::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 57 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Simanjuntak, Yohanna Amelia, author
Tinjauan Hukum Internasional terkait Prinsip Non-Refoulement dan Repatriasi terhadap Kasus Pengembalian Pengungsi Suriah di Denmark = Overview of International Law on the Principle of Non-Refoulement and Repatriation Concerning the Case of Returning Syrian Refugees in Denmark
Dalam Convention Relating to the Status of Refugees (“Konvensi Pengungsi”) diaturmengenai prinsip non-refoulement juga merupakan hukum kebiasaan internasional dengan karakter jus cogens. Prinsip non-refoulement berlaku dari tahap awal proses suakahingga repatriasi. Repatriasi diupayakan bersifatsukarela, aman, dan bermartabat agar tidakmenimbulkan refoulement. Ketentuan prinsipnon-refoulement kembali dipertegas dalamEuropean Convention on Human Rights(“ECHR”) dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Simanjuntak, Yohanna Amelia, author
Tinjauan Hukum Internasional terkait Prinsip Non-Refoulement dan Repatriasi terhadap Kasus Pengembalian Pengungsi Suriah di Denmark = Overview of International Law on the Principle of Non-Refoulement and Repatriation Concerning the Case of Returning Syrian Refugees in Denmark
Dalam Convention Relating to the Status of Refugees (“Konvensi Pengungsi”) diaturmengenai prinsip non-refoulement juga merupakan hukum kebiasaan internasional dengan karakter jus cogens. Prinsip non-refoulement berlaku dari tahap awal proses suakahingga repatriasi. Repatriasi diupayakan bersifatsukarela, aman, dan bermartabat agar tidakmenimbulkan refoulement. Ketentuan prinsipnon-refoulement kembali dipertegas dalamEuropean Convention on Human Rights(“ECHR”) dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Parlindungan, Joe Christian Yesaya, author
Implementasi ketentuan prompt release dalam penegakan hukum pada zona ekonomi eksklusif berdasarkan konvensi hukum laut 1982: studi perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Australia = Implementation of prompt release provisions for law enforcement in exclusive economic zones according to the 1982 law of the sea convention: comparative study of Indonesia, Malaysia, and Australia
Skripsi ini membahas mengenai implementasi ketentuan prompt release pada Konvensi Hukum Laut pada zona ekonomi eksklusif negara Australia, Malaysia, dan Indonesia. Permasalahan ini ditinjau dari perbandingan hukum dengan metode penelitian yuridis normative dan penulisan yang bersifat deskriptif. Data dalam penelitan ini didapat dengan melakukan studi dokumen sebagai data utama dari...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Nathania Emily Lysandra, author
Penerapan prinsip Non-Intervensi terhadap fenomena campur tangan asing dalam pemilihan umum melalui Operasi Siber : studi kasus dugaan campur tangan Rusia terhadap Pemilihan Umum Amerika Serikat tahun 2016 = Application of the principle of Non-Intervention to the phenomenon of foreign intervention in elections through Cyber Operations : case study Russia's alleged interference in the 2016 United States Elections
Fenomena campur tangan asing dalam pemilihan umum sebuah negara bukanlah sebuah fenomana yang baru. Dengan adanya perkembangan teknologi, campur tangan negara asing terhadap sebuah pemilihan umum dapat berlangsung sepenuhnya dalam ranah siber. Sebuah campur tangan asing dalam pemilihan umum dapat melanggar prinsip non-intervensi dalam hukum internasional jika metode campur tangan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Tara Nadianti Kasih, author
Perkawinan paksa sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan di Mahkamah Pidana Internasional : studi kasus Prosecutor v. Dominic Ongwen = Forced marriage as a crime against humanity at the International Criminal Court : case study Prosecutor v. Dominic Ongwen
Perkawinan paksa sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan belum diatur dalam Statuta Roma. Dalam praktiknya, Mahkamah Pidana Internasional telah memutus perkawinan paksa sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berupa other inhumane acts dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Statuta Roma untuk menuntut perkawinan paksa sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Berdasarkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Randhika Pratama, author
Tinjauan Implementasi Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, And Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (PSMA) Oleh Beberapa Negara di Kawasan Asia Tenggara = Overview of the Implementation of the Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (PSMA) by Several Countries in the Southeast Asian Region
Permasalahan IUU Fishing menimbulkan respon berupa dikonvensikannya PSMA yang mengusung pendekatan port state measures dalam mencegah dan memberantas IUU Fishing. Hal ini kemudian menjadi sangat signifikan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang industri perikanannya mengalami permasalahan IUU Fishing. Penerapan PSMA di kawasan ini kemudian menjadi penting untuk dikaji untuk...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Hikmatu Shalihah, author
Permasalahan penuntutan kejahatan seksual sebagai kejahatan internasional di Mahkamah Pidana Internasional : studi atas Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes 2014 = The Problems of prosecuting sexual crimes as international crimes in the International Criminal Court : study on Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes 2014
Skripsi ini membahas mengenai pengaruh dari Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes 2014 terhadap penuntutan kejahatan seksual yang diadili di Mahkamah Pidana Internasional. Dalam penelitian ini juga akan dibahas secara kronologis terkait pengaturan dan penuntutan kejahatan seksual di pengadilan- pengadilan sebelum Mahkamah Pidana Internasional untuk melihat signifikansi dari setiap...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Reyra Dewanti Kumala Raden, author
Pemenuhan Kewajiban Indonesia sebagai Negara Transit Bukan Pihak Konvensi Pengungsi 1951 tentang Hak Pencari Suaka Anak dan Pengungsi Anak atas Pendidikan = The Fulfillment of Indonesia Obligations as a Non-Party Transit Country to the 1951 Refugee Convention Regarding the Rights of Child Asylum Seekers and Child Refugees to Education
Indonesia sebagai negara bukan anggota dari Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi (Konvensi Pengungsi) sering kali disalahkan atas ketidakmampuannya dalam pemenuhan hak pendidikan pencari suaka anak dan pengungsi anak. Posisi hukum suatu negara terhadap suatu konvensi merupakan landasan dari terbentuknya kewajiban negara tersebut atas ketentuan yang terdapat didalamnya. Adanya keikutsertaan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Esa Thanico Maulana, author
Praktik Illegal Transshipment sebagai IUU Fishing menurut Hukum Internasional dan Perbandingan Regulasi Transshipment antara Indonesia dan Republik Panama = Illegal Transshipment Practices as IUU Fishing according to International Law and Transshipment Regulation Comparison between Indonesia and The Republic of Panama
Transshipment adalah praktik umum yang dilakukan oleh individu dalam bisnis perikanan untuk meningkatkan efektivitas penangkapan ikan dan mengurangi biaya bahan bakar dan dapat dianggap sebagai praktik yang hemat biaya. Namun praktik ini menjadi bahan perdebatan karena mengarah pada Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Illegal Transshipment mengaburkan transparansi penangkapan ikan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Esa Thanico Maulana, author
Praktik Illegal Transshipment sebagai IUU Fishing menurut Hukum Internasional dan Perbandingan Regulasi Transshipment antara Indonesia dan Republik Panama = Illegal Transshipment Practices as IUU Fishing according to International Law and Transshipment Regulation Comparison between Indonesia and The Republic of Panama
Transshipment adalah praktik umum yang dilakukan oleh individu dalam bisnis perikanan untuk meningkatkan efektivitas penangkapan ikan dan mengurangi biaya bahan bakar dan dapat dianggap sebagai praktik yang hemat biaya. Namun praktik ini menjadi bahan perdebatan karena mengarah pada Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Illegal Transshipment mengaburkan transparansi penangkapan ikan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6   >>