Ditemukan 102 dokumen yang sesuai dengan query
Diapari Sibatangkayu, author
Sistem kepenjaraan sudah lama terkubur sejak Menteri Kehakiman Dr. Sahardjo, SH pada tahun 1963 mendeklarasikan sistem emasyarakatan meski baru diformulasikan ke dalam bentuk Undang-Undang 31 tahun kemudian. Bahkan setelah 13 tahun UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan diiplementasikan, kondisi lembaga pemasyarakatan belum banyak berubah. Overcrowding tetap menjadi masalah...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
T25149
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Bagus Sudarmanto, author
Tesis ini membahas tahapan formulasi kebijakan kriminal (politik kriminal) pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam upaya memerangi korupsi di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kwalitatif dengan disain diskriptif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa formulasi kebijakan kriminal pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri berupa perundang-undangan dan perangkat hukum yang dibuat sebagai cukup untuk memerangi korupsi,...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
T25234
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Budi Wicaksono, author
Tesis ini berangkat dari penyelesaian konflik sosial yang terjadi di masyarakat melalui jalur hukum tidak dapat menyelesaikan semua masalah yang ada. Sehingga muncul cara non hukum yang ditempuh untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi. Dalam penyelesaian secara non hukum terkait dengan dua konsep yang berlangsung di masyarakat, yakni community policing...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
T25233
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Asep Adisaputra, author
Secara kriminologis, terorisme sebagai suatu bentuk kejahatan tidak terlepas dari munculnya korban. Terhadap korban kejahatan terorisme, negara memberikan hak-hak korban sebagaimana yang tercantum pada pasal 36 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme....
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
T25241
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
M. Setiawan S. Dj, author
Penanganan terorisme selama ini hanya dilakukan oleh pemerintah melalui pendekatan hukum semata. Belum ada kebijakan yang jelas untuk melakukan langkah preventif dan rehabilitasi terhadap tahanan terorisme. Pemerintah sampai saat ini belum memiliki kebijakan deradikalisasi terorisme yang jelas untuk melakukan pembinaan kepada para tahanan terorisme selama berada di penjara maupun selepas...
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009
T26870
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Atikah Amirah, author
Penulisan ini disusundalam penjabaranatas penelitian di Pasar Tanah Abang terkait pungutan liar yang telah membudaya, dianalisis secara kriminologis, dan bertujuan agar dapat memberikan pemahaman mengapa permasalahan tersebut sulit untuk diatasi. Asumsi awal penulis bahwa analisis dapat dilakukan melalui enam focal concernsdari teori budaya kelas menengah ke bawah oleh Walter Miller....
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S64161
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Agung Maulana Hakim, author
Skripsi ini membahas mengenai formulasi kebijakan soft approach oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT dalam menangani penyebaran paham radikalisme dan terorisme, apa yang menjadi pertimbangan BNPT menggunakan soft approach dalam kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya kebijakan kriminal dan counter-terrorism. Penelitian ini menggunakan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S67845
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Evie Zoelvia, author
Masyarakat mengeluhkan, bahwa badan peradilan tidak dapat dipercaya. Alasannya adalah bahwa putusan-putusan hakim kurang berkualitas, proses beracara di pengadilan tidak memuaskan.
Akibat dari ketidak percayaan masyarakat tersebut, berdampak pada kecurigaan terhadap kinerja hakim dan keputus asaan untuk berperkara di pengadilan. Bahkan pandangan masyarakat cenderung melecehkan serta menghinakan badan peradilan tersebut.
Berdasarkan penelitian...
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2007
TA17795
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Evie Zoel Via, author
Masyarakat mengeluhkan, bahwa badan peradilzm tidak dapat dipercaya. Alasannya adalah bahwa putusan-putusan hakim lcurang bcrkualilas, proses beracara di pcngadilan tidak memuaskan. Akibat dari ketidak percayaan masyarakat tersebut, berdampak pada kecurigaan terhadap kinerja hakim dan keputus asaan untuk berperkara di pengadilan. Bahkan pandangan masyarakat oenderung melecehkan serta menghinakan badan peradilan tersebut.
Berdasarkan...
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2007
TA34076
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Aldy Marzio, author
Penulisan ini menjelaskan fenomena Islamophobia di Eropa yang disebabkan oleh aksi terorisme yang mengatasnamakan agama Islam. Dalam penulisan ini, penulis mengumpulkan data sekunder dan melakukan analisis dengan menggunakan pemikiran Erving Goffman mengenai Stigma and Social Identity. Dengan dilandasi oleh pemikiran Goffman tersebut, penulis menganalisis bahwa aksi terorisme yang mengatasnamakan agama...
Depok: Universitas Indonesia, 2016
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
