Hasil Pencarian

Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query

Munadjat Bustami, author

Masalah ganti kerugian setelah adanya putusan atau lepas dari segala tuntutan hukum

Universitas Indonesia, 1989

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Rafi, author

Penghitungan pidana penjara pengganti bagi terpidana yang tidak membayar penuh pidana uang pengganti dalam perkara korupsi = calculation of substitute for criminal prison convicts do not pay full money penalty in lieu of corruption case

Pidana Uang Pengganti merupakan pidana tambahan yang terdapat dalam tindak pidana korupsi dimana mensyaratkan adanya pidana alternatif berupa pidana badan yakni pidana penjara pengganti. Dalam praktek yang terjadi di lapangan uang pengganti di bayarkan tidak diperhitungkan sebagai pengurang dari pidana penjara pengganti yang jelas jelas merupakan alternatif dari pidana uang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S58116

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nilna Muna Yuliandari, author

Pembatalan akta perkawinan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (Studi kasus putusan Peradilan Tata Usaha Negara Perkara No: 215/G/2014/PTUN-JKT) = Termination of the deed of marriage by State Administrative Court Law (Case study State Administrative Decree No. 215/G/2014/PTUN-JKT)/ Nilna Muna Yuliandari

ABSTRAK
Dalam perkawinan tidak terlepas dari keberadaan akta perkawinan. Akta perkawinan sebagai Keputusan TUN dapat dijadikan sebagai obyek gugatan di PTUN. Karena jika ditinjau dari pihak yang melakukan perkawinan adalah perbuatan hukum perdata. Dalam Pasal 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986...

2015

S61601

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Aji Satrio Pamungkas, author

Permintaan banding oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas dalam perkara tindak pidana pemilu: studi kasus putusan nomor: 45/Pid.Sus/2014/PT.JAP = Appeal by the public prosecutor on acquittal in case of electoral offences: case study: high court decision number 45/Pid.Sus/2014/PT.JAP

ABSTRAK
Pemilihan Umum sebagai sarana pelaksana kedaulatan rakyat telah diatur sedemikian rupa oleh pembuat undang-undang. Disamping mengatur tentang bagaimana Pemilihan Umum itu diselenggarakan, pembuat undang-undang juga membuat peraturan khusus yang melarang sejumlah perbuatan curang dengan ancaman pidana beserta proses penyelesaianya yang disebut sebagai tindak Pidana Pemilu. Penelitian ini dibuat untuk mengkaji...

2017

S68066

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Vivi Ayunita Kusumandari, author

Tinjauan yuridis terhadap kewenangan panwaslu dalam menangani tindak pidana pemilu; studi kasus putusan mahkamah agung nomor 19 PK/ Pid/ 2008 dan putusan pengadilan negeri Ternate nomor: 157/ Pid. Sus/ 2013/ PN. Tte = Legal review authority of general election supervisory comitteee to handling election offences on integrated law enforcement center; case study on supreme court decision number: 19 PK/ Pid 2008 and decision of Ternate district court number: 157/ Pid.Sus/2013/PN. Tte / Vivi Ayunita Kusumandari

ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang penanganan tindak pidana Pemilu pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Di dalamnya akan dibahas mengenai prosedur penerimaan laporan tindak pidana Pemilu oleh Panwaslu, Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Sidang Pengadilan. Selain itu skripsi ini juga membahas bagaimana kewenangan Panwaslu dan akibat hukum apabila tindak pidana Pemilu tidak dilaporkan...

Depok: Universitas Indonesia, 2014

S53959

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Yoga Baskara Y., author

Pembatasan kewenangan Mahkamah Agung dalam penjatuhan pidana ditinjau dari kitab undang undang hukum acara pidana : studi kasus putusan no. 772K/Pid/2007 atas nama terdakwa nicolaas garnick josephus gerardus dan serge areski atlaoui dan putusan no. 1166K/Pid/2011 atas nama terdakwa H.Permadi

Salah satu fungsi yang melekat pada Mahkamah Agung adalah melaksanakan pengadilan kasasi. Dalam prakteknya, pengadilan kasasi seakan menjadi pengadilan tingkat ketiga setelah pengadilan banding. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") yang baru. Para penyusun KUHAP bermaksud untuk memurnikan fungsi pengadilan kasasi sebagai...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

S58968

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rahadian Ihtisyamuddin, author

Penerapan uang paksa (dwangsom) sebagai bentuk upaya pemaksa dalam pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara: studi putusan nomor 178/G/2011/PTUN.Jkt = Implementation of dwangsom as forcement in law decision of state administrative court: case law decision no 178/G/2011/PTUN.Jkt

ABSTRAK
Penelitian didalam skripsi ini adalah mengenai penerapan uang paksa dalam lingkungan peradilan tata `usaha negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Prinsip adanya peradilan TUN, untuk menempatkan kontrol yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Apabila suatu putusan TUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial maka akan sulit untuk...

2016

S64820

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian