Hasil Pencarian

Ditemukan 116 dokumen yang sesuai dengan query

Suha Qoriroh, author

Gagasan Integrasi Kewenangan Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia = The Idea of Integrating the Authority of Corruption Eradication Institutions in Indonesia

Keberadaan lembaga anti-korupsi dinilai penting untuk menanggulangi persoalan korupsi yang hampir terjadi di setiap negara. Penelitian ini akan mengkaji tentang mengapa diperlukan integrasi kewenangan lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia dan bagaimana model kelembagaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang. Metode penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dheka Arya Sasmita Suir, author

Eksistensi dewan kehormatan penyelenggara Pemilu sebagai peradilan etik penyelenggara Pemilu dalam struktur ketatanegaraan Indonesia = The existence of honorary council election as judicial conduct of election in Indonesia's constitutional structure / Dheka Arya Sasmita Suir

ABSTRAK
Tesis ini akan menjelaskan mengenai kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dan mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenangnya serta akibatnya terhadap sistem penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan desain preskriptif. Menggunakan dua pendekatan yaitu; pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sejarah (historical approach). Hasil penelitian menunjukkan, fungsi DKPP memang berkaitan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39011

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Erni Husniyati, author

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan = Public participation in law making process of law of the republic of indonesia number 17 of 2013 on community organization

[ABSTRAK
Esensi Demokrasi adalah kebebasan berbicara dan partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan publik. Aspirasi masyarakat sebagai figur sentral demokrasi harus diserap oleh Negara dalam proses pembentukan undang-undang. Karakter responsif pada proses pembentukan undang-undang belum dapat diwujudkan di Indonesia karena partisipasi masyarakat belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan lebih dari itu kompromi-kompromi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42374

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasri Puspita Ainun, author

Kedudukan hukum kementerian negara dalam sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi = Legal standing of ministry of state on settlement disputes of authorities of state institutions by the constitutional court

Kementerian Negara sebagai unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan presiden memiliki pengaturan yang terpisah dalam UUD 1945 yaitu Bab V yang terpisah dari Bab III tentang pengaturan kekuasaan pemerintahan. Pemisahan ini, pada pokoknya, disebabkan oleh karena kedudukan menteri-menteri negara itu dianggap sangat penting dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945....

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Chaidir Ali, author

Analisis Kedudukan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Tolok Ukur dalam Pengujian Formil Konstitusionalitas Undang-Undang = Analysis of the Position of the Law on the Formation of Legislation as a Benchmark in the Formal Testing of the Constitutionality of Laws

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3) lahir dari adanya pendelegasian kewenangan mengatur yang timbul dari ketentuan Pasal 22A UUD 1945. Dimana pada ketentuan Pasal 22A UUD 1945 menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Hal tersebut menunjukkan bahwa materi muatan mengenai mekanisme teknis formil pembentukan undang-undang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yifani Andi Soekrisno, author

Sistem pemerintahan Indonesia masa orde baru dan pascaamandemen UUD 1945: tarik ulur antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer dalam sistem ketatanegaraan Indonesia = Governmental system of Indonesia in new order era and post amendment of the 1945 Constitution: the trade off between presidential governmental system and parliamentary governmental system in constitutional system of Indonesia / Yifani Andi Soekrisno

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai tarik ulur antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masa Orde Baru dan pascaamandemen UUD 1945 ditinjau dari hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengolah data dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, UUD 1945 ataupun UUD NRI...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39214

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ikhsan Azhar, author

Penguatan Komisi Yudisial Melalui Redesain Tugas-Tugas Wewenang Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Perilaku Hakim = Strengthening The Judicial Commission Through Redesigning The Duties of the the Authority to Maintain and Uphold the Honor, Dignity and Behavior of Judges

Tugas-tugas Komisi Yudisial dari penjabaran wewenangnya yang diatur pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 selama ini dianggap sempit atau kecil. Dikatakan demikian karena penjabaran dari wewenang lain tersebut hanya terdiri atas tiga tugas yang diatur di dalam UU Nomor 18/2011. Seyogyanya apabila memperhatikan sejarah berdirinya, Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Simbolon, Dini Indrawati, author

Perubahan Status Perguruan Tinggi Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 Terkait Judicial Review UU Badan Hukum Pendidikan = The Change of State Universities Status post Constitutional Court Decision Number 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 related to Judicial Review the act of Educational Legal Entities

[ABSTRAK
Mahkamah Konstitusi membatalkan UU nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) karena dinilai melanggar UUD NRI Tahun 1945. Negara bertanggungjawab atas pengaturan pengelolaan Perguruan Tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan warganegara dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42275

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sianipar, Delima Panella, author

Suksesi Kepemimpinan di Provinsi DIY Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materi terhadap Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta = Leadership Succession in the Special Region of Yogyakarta after the Constitutional Court Ruling on the Judicial Review of the Act Number 13 of 2012 on the Privileges of Special Region of Yogyakarta

Penelitian ini membahas 3 masalah yaitu mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, hak politik perempuan dan suksesi kepemimpinan di provinsi DIY pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi terhadap Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sianipar, Delima Panella, author

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 5 6 7 8 9 10 11 12 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian