Hasil Pencarian

Ditemukan 320 dokumen yang sesuai dengan query

Siti Anissa Aulia Armanda, author

Tinjauan yuridis terhadap akta jual beli yang salah satu pihaknya wanprestasi (studi kasus pada putusan Mahkamah Agung RI no 475/k/pdt/2011 tanggal 31 Mei 2011 = Juridical review to the deed of sale and purchase of which one of his tort conduct violation (case study on the ruling of the supreme court of the republik of indonesia number 75/k/pdt/2011)

Notaris yang merangkap PPAT adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu. Pembuatan akta otentik selain berdasarkan keinginan para pihak tetapi juga karena adanya keharusan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pembuatan akta Notaris yang merangkap PPAT yang sesuai dengan undang-undang akan membuat suatu akta yang dikeluarkan...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T42648

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Victoria, author

Analisis terhadap harta warisan yang jatuh kepada yang bukan ahli waris (studi kasus: putusan pengadilan tinggi Tondano nomor 06/PDT/2011/PT.MDO) = Analysis of heritage property that is not fall to heirs (case study: high court ruling Tondano number 06/PDT/2011/PT.MDO)

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Dalam pembagian warisan yang berhak mejadi ahli waris atas warisan dari...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T43085

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Restuningsih Mahanani, author

Analisis hukum mengenai kewenangan kewajiban dan larangan notaris = Notary s authority obligation and restriction

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus menjunjung hukum yang berlaku dan etika. Hal ini sebagai pedoman agar notaris menjalankan jabatannya serta menjaga kehormatan profesi notaris. Peraturan hukum mengenai notaris senantiasa selalu berubah mengikuti perkembangan jaman yang sejalan lurus dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan pelaksanaan peraturan perundang-undangan...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T42864

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Patricia Dian Ferissa, author

Peran dan tanggung jawab notaris selaku pejabat umum terhadap perjanjian dalam bentuk lisan antara para pihak (analisis kasus putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 05/B/MJ.PPN/VI/2014 = Roles and responsibilities of a notary public officials of an oral agreement between the parties analysis case to supreme supervisory of notary assembly decision No 05/B/MJ.PPN/VI/2014

Tesis ini membahas latar belakang Notaris tidak membayarkan uang yang dititipkan pembeli dan tanggung jawab Notaris mengenai janji lisan jika di kemudian hari timbul permasalahan di antara para pihak untuk. Untuk menjawab permasalahan dilakukan penelitian deskriptif analitis dan pengolahan data secara kualitatif serta kesimpulan secara induktif. Tindakan Notaris yang tidak...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T44562

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Catherine Susantio, author

Perlindungan hukum bagi kepentingan pemegang saham publik dalam go private perseroan terbuka (analisis kasus : PT Merck Sharp Dohme Pharma TBK) = Legal protection for the interests of public shareholders in going private transaction of public company (case analysis: PT Merck Sharp Dohme Pharma TBK)

Tesis ini membahas mengenai go private perseroan terbuka dan perlindungan hukum bagi kepentingan pemegang saham publiknya. Go private merupakan proses dimana suatu perusahaan terbuka melakukan perubahan statusnya kembali menjadi perusahaan tertutup. Hingga saat ini belum ada peraturan khusus mengenai go private di Indonesia. Namun Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T43771

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nataya Fariza, author

Keabsahan pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan berdasarkan perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2901 K /PDT/2012 = The validity of asset separation in marriage based on prenuptial agreement made after marriage case study of supreme court verdict number 2901 K/PDT/2012

Membina sebuah rumah tangga memang tidak semudah membalikkan tangan, pasti selalu ada konflik yang timbul terutama masalah harta kekayaan dalam perkawinan. Apabila sebelum melangsungkan perkawinan suami isteri tidak membuat perjanjian kawin, maka harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta persatuan bulat. Kemudian selama perkawinan berlangsung, terjadi sesuatu...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T44573

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nur Adlina Utami, author

Notaris Pengganti yang Melakukan Rangkap Jabatan sebagai Direkfur pada PT X (Sfudi Kasus: Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta No.10lPTS/Mj.PWN.Prov.DK[. Jakarta,D(II/2A14) = Substitute Notary Performing Dual Positions as a Director at PTX (Case Study: Regional Supervisory Council Decision Notary of DKI Jakarta 10 / PTS / Mj.PWN.Prov.DKI. Jakarta lX}J I 2014

Tesis ini membahas Notaris Pengganti yang melakukan rangkap jabatan. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif; dengan alat pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Berdasarkan kasus yang diangkat dalam tesis ini, di dalam tesis ini akan diuraikan pengaturan mengenai pengangkatan Notaris Pengganti, Akta yang dibuat oleh Notaris...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T43975

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adenty Novalia, author

Peran dan tanggung jawab notaris dalam penerbitan surat keputusan terkait pendirian perseroan terbatas dan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas melalui sistem administrasi badan hukum (SAHB) = Role and responsibility of a notary in publishing the decree for the establishment of limited liability company and amendment of article of association of limited liability company through the administrative system for legal entities (SABH)

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) merupakan sistem online dalam pengajuan permohonan terkait badan hukum, dalam hal ini Perseroan Terbatas (Perseroan). Salah satu bentuk permohonan Perseroan melalui SABH adalah pendirian dan perubahan anggaran dasar Perseroan. Pihak yang dapat mengajukan permohonan melalui SABH adalah notaris. Sejak diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T44070

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Wilda Wulandari, author

Pembatalan akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris karena tidak terpenuhinya syarat cakap oleh pewaris : studi kasus putusan mahkamah agung Nomor 3124 K/PDT/2013 = The cancellation of deed of wiils made to a notary because non compliance condition capable by the heir study case putusan Mahkamah Agung Nomor 3124 K/PDT/2013

Akta wasiat ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Pengaturan tentang wasiat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seseorang yang ingin membuat akta wasiat harus sehat akal budinya pada saat menyampaikan keinginan terakhirnya dihadapan Notaris sebagaimana tercantum dalam pasal 895 KUH Perdata. Pokok permasalahan dalam...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T44007

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Isna Farichah, author

Analisis yuridis tentang rangkap jabatan notaris sebagai konsultan hak kekayaan intelektual studi kasus surat direktur perdata Direktorat Jenderal Administrasi hukum umum Kementerian Hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor ahu2 um 01 01 369 = Juridical analysis of dual position notary as intellectual property rights consultants case study letter of the director general of administrative law civil directorate general ministry of justice and human rights of the Republic of Indonesia number ahu2

Tujuan Penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui apakah jabatan sebagai Notaris dapat dirangkap sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, serta untuk mengetahui alasan hukum (Ratio Legis) mengenai pendapat bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum tidak dapat dirangkap sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sejalan dengan dikeluarkannya Surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45157

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian