Ditemukan 168 dokumen yang sesuai dengan query
Adinda Rarasati, author
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kompetensi serta kewenangan bidan serta meninjau tanggung jawab hukum bidan yang melakukan tindakan aborsi. Metode penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini jika ditinjau dari bentuknya merupakan penelitian yuridis-normatif dengan
menggunakan metode deskriptif-analitis. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi dan kewenangan bidan dalam berprofesi meliputi keluarga berencana, persalinan baik sebelum...
2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Reynika Ashfahani, author
Skripsi ini membahas mengenai Informed consent dalam tindakan medis yang merupakan program pemerintah. Terdapat pengecualian informed consent dalam keadaan khusus yaitu persetujuan tindakan kedokteran tidak perlu bagi tindakan medis yang dilaksanakan sesuai dengan program pemerintah. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis penerapan informed consent pada tindakan imunisasi yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Leila Rahmaulidya, author
Saat terjadi malapraktik medis yang disebabkan oleh adanya misdiagnosis dari dokter di rumah sakit, masyarakat bingung untuk menentukan apakah tindakan misdiagnosis dapat digugat ke pengadilan. Lebih daripada itu, masyarakat dibuat bingung dalam penujuan gugatan tersebut, dikarenakan adanya saling lempar tanggung jawab antara dokter dengan rumah sakit.
Penulis akan membahas mengenai persyaratan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S56369
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Erizka Permatasari, author
ABSTRAK
Perkembangan pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan mendorong munculnya platform penyedia layanan kesehatan. Kemunculan platform penyedia layanan kesehatan tersebut memudahkan masyarakat untuk berkonsultasi dengan dokter dan membeli obat secara daring. Meskipun memudahkan hidup masyarakat, namun platform ini memiliki banyak kelemahan, seperti tidak dilakukannya pemeriksaan fisik untuk menunjang diagnosis dokter dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Warri Utami Tarike Faukal Hakiki, author
ABSTRAK
Persoalan pelarangan termasuk pembatalan larangan memang jarang terdengar oleh masyarakat di Indonesia, masyarakat tidak mengetahui tentang larangan. Sedangkan pengaturan kuratele sendiri dalam KUH Perdata diatur dalam Bab XVII Pasal 433 yang kemudian diturunkan dalam Pasal 434 sampai dengan 462 KUH Perdata. Dalam tesis ini permasalahan pokoknya adalah bagaimana seseorang dianggap...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Nidya Ari Andini, author
ABSTRAK
Nama : Nidya Ari Andini
NPM : 1606830530
Program Studi : S1 Reguler
Judul : Penerapan Informed Consent Dalam Tindakan Operasi Implan Gigi (Analisis Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Brt, 669/Pdt/2016/Pt.Dki, Dan 3203k/Pdt/2017)
Hukum Kesehatan mengenal prinsip informed consent yaitu kewajiban seorang dokter gigi untuk terlebih meminta persetujuan pasien apabila akan melakukan suatu...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Irfan Andityo, author
Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, kehidupan manusia pun demikian mengembangkan. Hal ini pun berdampak pada dunia kedokteran. Di dalam dunia di bidang kedokteran, muncul fasilitas kesehatan baru yaitu telemedicine. Telemedicine itu sendiri, pada dasarnya adalah fasilitas medis yang memudahkan dokter masyarakat di Puskesmas untuk berkonsultasi dengan spesialis yang berada di...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Elma Meniar, author
Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur Usia minimal menikah, menimbulkan berbagai masalah terkait dengan pernikahan di bawah umur. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permintaan Pemohon untuk menambah ketentuan batas usia pernikahan bagi wanita, menarik perhatian penulis untuk penelitian Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan masalah disebutkan dalam...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Bifi Enggawita, author
Putusnya perkawinan karena perceraian memiliki konsekuensi hukum bagi berbagi aset bersama. Sebagai konsekuensi hukum dari pembagian aset bersama setelah putusan pengadilan terjadi yaitu terjadi pengalihan hak baik dengan cara dijual membeli atau memberikan dalam properti bersama. Pengalihan aset bersama setelah perceraian harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak yaitu mantan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Elvien, author
Perjanjian perkawinan dibuat untuk mengatur harta benda milik suami istri. Perjanjian perkawinan yang telah dibuat harus didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersamaan dengan pendaftaran akta nikah. Namun dalam praktiknya para pihak yang membuat akad nikah tidak melampirkan akad nikah pada saat pencatatan nikah. Pentingnya pencatatan berdampak pada status...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
