::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 116 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rahmi Intan Jeyhan, author
Urgensi dan mekanisme penerapan constitutional preview rancangan undang-undang di Indonesia = The urgency and mechanism for the application of constitutional preview of bill in Indonesia
ABSTRAK
Banyaknya jumlah undang-undang yang diputus inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi mengindikasikan adanya permasalahan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Tidak terdapat suatu mekanisme yang secara khusus ditujukan untuk menguji apakah suatu rancangan undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu diskursus yang mengemuka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah penerapan...
2017
S69590
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Rico Novianto Hafidz, author
Kedudukan Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia = The Position of Indonesia Council of Ulama and Indonesia Council of Ulama Fatwa in Indonesia Constitutional System
ABSTRAK
Skripsi ini mempelajari tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan pendekatan dari kelembagaan dari Majelis Ulama Indonesia sebagai sebuah institusi dan penerapan fatwa Majelis Ulama Indonesia baik di pemerintahan maupun masyarakat. Metode yang digunakan dari skripsi ini adalah studi komparatif dan normatif juridis dengan meninjau penerapan dan karakteristik kelembagaan di beberapa...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Josua Satria Collins, author
Penambahan Kewenangan Constitutional Question kepada Mahkamah Konstitusi sebagai Bentuk Perlindungan Hak- Hak Konstitusional Warga Negara = The Addition of Constitutional Question Authority to the Constitutional Court to Protect the Constitutional Rights of the Citizen
ABSTRAK
Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Tak ayal, reformasi hukum di Indonesia menjadi prasyarat untuk menjadi negara hukum yang demokratis. Salah satu bentuk reformasi hukum dalam institusi kekuasan kehakiman adalah gagasan mengadopsi mekanisme constitusional question kedalam sistem peradilan...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Syaugi Pratama, author
Gagasan tentang keterbukaan sidang pemeriksaan hak uji materiil di Mahkamah Agung = Open judicial review hearing concept in supreme court
ABSTRAK
Berdasarkan constitutional authority, pengujian perundang-undangan Indonesia dilakukan oleh dua lembaga yudisial. Terdapat perbedaan yang sangat menarik, pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung judicial review on the legality of regulation dilakukan dengan sidang pemeriksaan tertutup, sedangkan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi judicial review on the constitusionality of law dilakukan dengan...
Universitas Indonesia, 2018
T49399
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Dompas, Radianta Sileka Suryandei, author
Kewenangan presiden dalam menetapkan Perppu: analisa hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam perppu nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan = The authority of the president in establishing the Perppu: analysis of relevance and urgency in Perppu no 1 of 2017 on access to financial information for tax interests
ABSTRAK
Kewenangan Presiden dalam menetapkan Perppu hanya dapat dilaksanakan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai dasar untuk menetapkan Perppu ditentukan berdasarkan subjektivitas Presiden, di mana setiap kali Presiden menetapkan Perppu seringkali timbul perdebatan mengenai hal ihwal kegentingan yang memaksa itu sendiri. Skripsi ini membahas mengenai...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Guspita Arfina, author
Mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi oleh presiden Republik Indonesia = The mechanism of filling the position of constitutional court justice by president of the Republic of Indonesia
ABSTRAK
Proses pengisian jabatan hakim konstitusi merupakan salah satu persoalan mendasar pada sistem peradilan Mahkamah Konstitusi. Seleksi yang dilakukan dapat memengaruhi kualitas, kinerja dan keputusan dari seorang hakim. Menurut, Pasal 24C ayat 3 UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan orang hakim yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, Dewan...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Supriati, author
Kementerian koordinator dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia: analisis kedudukan dan kewenangan kementerian koordinator tahun 2014-2019 = Coordinating ministry in the government system of the Republic of Indonesia: analysis of position and authority of the coordinating ministry for 2014-2019
Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang menggabungkan fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus kepada presiden dan wakil presiden. Karena dwi fungsi ini menyebabkan presiden dan wakil presiden tidak terlibat terlalu mendetail dalam urusan-urusan operasional pemerintahan sehari-hari. Bahkan untuk kepentingan koordinasi terbukti masih diperlukan Menteri Koordinator. Penelitian ini membahas...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T53947
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Fazari Zul Hasmi Kanggas, author
Lesbian Gay Bisexual And Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) = Lesbian Gay Bisexual And Transgender In Human Rights Perspective

Negara Indonesia melindungi dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negaranya sebagaimana yang telah tertulis pada Pasal 28A sampai dengan 28I UUD 1945. Dengan adanya jaminan dari negara atas hak-hak tersebut, bukan berarti negara telah membuka pintu seluas-luasnya kepada warganya untuk melakukan segala macam perbuatan tanpa batas, sebagaimana yang ada...

2019
T54415
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
William Aditya Sarana, author
Mekanisme pengujian peraturan daerah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 137/PUU-XII/2015 dan nomor 56/PUU-XIV/2016 dalam kerangka negara kesatuan = Mechanism of regional regulation review after contitutional court decision no. 137/PUU-XIII/2015 and constitutional court decision no. 56 /PUU-XIV/2016 in the framework of unitary state
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137 / PUU-XIII / 2015 dan Nomor 56/PUU- XIV/2016, Pemerintah Pusat tidak lagi dapat membatalkan Perda Provinsi dan Kabupaten Kota namun tetap dapat membatalkan Peraturan Kepala Daerah. Mahkmah Agung menjadi satu-satunya lembaga negara yang dapat membatalkan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang. Dalam dua Putusan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Adam Mulya Bunga Mayang, author
Pengaturan Ambang Batas Selisih Suara pada Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada dalam Menjamin Hak Konstitusional Pemohon di Mahkamah Konstitusi = Stipulation of Margin Threshold in The Dispute Settlement on The Result of Regional Heads Election in Guaranteeing The Petitioners Constitutional Rights in The Constitutional Court.
ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa penyelesaian perselisihan hasil Pilkada diselesaikan oleh Badan Peradilan Khusus, namun Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada apabila belum terbentuknya badan tersebut. Dalam penyelesaian perselisihan hasil Pilkada terdapat ketentuan ambang batas selisih suara antara pemohon dengan peraih suara terbanyak sebesar 0,5% hingga 2%...
2019
T55070
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>