Hasil Pencarian

Ditemukan 53 dokumen yang sesuai dengan query

Victoria Amana Pendo, author

Tinjauan yuridis pemberlakuan tanggal efektif pemberhentian sementara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berbeda tempat kedudukan dengan notaris menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah = Juridical review toward validation of effective date of temporary discontinuation for PPAT whose Different Jurisdiction as notary under Government Regulation Number 24 of 2016 regarding amandment of Government Regulation Number 37 0f 1998 regarding regulation of the position PPAT / Victoria Amana Pendo

ABSTRAK
Rangkap Jabatan Notaris di luar daerah kerja PPAT dapat menyebabkan pemberhentian jabatan PPAT. Hal ini diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2016. Dalam Pasal 10 ayat (4) PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengatur bahwa PPAT akan diberhentikan sementara jika...

2017

T48589

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Immanuella Apriline Lonardy, author

Perlindungan hukum bagi pemenang lelang yang objek lelangnya bersertipikat ganda di Semarang (analisis kasus putusan no. 48/Pdt.G/2012/PN.Pt) = Legal protection for the auction winner of double certificates in Semarang / Immanuella Apriline Lonardy

ABSTRAK
Lelang atau penjualan umum termasuk salah satu bentuk jual-beli. Lelang memberikan beberapa manfaat dibandingkan dengan cara penjualan yang lainnya, yaitu adil, cepat, aman, mewujudkan harga tertinggi dan memberikan kepastian hukum. Salah satu yang dapat menjadi objek lelang adalah tanah beserta bangunannya dengan dasar sertipikat sebagai surat tanda bukti hak kepemilikannya,...

2017

T49105

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mohamad Ilham Radityo, author

Kewajiban notaris/PPAT untuk merahasiakan akta-akta yang terkait dengan tax amnesty = the obligation of notary PPAT to conceal deeds related to tax amnesty

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab notaris/PPAT terhadap akta-akta yang terkait dengan Tax Amnesty berdasarkan Undang-Undang Tax Amnesty, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Penelitian untuk tesis ini mengguanakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Dilatarbelakangi program pemerintah yang bernama Tax Amnesty, dimana Notaris/PPAT menjadi salah...

2018

T49508

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Reinaldo Gozali, author

Penerapan Pengalihan Hak atas Tanah Nominee Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak = Application of The Diversion of Nominee Land Rights as Regarded in Article 15 of Law No. 11 of The Year 2015 About Tax Amnesty

Program Pengampunan Pajak untuk jangka pendek maupun jangka panjang dapat meningkatkan penerimaan perpajakan yang digunakan untuk membiayai anggaran pembelanjaan negara. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak pada pasal 15 tidak hanya mengenai pemungutan uang tebusan atas harta yang diungkap dalam program Pengampunan Pajak, tetapi juga mengharuskan Wajib Pajak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48323

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

M.A. Yunita Triwardani Winarto, author

Mark up nominal utang dalam perjanjian utang-piutang menurut undang- undang no 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak = Debt nominal's mark up in loan agreement based on law no 11 in 2016 on tax amnesty

Dalam rangka peningkatan pendapatan negara dan kepatuhan Wajib Pajak, Kebijakan Pengampunan Pajak diberlakukan lewat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016. Namun, masih terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini khususnya terkait pengelakan pajak dan pelaksanaan terhadap sanksinya. Skirpsi ini akan menganalisis sanksi dalam hukum pajak dan hukum perdata terhadap suatu perjanjian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Donny Aribowo, author

Perusahaan jasa konstruksi: Engineering procurement construction sehubungan dengan penerapan pajak penghasilan (Studi kasus pada PT. XYZ) = Corporate construction services: Engineering procurement construction relating to the implementation of the income tax (Case study at PT. XYZ)

Skripsi ini membahas tentang beberapa permasalahan terkait pengenaan pajak terhadap konstruksi EPC dengan tidak adanya peraturan khusus yang mengatur. Penelitian ini berfokus pada tiga pokok permasalahan, yakni: dasar pengenaan pajak, permasalahan pengenaan pajak terhadap konstruksi EPC, dan kredit pajak. Penelitian ini bermetodekan yuridis-normatif yang metode pengambilan data berfokus pada studi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S44587

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Andriani Puspita Sari, author

Kesesuaian pengaturan pajak penghasilan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 = The conformity of regulation about income tax for micro, small, and Medium Enterprises Based on Law No.36 of 2008 and Government Regulation No.46 of 2013

Skripsi ini membahas mengenai perbedaan pengaturan antara Pasal 31E Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dalam mengatur pajak penghasilan bagi wajib pajak yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S53996

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Aryani Damayanti, author

Analisis kode etik notaris dan undang-undang jabatan notaris terhadap penawaran jasa notaris oleh pedagang perantara jasa hukum secara online = The analysis of notary code of ethics and notary law towards the notary services offering by online intermediary trader of legal services

Dalam menjalankan tugas jabatannya seorang Notaris harus senantiasa selaras dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Penawaran jasa Notaris oleh pedagang perantara jasa hukum secara online muncul sebagai suatu dinamika dalam masyarakat akibat perkembangan teknologi. Pedagang Perantara jasa hukum secara online hadir dengan mengusung konsep marketplace untuk memenuhi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47728

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Intania Selly, author

Keabsahan lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung dikaitkan dengan kewenangan penjual dalam menentukan nilai limit objek yang akan dilelang (analisis putusan mahkamah agung nomor 471K/Pdt/2015) = Validity of auction that executed by the state property office and auction (KPKNL) Bandung related to the authority of seller in determining the reserve price of object to be auctioned (analysis the decision of supreme court no 471K/Pdt/2015)

Pada pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, nilai limit ditentukan oleh kreditur sebagai pemegang hak jaminan. Nilai limit yang ditentukan oleh kreditur terhadap objek eksekusi hak tanggungan dibawah NJOP adalah salah satu alasan debitur mengajukan gugatan terhadap pembatalan lelang. Salah satu putusan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah Putusan Pengadilan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47913

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Daniyanti, author

Harta benda dalam perkawinan bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa : studi Putusan Mahkamah Agung nomor 1977 K/PDT/2008 = Marital assets for Indonesian citizen who are the descendant of chinese people : learning the Supreme Court Verdict number 1977 K/PDT/2008

ABSTRAK
Tesis ini membahas harta dalam perkawinan bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian adalah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagi mereka Warga Negara Indonesia...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39294

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian