammad Farkhan Askari, author

Permohonan praperadilan oleh pihak ketiga terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tindak pidana korupsi = Application of "pre-trial" by third party to ceasing investigation or prosecution of corruption

Hukum acara pidana ruengatur proses penyidikan dan penuntutan.Penyidik dan penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan atau penuntutan dengan syarat-syarat yang telah digariskan dalam KUHAP. Untuk menguji sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan tidak dilakukan secara sah maka terbuka kesempatan untuk melakukan pengawasan dan koreksi terhadapnya. KUHAP memberi hak...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19634

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tiyas Widiarto, author

Ijin pemeriksaan bagi pejabat-pejabat negara tertentu dalam penyidikan tindak pidana korupsi = Inspection permit for certain authorized governmental officers within framework investigation of corruption commitment

Ketentuan undang-undang mensyaratkan perlu adanya ijin dari pejabat yang berwenang sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat negara tertentu. Latar belakang dan pertimbangan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang ijin pemeriksaan diantaranya adalah untuk menjaga kewibawaan, martabat dan kedudukan pejabat negara dalam menjalankan tugasnya. Ketentuan ini memberikan perlakuan yang berbeda (diskriminasi) antara pejabat...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19446

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

kendala penerapan pembuktian terbalik dalam penyelesaian tindak pidana korupsi di indonesia

indonesia dinyatakan sebagai negara terkorup nomor 1 di asia pasifik berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh berbagai sumber. keinginan berbagai pihak untuk mempercepat upaya pemberantasan korupsi di indonesia. posisi indonesia tersebut sangat disayangkan mengingat indonesia telah melakukan reformasi pada 1998 dan sepakat memberantas korupsi kolusi dan nepotisme (KKN...

300 JIH 1:1 2010

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Jurnal Ilmiah Hukum negara hukum membangun hukum untuk keadilan dan kesejahteraan

Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

300 JIH

Majalah, Jurnal, Buletin Universitas Indonesia Library

Soejatin, author

Kejahatan jabatan dalam tindak pidana korupsi

ABSTRAK
Geja1a korupsi memang ada di setiap negara dan pada setiap zaman. Di negara kita, masalah korupsi bukan lagi merupakan berita baru karena sudah sangat seringnya dimuat da1am harian/majalah. Diantara sebab-sebab terjadinya korupsi bukan pertama-tama soal ekonomi melainkan soal mental. Adapun bentuk-bentuk korupsi yang terjadi di negara kita yang telah melanda...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Suoth, Nophy Tennophero, author

Penegakan Hukum Pidana terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi = Criminal law enforcement against the Corporation in the criminal act of corruption

Dewasa ini peranan dan aktivitas korporasi sangat strategis. Tidak jarang dalam praktiknya korporasi dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan dan memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan. Tesis ini membahas mengenai latar belakang penetapan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26095

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Fauzan Akbar, author

Upaya Pengembalian Aset Negara dalam penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Proses Penyelidikan Pembangunan Jalan Oleh Dinas PU Dan Tata Ruang Kota Tangerang Tahun 2019) = State Asset Recovery Efforts under investigation Corruption Crimes (Case Study of the Road Construction Investigation Process by the Department of Public Works and Public Works Tangerang City Spatial Planning 2019)

Pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi merupakan hal yang baru dalam penegakkan hukum Indonesia. Salah satu contoh kasus pengembalian aset yang diduga mengarah pada tindak pidana korupsi adalah pekerjaan kegiatan pembangunan jalan sisi selatan kali mookervart oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Tahun Anggaran 2016 yang...

Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hana Pertiwi, author

Prinsip business judgment rules terhadap unsur melawan hukum pada tindak pidana korupsi (Studi kasus putusan 36/Pid/B/TPK/2013/PN. JKT.PST dengan terdakwa Hotasi Nababan mantan Direktur PT. Merpati Nusantara Airlines) = Business judgment rule principle towards tort unsure of corruption criminal act (Case study decision 36/Pid/B/TPK/2013/ PN.JKT.PST with defendant Hotasi Nababan former Director of PT. Merpati Nusantara Airlines

Banyak sekali kasus mengenai tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan direksi dalam persero. Perbuatan direksi dalam pengelolaan persero seringkali yang dianggap menimbulkan kerugian tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Padahal jika dilihat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, pengelolaan persero harus berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang terdapat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S46761

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dadang Herli Saputra, author

Penguatan fungsi polda banten dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi guna mendukung iklim investasi yang kondusif = Empowering the function of banten regional police to law enforcement of corruption crime to create conducive investment

Pencapaian tujuan pembangunan nasional berdasarkan pancasila dan UUD 1945, dihadapkan dengan berbagai masalah, dan salah satunya adalah korupsi. Tindak pidana korupsi terjadi di semua bidang dan sektor pembangunan yang semakin meningkat, mengakibatkan tumbangnya rezim orde baru pada tahun 1998 karena gerakan reformasi. Selain supremasi hukum, salah satu tuntutan reformasi adalah...

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Trypu Vevianto, author

Kewenangan penyidikan polisi dan jaksa dalam tindak pidana korupsi : analisis putusan MK nomor 28/PUU-V/2007 perihal pengujian undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan terhadap undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 = The right of investigation by the police and the public prosecutor in corruption matter : analysis decision by the constitutional court No. 28/PUU-V/2007 about the reviewing law of the republic of indonesia number 16 of the year 2004 regarding public prosecutor against constitutional law

Tindak pidana pada awalnya merupakan tindakan yang merugikan keuangan negara. dalam perkembangannya kondisi yang diciptakan akibat tindak pidana korupsi adalah membahayakan keamanan negara, dan akhirnya tindak pidana korupsi menimbulkan bahaya keamanan asimetrik atau non-tradisional yaitu bahaya terhadap keamanan umat manusia, karena dampak negatifnya telah menambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T29370

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian