Hasil Pencarian

Ditemukan 162 dokumen yang sesuai dengan query

Megawati, author

Tinjauan yuridis terhadap perjanjian kerjasama tentang pembangunan peremajaan pasar pusat Sukaramai Pekanbaru antara pemerintah kota pekanbaru sebagai pemegang hak pengelolaan dengan PT. Makmur Papan Permata sebagai investor = The judicial review on the agreement of cooperation concerning the Sukaramai central market Pekanbaru rejuvenation project between the local government of Pekanbaru as the holder of censession right with PT. Makmur Papan Permata as the investors

Dengan semakin berkembangnya pembangunan di berbagai daerah terlebih didukung oleh otonomi daerah memberi kesempatan pada Pemerintah Daerah untuk meremajakan pasarpasar tradisional khususnya peremajaan Pasar Pusat Sukaramai. Pasar tersebut berdiri di atas lahan hak pengelolaan Pemerintah Kota. Pembangunan Pasar Pusat Sukaramai dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah selaku pemegang Hak Pengelolaan...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19592

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Manalu, Henrico Sahat Pasaoran

Tinjuan yuridis terhadap transaksi pinjaman dari pemegang saham

ABSTRAK
Legal certainty is an important factor in the tax management in any country, considering that in general taxes do not offer direct reward to the community. On the other hand, taxes directly impose additional burden on the community. Therefore the tax collection should take legal certainty into consideration to ensure...

2007

T19632

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Agung Cahyono, author

Tinjauan yuridis terhadap penyelesaian sengketa pelaksanaan izin usaha pertambangan rakyat dan izin usaha pertambangan khusus berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara = Legal analysis on the settlement of disputes of the implementation of mining business permit, small-scale mining permit and special mining business permit based on law number 4 of 2009 concerning minerals and coal mining

Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berlaku, penyelesaian sengketa antara Pemerintah dengan penanam modal (investor) diselesaikan berdasarkan kesepakatan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), dimana para pihak dapat menentukan forum penyelesaian sengketa baik melalui arbitrase nasional maupun internasional atas dasar...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S532

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Rina Kartika Sari, author

Klausula imbalan dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan swasta: Studi kasus perjanjian kerjasama antara PDAM DKI Jakarta dengan PT. Aetra Air Jakarta

Salah satu contoh kerjasama pemerintah dengan swasta (public-private partnership) pada sektor air di Indonesia adalah kerjasama antara PDAM Jakarta (Pam Jaya) dengan PT. Aetra Air Jakarta (Aetra). Penulis meneliti sifat hubungan hukum dan bentuk imbalan yang terdapat pada perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan swasta, serta meneliti sifat hubungan hukum dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28696

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Nur Ramadhan Suyudono, author

Aspek hukum pembentukan dan pengoperasian badan operasi bersama (BOB) antara PT. Bumi Siak Pusako dengan pertamina hulu beserta permasalahan hukumnya

Skripsi ini menganalisis mengenai eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi (yang dikategorikan sebagai kegiatan hulu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001) yang dilakukan melalui suatu Badan Operasi Bersama (BOB) antara PT Bumi Siak Pusako dan Pertamina Hulu. Temuan dari hasil penelitian meliputi permasalahan prosedur dan mekanisne pembentukan BOB beserta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1599

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Uky Moh Masduki, author

Tinjauan yuridis aspek cost recovery dalam kontrak kerja sama migas di Indonesia pasca diberlakukannya undang-undang no. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi

Istilah pembangunan telah menjadi kata kunci dalam kehidupan masyarakat. Secara umum,istilah tersebut diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Kemajuan dimaksud terutama adalah kemajuan di bidang material. Oleh karena itu, pembangunan sering diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sekelompok masyarakat di bidang ekonomi. Keberhasilan pembangunan dapat diukur melalui beberapa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

T17035

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Susetyo Yuswono, author

Implementasi Undang-undang nomor 22 tahun 2001 dalam kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi

Kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia sudah dimulai jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Minyak dan gas bumi digolongkan sebagai bahan galian yang memiliki nilai strategis dan vital, maka peran (intervensi) dari pemerintah memiliki posisi yang penting. Intervensi pemerintah ini diperlukan dalam rangka meningkatkan penerimaan, menjamin kelangsungan ketersediaan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19911

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yurike, author

Tinjauan yuridis terhadap kerjasama pemerintah dan badan usaha swasta dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di bidang jalan tol dengan skema build-operate -transfer (BOT)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S24264

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Kartika Sari, author

Persekongkolan Dalam Lelang Pengadaan Barang Sebagai Pelanggaran Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Analisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 07/KPPU-LI/2001 Tentang Persekongkolan Koperasi Pribumi Indonesia di Jawa Timur)

Dalam kehidupan perekonomian Indonesia diperlukan adanya pengaturan mengenai batas-batas yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam persaingan usaha dan untuk itu telah terbit Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli) beserta dibentuknya lembaga pengawas bagi pelaksaannya yaitu Komisi Pengawas Persaingan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19551

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kartika Wahyunigtyas, author

Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Distributor dan Pengaruhnya terhadap Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat

Asas kebebasan berkontrak mempunyai arti bahwa kebebasan yang diberikan kepada seseorang untuk menggdakan perjanjian, bebas untuk menentukan apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk perjanjiannya selama dan sepanjang yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang di larang. Pada dasarnya pelaku usaha (produsen) bebas menentukan sendiri pihak distributor suatu produk dimana...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19584

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian