Hasil Pencarian

Ditemukan 26 dokumen yang sesuai dengan query

Sulisyanti, author

Kedudukan putusan mahkamah pelayaran dan keterkaitannya dengan peradilan tata usaha negara

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S22606

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Bambang Surjono, author

Pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah hal yang paling dikhawatirkan pekerja, pekerja akan kehilangan penghasilan untuk menghidupi keluarganya serta status pengangguran. Salah satu sebab PHK pekerja adalah karena kesalahan berat, yaitu kesalahan yang termasuk dalam wilayah Hukum Pidana. Kesalahan hanya bisa dibuktikan oleh putusan pengadilan. Kasus PHK karena kesalahan berat yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Siregar, Ruben Jeffry M., author

Penuntutan tindak pidana penghinaan terhadap tiga hakim agung atas nama Endin Wahyudin

Depok: Universitas Indonesia, 2002

S22085

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Topan Sani, author

Peran juru sita di peradilan tata usaha negara

Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus mendasarkan atas hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Apabila pemerintah dalam melakukan tugas dan kewajibannya telah melanggar peraturan perundang-undangan maka setiap warga berhak mengajukan suatu gugatan. Dalam kaitan ini, warga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum atau ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

S22275

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ferdinand Novando, author

Tata cara penyelesaian kasus penyakit akibat kerja yang muncul setelah hubungan kerja berakhir

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

S22349

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Suharwanta, author

Pembuktian asas Willekeur atas perbuatan pejabat tata usaha negara dalam putusan peradilan tata usaha negara (Studi kasus putusan Mahkamah Agung No. 01 K/TUN/1996 dan No. 50 K/TUN/2000)

Konsep negara hukum, menghasilkan negara hukum kesejahteraan. Negara selain menjaga keamanan dan ketertiban juga menyelenggarakan dan mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya. Ini membawa konsekuensi negara memerlukan kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri. Dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, warga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Andrianus Adritomo Budi Setiawan, author

Gugatan actio paulina dalam perkara kepailitan (studi kasus Tuti Simorangkir melawan PT Fiskaragung Perkasa TBK dan PT Catnera International Limited)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

S22447

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sarniti, author

Proses beracara Mahkamah Konstitusi pada penyelesaian perselisihan pemilu (studi kasus : pengajuan permohonan oleh Wiranto Solahudin Wahid terhadap hasil pemilu Presiden 2004)

Depok: Universitas Indonesia, 2005

S22241

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Anita Irmayani, author

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelesaian perkara persaingan usaha khususnya persekongkolan tender yang mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

S22363

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Lisa Olivia Enjelina, author

Tinjauan yuridis terhadap perlawanan atas eksekusi keputusan pengadilan menurut pasal 195 ayat (6) HIR : studi kasus putusan pengadilan nomor: 291/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim = Juridicial review resistance against execution of court decisions on according 195 paragraph (6) HIR : case study court decision number: 291/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui untuk menjelaskan pengaturan mengenai tenggang waktu dan proses pemeriksaan perlawanan terhadap eksekusi keputusan pengadilan dalam praktek peradilan perdata.

Eksekusi sebagai salah satu tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara dan memiliki peran yang sangat penting bagi sempurnanya proses peradilan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S541

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian