Hasil Pencarian

Ditemukan 25 dokumen yang sesuai dengan query

Yeyep Mulyana, author

Penentuan batas usia perkawinan anak perempuan dan implikasinya terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan = Determination of the marriage age limit for girls and implications to children's rights to education / Yeyep Mulyana

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai batas usia perkawinan Anak perempuan yang berimplikasi terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat hubungan antara perkawinan pada usia Anak dengan hak anak untuk mendapatkan pendidikan...

2016

T46101

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Marpaung, Mandahar, author

Tinjauan yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 tentang sengketa pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 = Against judicial review of Constitutional Court decision no.1/PHPU.PRES-XII /2014 about dispute election of president and vice president year 2014

ABSTRAK
Skripsi ini adalah membahas pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat pasca perubahan UUD 1945 yang telah dilaksanakan sejak Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004. Pemilihan Umum secara langsung merupakan pelaksanaan demokrasi oleh masyarakat, memungkinkan timbulnya perselisihan dalam pelaksanaan dan perhitungan suara dalam penentuan pemenang...

2015

S65507

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Biondi Insani, author

Analisis kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam mengubah konstitusi di Indonesia = Analysis on Majelis Permusyawaratan Rakyat authority to amend constitution in Indonesia

ABSTRAK
Hampir setiap negara yang memiliki konstitusi tertulis memiliki cara untuk mengubah konstitusi yang diatur di dalam konstitusi tersebut. Di Indonesia, berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, perubahan konstitusi dilakukan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun, pada masa Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi tertulis di Indonesia, diperlakukan sakral dan dikehendaki untuk...

2017

S68920

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Al Amin Syayidin Ali Mustopa, author

Pelaksanaan sistem pengawasan hakim konstitusi di Indonesia = Implementation of the constitutional court justices supervision system in Indonesia.

Sistem pengawasan terhadap hakim konstitusi di Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 secara implisit melibatkan dua bentuk pengawasan, yaitu pengawasan internal oleh Majelis Kehormatan dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Sistem pengawasan tersebut akhirnya berubah setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Pasca putusan a quo,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sianipar, Delima Panella, author

Suksesi kepemimpinan di Keraton Yogyakarta pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi terhadap undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta = Leadership succession in the special region of Yogyakarta after The Constitutional Court ruling on judicial review of the act number 13 of 2012 on the privileges of Special Region of Yogyakarta.

Penelitian ini membahas 3 masalah yaitu mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, hak politik perempuan dan suksesi kepemimpinan di provinsi DIY pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi terhadap Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Taufik Hidayat, author

Pemberhentian Presiden dan dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945: Analisa kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Penelitian ini membahas mengenai analisa kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tujuannya adalah untuk mengetahui yang didasarkan pada suatu analisa mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, terutama yang terkait dengan kewenangan MK dan MPR. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan, deskriptif,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S25464

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Efer Koritelu, author

Kedudukan Hukum Pemohon Warga Negara Asing Dalam Mengajukan Judicial Review di Indonesia = Legal Standing of Foreign Citizen Petitioners in Filing for Judicial Review in Indonesia

Kedudukan hukum pemohon judicial review di Indonesia hanya perorangan warga negara Indonesia menyebabkan warga negara asing tidak dapat mengajukan judicial review, meskipun hak asasi manusia warga negara asing dirugikan atau dilangar dengan berlakunya perundang-undangan pelaksana. Oleh karena itu dalam penulisan ini dibahas, Kedudukan hukum pemohon dalam sistem pengujian peraturan perundang-undangan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Anggarani Utami Dewi, author

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam Era Nontransisional (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh) = The Establishment of Truth and Reconciliation Commission in the Nontransitional Era (Study of Law No. 21/2001 on Special Autonomy for Papua Province and Law No. 11/2006 on Aceh Government)

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang berkedudukan di daerah oleh pemerintah daerah mengalami perdebatan khususnya mengenai legalitas penyidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat di masa lalu oleh komisi ini. Tesis ini akan menjawab permasalahan mengenai implementasi KKR dalam era non transisional serta pengaturan mengenai pembentukan dan implementasi KKR yang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Isnaldi, author

Sistem Pengawasan Internal dan Eksternal Terhadap Hakim Agung dan Hakim Konstitusi di Indonesia = Internal and External Oversight System Against Supreme Court and Constitutional Judges in Indonesia

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan sistem pengawasan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi di Indonesia. Kebutuhan Hukum Masyarakat dan ketatanegaraan Indonesia terhadap terbentuknya lembaga peradilan yang bebas, mandiri, bersih dan berwibawa menyebabkan sistem pengawasan selama ini yang hanya bersifat internal harus...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45924

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ikhsan Azhar, author

Penguatan Komisi Yudisial Melalui Redesain Tugas-Tugas Wewenang Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Perilaku Hakim = Strengthening The Judicial Commission Through Redesigning The Duties of the the Authority to Maintain and Uphold the Honor, Dignity and Behavior of Judges

Tugas-tugas Komisi Yudisial dari penjabaran wewenangnya yang diatur pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 selama ini dianggap sempit atau kecil. Dikatakan demikian karena penjabaran dari wewenang lain tersebut hanya terdiri atas tiga tugas yang diatur di dalam UU Nomor 18/2011. Seyogyanya apabila memperhatikan sejarah berdirinya, Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian