Hasil Pencarian

Ditemukan 196 dokumen yang sesuai dengan query

Dianissa Octavia, author

Pembatalan perkawinan atas perkawinan kedua yang dilakukan seorang suami katolik berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum kanonik (analisis putusan pengadilan nomor 1833 K/Pdt/2012) = Annulment marriage of second marriage by a catholic husband based on marriage and canon law no 1/1974 (analysis of supreme court decision no 1833 K/Pdt/2012)

Pada skripsi ini membahas mengenai pembatalan perkawinan atas perkawinan kedua yang dilakukan seorang suami katolik. Penelitian ini difokuskan pada analisis yang dilakukan terhadap putusan Nomor 1833 K/Pdt/2012. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian Yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian berupa penelitian deskriprif analitis dan pendekatan kualitatif. Suatu Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dimas Benovito Kurnia, author

Perjanjian kemitraan antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil dilihat dari hukum perjanjian dan UU No 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah = Cooperation agreement between large enterprise and small enterprise pusuant to contract law and law no. 20 of 2008 on micro, small, and medium enterprises

Kemitraan adalah salah satu bentuk kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas usaha tertentu. Skripsi ini mengkaji pelaksanaan perjanjian dan pengawasan terhadap perjanjian kemitraan antara PT. Grab Teknologi Indonesia dengan mitranya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalar yuridis normatif. Has?l penelitian menemukan bahwa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Cathlin Triana Mariama, author

Dispensasi kawin terhadap anak dibawah umur ditinjau dari UU perkawinan No 16 tahun 2019 atas perubahan UU perkawinan No 1 tahun 1974: studi kasus penetapan nomor 39/Pdt.P/2020/PN.Lmj = Underage marriage dispensation reviewed from the law number 16 of 2019 amending law number 1 of 1974: law case study number 39/Pdt.P/2020/PN.Lmj

Untuk melangsungkan perkawinan, salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah batas umur. Mengenai ketentuan batas umur, telah terjadi Perubahan yang dituangkan dalam UU No.16 Tahun 2019 atas perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) dimana batas umur untuk melangsungkan perkawinan dipersamakan menjadi 19 tahun bagi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Chenny Hadi Nuryanti, author

Perbandingan hukum hak asuh anak bersama akibat perceraian di Indonesia dan Singapura: analisis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 341/Pdt.G/2019/Pn.Tng dan dasar putusan District Court Appeal Family Justice Courts Singapore nomor 44 of 2017 = Comparative studi regarding joint custody due to a divorce in Indonesia and Singapore: analysis of Tangerang District Court Appeal Number 341/Pdt.G/2019/Pn.Tng and Ground Decision District Court Appeal Family Justice Courts Singapore number 44 of 2017

Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan ketentuan hak asuh anak bersama akibat perceraian di Indonesia dan Singapura serta dianalisis penerapannya dalam putusan masing-masing negara. Hak Asuh Bersama yang dikenal di Indonesia dengan istilah pemeliharaan anak merupakan salah satu jenis hak asuh anak yang dikenal di Indonesia, namun pengaturan yang masih...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Siregar, Medita Febriyana, author

Tunjangan pasca perceraian di Indonesia dan Texas = Spousal maintenance after divorce in Indonesia and Texas

Perceraian sebagai sebab putusnya perkawinan, pada kenyataannya mengubah kondisi ekonomi suami dan istri, terutama istri yang pasca perceraian sering kali mengalami kesulitan dalam perekonomian karena sebelum putusnya perkawinan dibiayai oleh suami dalam kesehariannya. Oleh karena itu untuk mencegah agar tidak terjadi keadaan dimana salah satu pihak terbebani atau salah satu pihak terlantar akibat perceraian maka...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rosa Auli Calend, author

Kedudukan hukum dan pemeliharaan anak angkat akibat perceraian orang tua angkatnya: analisis putusan pengadilan nomor 258/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar. = Legal position and maintenance of adopted children due to parental divorce: analysis of court decision number 258/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar.

Tidak semua pasangan suami istri yang sudah menikah memiliki kesempatan untuk melahirkan anak. Salah satu pilihan yang dapat mereka lakukan untuk memperoleh anak adalah dengan melakukan pengangkatan anak (adopsi). Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap kedudukan anak angkat dalam keluarga angkatnya. Belum ada peraturan perundang-undangan khusus...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Najla Sofyan, author

Kedudukan anak akibat perkawinan yang tidak dicatatkan pemerintah setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010: studi kasus penetapan Pengadilan Negeri Batang nomor 69/Pdt.P/2019/PN.Batang = Position of children due to marriage not recorded by the government after the Constitutional Court decision number 46/PUU-VIII/2010: case study of determination number 69/Pdt.P/2019/PN.Batang

Di Indonesia hingga saat ini masih banyak orang yang tidak mencatatkan perkawinannya. Banyak yang tidak mengetahui pentingnya mencatatkan perkawinannya. Hal ini paling sering merugikan perempuan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, karena dengan tidak dicatatkannya perkawinan, maka tidak akan ada akta nikah yang dapat dijadikan bukti oleh perempuan ketika...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Putri Ridzka Maheswari Djasmine, author

Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan terhadap Pembatalan Perkawinan serta Akibat yang Ditimbulkan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan = Legal Position of Prenuptial Agreement Toward Annulment of Marriage Along with Its Cause According to Act Number 16 of 2019 Concerning Amendment to Act Number 1 of 1974 Concerning Marriage

Dengan adanya pembatalan perkawinan menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan hukum perjanjian perkawinan terhadap pembatalan perkawinan di Indonesia serta akibat yang ditimbulkan terhadap para pihak dan pihak ketiga. Akibat pembatalan perkawinan yang mengakibatkan dibatalkannya perjanjian perkawinan di antara para pihak dalam perjanjian perkawinan pisah harta sama sekali adalah harta tetap menjadi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Putri Ridzka Maheswari Djasmine, author

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Zahra Haqilla Bilqis, author

Akibat perceraian terhadap hak pemeliharaan anak dalam perkawinan campuran: studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 804K/PDT/2016 = Child custody due to a divorce in mixed marriage: case study on the Supreme Court verdict number 804K/PDT/2016

Putusnya suatu perkawinan campuran karena perceraian dapat berakibat langsung terhadap berbagai aspek, salah satu yang paling terdampak adalah akibat perceraian terhadap anak, yaitu mengenai hak pemeliharaan anak. Pemeliharaan anak akibat putusnya perkawinan campuran tidak dapat disamakan begitu saja dengan pemeliharaan anak dalam perkawinan pada umumnya. Terdapat beberapa hal yang perlu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian