Hasil Pencarian

Ditemukan 114 dokumen yang sesuai dengan query

Muhammad Fitranto Ismail, author

Fungsi pajak dalam PMK 158/PMK.02/2016 perubahan dari PMK 218/PMK.02/2014 tentang perubahan tata cara pembayaran kembali (reimbursemenet) pajak pertambahan nilai atau pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas perolehan barang kena pajak kepada kontraktor dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi terhadap pengaturan gross split pada hulu minyak dan gas bumi = Tax function in regulation of the minister of finance of the Republic of Indonesia number 158/PMK/02/2016 regarding amendment to regulation of the minister of finance number 218/PMK/02/2014 regarding reimbursement of value added tax or value added tax and sales tax luxury goods on the acquisition of taxable goods and/or taxable services to contractor in upstream oil and gas business activities towards gross split regulation on upstream and gas business activities

ABSTRAK
Minyak dan gas bumi migas merupakan salah satu sumber energi yang memainkan peranan besar dalam perekonomian Indonesia, produksi migas tidak lagi mencukupi permintaan yang ada pada masyarakat maupun kegiatan ekspor. Keadaan ini akhirnya mendorong Pemerintah untuk meningkatkan kegiatan pada sektor hulu migas. Pemerintah bekerjasama dengan pihak kontraktor untuk melakukan kegiatan...

2017

S69418

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Priambodo Setiono, author

Evaluasi atas usulan penggunaan metode reverse charging untuk pengenaan pajak pertambahan nilai pada transaksi simpan-pinjam di perbankan konvensional = Evaluation of proposal to use "reserve charging" method to charging value added tax on loan and saving transaction in conventional banking

Salah satu fungsi utama bank umum adalah sebagai intermediasi. Nasabah penyimpan memanfaatkan jasa bank untuk menyimpan dana sedangkan debitur memanfaatkan jasa bank untuk mendapatkan dana pinjaman. Transaksi simpan-pinjam di perbankan (bank konvensional) termasuk transaksi yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai padahal kebijakan pengecualian pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dalam sektor...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006

T22069

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sunarno Adiprasetyo Paidjo, author

Analisis penerapan e-SPT Direktorat Jenderal Pajak dan dampaknya terhadap tingkat kepatuhan pajak studi kasus pada KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok = Analysis of the application of e-SPT of the Directorate General of Taxationand it s impact on tax compliance a case study in Tanjung Priok tax office

Direktorat Jenderal Pajak menerapkan teknologi informasi dalam pelaporan PPN. Ini dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, terutama setelah pemberlakuan PER-11/PJ/2013 dan PER-10/PJ/2013, sehingga diharapkan kepatuhan Wajib Pajak meningkat. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui besar hubungan antara ketiga prinsip tersebut dengan tingkat kepatuhan...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

S56866

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Atika Astri, author

Analisis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Periklanan dan Penyediaan Tempat dan/atau Waktu Pada Perdagangan Elektronik (E-Commerce) = Analysis of Imposition of Value Added Tax on Advertising Services and Provision of Place and/or Time in Electronic Commerce (E-Commerce)

Perdagangan elektronik memiliki perkembangan yang pesat di era ekonomi digital saat ini. Dengan adanya e-commerce model online marketplace, aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah dilakukan termasuk dikarenakan tersedia informasi produk atau konten yang diunggah penjual melalui penyedia online marketplace. Atas transaksi tersebut, terdapat penyerahan Jasa Kena Pajak oleh penyedia online marketplace...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhamad Faried Kasaugie, author

Analisis perlakuan pajak antar negara sebagai rekomendasi perlakuan pajak atas Cryptocurrency di Indonesia = Analysis of inter-country tax treatment as a recommendation for tax treatment of Cryptocurrency in Indonesia

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlakuan pajak atas cryptocurrency di beberapa negara sebagai dasar rekomendasi perumusan perlakuan pajak atas cryptocurrency di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metodologi kualitatif. Data yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder berupa dokumen perlakuan perpajakan di Singapura, Amerika Serikat, dan Australia...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Spin Rinto, author

Aspek equity pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok di Indonesia dan potensi penerimaan Negara = Equity aspects of vat implementation on basic foodstuffs in Indonesia and potential revenue

Reformasi Pajak di Indonesia melalui UU HPP telah menghapus Barang Kebutuhan Pokok dari daftar barang yang dikecualikan PPN, sehingga berpotensi dikenakan PPN dikemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek equity dari kebijakan PPN atas barang kebutuhan pokok di Indonesia dan potensi penerimaan negara. Dengan menggunakan model permintaan Almost Ideal...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Faris Prasetyo Makarim, author

Analisis kepastian hukum terhadap kewajiban perpajakan pengusaha kena pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan : studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XIV/2016 = Analisys on taxable entrepreneur's tax obligation certainty based on Law No. 28 of 2007 on General Provision and Taxation Procedure : case study on Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XIV/2016

Peraturan mengenai kewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak dan objek yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Pelaksanaan dan tata cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai diatur di dalam Undang-undang 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rizka Ananda, author

Analisis Proses Penyelesaian Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Masukan PT ADZA = Analysis of Value Added Tax - In Dispute Resolution Process PT ADZA

Laporan magang ini menganalisis kasus sengketa pajak PT ADZA yang berkaitan dengan pengkreditan Pajak Masukan atas Price Deduction for Consumer. Sengketa pajak tersebut berawal dari hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa Pajak Masukan atas Price Deduction for Consumer pada tahun 2015 tidak dapat dikreditkan sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat...

Depok: Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Indonesia, 2022

TA-pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Nindita Cahya Oktaviani, author

Implementasi Kebijakan Pajak Atas Transaksi Aset Kripto = Implementation of Tax Policies On Crypto Asset Transactions

Aset kripto menjadi tren investasi yang saat ini banyak dilirik oleh investor di Indonesia. Hal ini terlihat dari besarnya nilai transaksi aset kripto di Indonesia sejak tahun 2021 dan peningkatan jumlah investor aset kripto di Indonesia setiap tahunnya. Pada tahun 2022, pemerintah mengeluarkan kebijakan pajak atas transaksi aset kripto di...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

An Nisaa'FItri Ratnasari, author

Analisis Dualitas Putusan Sengketa Pajak atas Agunan Yang Diambil Alih dan Aspek Kepastian Hukum Pasca Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan = Analysis of the Duality of Tax Dispute Decisions on Foreclosed Collateral and Aspect of Legal Certainty Post Law on Harmonization of Tax Regulations

Pengenaan PPN atas penyerahan AYDA oleh kreditur kepada pembeli agunan telah menjadi industrial taxation issue selama bertahun-tahun, yang disebabkan karena adanya multi interpretasi pada unsur-unsur dikenakannya PPN atas penyerahan barang. Tingginya angka sengketa atas isu ini yang diajukan berulang-ulang menunjukkan bahwa isu ini memerlukan kepastian hukum dari sisi regulasi. Penelitian...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 6 7 8 9 10 11 12 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian