Hasil Pencarian

Ditemukan 78 dokumen yang sesuai dengan query

Iwan Darmawan, author

Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia

2001

T36164

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ng Toni Mulia, author

Tanggung jawab komisaris terhadap tindak pidana korupsi : Studi kasus putusan Mahkamah Agung No : 1722 K/Pid.Sus/2010 terdakwa Suryadi Sentosa = Commissioner?s responsibility in corruption crime (case study of supreme court verdict no. 1722 K/Pid.Sus/2010 the accused: Suryadi Sentosa)

Tesis ini membahas tanggung jawab Komisaris terhadap Tindak Pidana Korupsi. Komisaris pada umumnya bertugas untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam pengurus PT. Muncul masalah pada saat Komisaris PT. MMJA yang dipidana sembilan tahun penjara dan denda serta uang pengganti yang jika tidak dibayar digantikan dengan empat tahun penjara...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

T28994

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Elisabeth Bethesda, author

Tinjauan hukum kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sebagai dasar penentu berat ringannya pemidanaan = Legal review of state financial losses in corruption as a basis for determining the severity of criminal justice

Mempidana terdakwa tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukan hanya didasarkan atas perbuatan yang menimbulkan akibat yakni kerugian negara, akan tetapi cukup dengan apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54998

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yanti Nurmayanti, author

Status kepegawaian dosen pegawai negeri sipil yang menjadi hakim ad hoc tindak pidana korupsi berdasarkan undang undang nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi = Employment status of civil servant university lecturers serving as ad hoc judge to criminal acts of corruption as ruled by the virtue of law number 46 year 2009 on criminal acts of corruption

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan status kepegawaian dosen PNS yang menjadi hakim ad hoc tindak pidana korupsi dan menjelaskan mengenai penyelesaian permasalahan status kepegawaian dosen PNS yang menjadi hakim ad hoc tindak pidana korupsi dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian yang digunakan adalah eksplanatoris dengan bentuk hasil penelitian...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T44835

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Abd. Gafur Sangadji, author

Tinjauan yuridis pelaksanaan pengetatan remisi narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin Bandung pasca uji materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi = Juridical study on the implementation of the tightening of remission for corruption prisoners at Sukamiskin Prison Bandung after material reviews at the supreme court and the constitutional court

Skripsi ini membahas pelaksanaan pengetatan remisi narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin Bandung pasca uji materiil Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Mahkamah Agung dan uji materiil Undang-Undang No. 12...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Isma Nurillah, author

Mengungkap keterlibatan gatekeeper dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang = Revealing gatekeeper involvement corruption and money laundering

Mengungkap Keterlibatan Gatekeeper Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Pembimbing : Prof. Dr. Topo Santoso, SH, MHPola kejahatan terus mengalami pembaharuan modus dalam skema praktiknya. Baik dalam tata cara hingga melibatkan para profesional hukum dan perbankan guna mengamankan hasil kejahatan dan diskemakan menjadi aset yang bersih, semua...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51479

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Rizky Pratama Saputra, author

Unsur kesalahan pada pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi: studi putusan kasasi pada kasus tindak pidana korupsi = Element of guilt of the article 2 verse (1) corruption criminal act: research study cassation's verdicts on corruption criminal act case

Unsur kesalahan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu tindak pidana. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak secara tegas mencantumkan unsur kesalahan, namun kesalahan tersebut tersirat dalam unsur memperkaya diri. Melalui metodologi penelitian yuridis normatif dan kajian terhadap beberapa putusan tingkat kasasi dapat disimpulkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S69366

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Alexander Samuel Paruhum, author

Pengembalian aset (asset recovery) dalam perkara tindak pidana korupsi (studi kasus perkara tindak pidana korupsi dalam putusan Mahkamah Agung No. 1318 K/PID.SUS/2018 dan No. 2486 K/PID.SUS/2017) = Asset recovery in corruption cases (case study of corruption case in Supreme Court Decision No. 1318 K/PID.SUS/2018 and No. 2486 K/PID.SUS/2017)

Skripsi ini menyajikan hasil penelitian atau kajian mengenai Pengembalian Aset (Asset Recovery) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1318 K/PID.SUS/2018 dan No. 2486 K/PID.SUS/2017). Masalah yang dijadikan obyek penelitian dalam skripsi ini berkaitan dengan dua masalah pokok, yakni: pertama, bagaimana...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ahmad Fahd Budi Suryanto, author

Kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada anak perusahaan badan usaha milik negara = State financial losses in corruption crime cases in state owned companies subsidiaries.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai salah satu fokus utama pemerintah untuk mewujudkan good and clean government memiliki problematika hukum terkait dengan penerapan hukum tindak pidana korupsi pada kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN khususnya pada Anak Perusahaan BUMN. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dan penerapan hukum yang sesuai dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nethania Vanida, author

Studi analisis penerapan Asas Lex Systematische Specialiteit dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana migas pada beberapa kasus di Indonesia

Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi mengenai tindak pidana penyalahgunaan BBM Subsidi memiliki unsur-unsur yang cukup mirip dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Dalam hal ini, terdapat beberapa kasus dimana terjadi dilema penentuan undang-undang khusus yang berlaku, apakah termasuk ke dalam lingkup undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 2 3 4 5 6 7 8 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian