Ditemukan 94 dokumen yang sesuai dengan query
Muhammad Rullyandi, author
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka atau independen, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T31443
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Erika Rosalin, author
Tesis ini membahas mengenai perlindungan nasabah dalam industri perdagangan berjangka, mengapa diperlukan perlindungan hukum bagi nasabah dalam perdagangan berjangka, peraturan-peraturan apa saja di bidang perdagangan berjangka yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pada perdagangan berjangka, dan efektifitas aturan-aturan di bidang perdagangan berjangka yang berlaku saat ini dalam memberikan perlindungan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T30539
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Aufa Saffanah Fitri S., author
Kemiskinan dianggap sebagai masalah serius, sebab tidak hanya merujuk pada dimensi ekonomi namun berkaitan dengan masalah lainnya (multidimensi). SDGs hadir untuk mengakomodasi permasalahan pembangunan secara komperhensif dengan menargetkan penyelesaian secara tuntas terhadap tujuan dan sasarannya. Namun, realitanya pembangunan hanya berfokus pada pertumbuhan, dengan mengesampingkan pemerataan hasil pembangunan. Akibatnya, semakin terpuruk...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nababan, Anastasia Ribka Tiarma, author
Fokus dari skripsi ini adalah pemenuhan perlindungan dalam prosedur perekrutan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Metode penelitian dari skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode deskriptif normatif. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S54727
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Elva Nurseptiana Barzah, author
Penggeledahan merupakan bagian pengusutan atau penyidikan. Penggeledahan merupakan suatu tindakan penguasa untuk membatasi kebebasan orang, yaitu melanggar ketenteraman rumah kediaman ataupun melanggar kebebasan privasi pada tubuh seseorang. Tindakan penggeledahan ini bisa saja diambil atas dasar dugaan. Oleh karena itu, seseorang bisa saja sewaktu-waktu digeledah untuk kepentingan penyelidikan dan penegakan hukum....
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Rizki Atsari Samanha, author
Penerapan konsep good corporate governance berbasis hak asasi manusia dalam korporasi merupakan suatu cara untuk mencegah terjadinya kepailitan dan efek Domino pada saat korporasi bangkrut. Konsep good corporate governance dan hak asasi manusia dalam korporasi merupakan hubungan yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Penerapan good corporate governance dan hak asasi manusia...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dewi Purwati, author
Proses pelayanan peradilan pidana mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sidang di pengadilan dan pemasyarakatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun kemudian, berbagai permasalahan kemudian muncul, mayotitas adalah berkaitan dengan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur proses peradilan pidana tersebut. Ombudsman sebagai pengawas penyelenggaraan publik mempunyai peran...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Mohammad Reza, author
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T28504
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Rengganis, author
Law Number 30 Year 1999 regarding Arbitration and Alternatif Disputes Resolution provides the annulment of arbitration award under article 70, stated that the parties may submit a request to annul an arbitration award, if it suspected contains false/forged documents or concealment of documents or the award was rendered as result...
Depok: Universitas Indonesia, 2011
T28906
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Ng Toni Mulia, author
Tesis ini membahas tanggung jawab Komisaris terhadap Tindak Pidana Korupsi. Komisaris pada umumnya bertugas untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam pengurus PT. Muncul masalah pada saat Komisaris PT. MMJA yang dipidana sembilan tahun penjara dan denda serta uang pengganti yang jika tidak dibayar digantikan dengan empat tahun penjara...
Depok: Universitas Indonesia, 2011
T28994
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
