Hasil Pencarian

Ditemukan 333 dokumen yang sesuai dengan query

Fadilla Octaviani, author

Implikasi good corporate governance dalam transaksi afiliasi dan benturan kepentingan (studi pada: transaksi PT Garuda Indonesia (persero), tbk dan tentara nasional indonesia angkatan udara) = the implications of good corporate governance on affiliated transaction and conflict of interest (study in transaction between PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk and Indonesian Air Force)

Skripsi ini membahas mengenai 3 hal, yaitu mengenai penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik) dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal di Indonesia, kewajiban perusahaan terbuka terkait transaksi afiliasi dan benturan kepentingan, dan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam rangka transaksi penjualan 2 (dua) unit mesin/engine antara PT...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

S42435

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Khoiriyah Helanita, author

Pelaksanaan kewajiban divestasi begi investor asing di bidang pertambangan mineral dan Batubara: studi kasus PT. Kaltim Prima Coal, PT. International Nickel Indonesia Tbk. dan PT. Newmont Nusa Tenggara

Kewajiban divestasi bagi investor asing di bidang pertambangan mineral dan batubara sebelum berlakunya Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara No. 4 Tahun 2009 diatur dalam perjanjian yang dibuat antara perusahaan pertambangan dengan pemerintah. Namun ketentuan dalam perjanjian tersebut tidak secara jelas mengatur proses pelaksanaan divestasi bagi saham asing. Hal ini menimbulkan...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

S25113

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Citta Parahita Widagdo, author

Pengendalian produksi dan ekspor Batubara berdasarkan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara serta kaitannya dengan penanaman modal di Indonesia = The control of coal production and export based on Law number 4 of 2009 regarding mineral and coal mining and its relation to investment in Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai konsep, tujuan, pengaturan, dan permasalahan dalam pengendalian produksi dan ekspor batubara di Indonesia serta mengetahui dampak dari pengendalian produksi dan ekspor batubara terhadap penanaman modal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundangan-undangan, buku, dan wawancara...

Depok: Universitas Indonesia, 2013

S44779

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Audi Hirzi, author

Pengendalian produksi dan pengutamaan penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri berdasarkan Undang-Undang no. 4 tahun 2009 dan kaitannya dengan penanaman modal = Control of production and sale of coal for domestic interest prioritization under law no. 4 of 2009 on mineral and coal and relation with investment in Indonesia

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep, tujuan, pengaturan dan permasalahan yang terjadi di dalam pengendalian produksi dan pengutamaan penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri, dilihat dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini juga melihat bagaimana dampak dari pengaturan yang ada kepada penanaman modal di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian...

2013

S52780

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

G.P.H Bhre Cakrahutomo Wira Sudjiwo, author

Permasalahan penetapan jangka waktu masa jabatan direksi dan dewan komisaris dalam anggaran dasar perseroan terbatas: studi kasus penetapan Pengadilan Negeri PT X melawan PT Y = The issue of establishing director and board of commisioners term of office as stipulated within a companys article of association: case study of district court verdict between PT X Against PT Y

ABSTRACT
Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum. Suatu badan hukum berbeda dengan manusia karena tidak dapat bertindak sendiri. Oleh karena itu, diperlukan organ-organ untuk menjalankan kegiatan usaha dan melakukan tindakan hukum. Organ-organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dan Dewan Komisaris harus...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Kenny Regina, author

Tinjauan yuridis perbandingan pengaturan pengendalian terhadap perseroan terbatas di Indonesia, Belanda, Australia, dan Singapura = Comparative legal analysis of control of limited liability company in Indonesia, Netherlands, Australia, and Singapore

ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas. Pengendalian tidak secara jelas diatur dalam hukum Indonesia, terbukti dengan tersebarnya pengaturan mengenai pengendalian dalam berbagai tingkat norma hukum yang tidak menunjukkan adanya keselarasan satu sama lain. Sedangkan negara-negara dengan tingkat corporate governance yang tinggi telah mengatur pengendalian terhadap Perseroan Terbatas...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Zahra Fitriana Suhirta, author

Tinjauan yuridis perjanjian carter kapal (charter party) dalam perspektif hukum pengangkutan laut Indonesia dan praktik pelayaran internasional: analisis time charter party dan voyage charter party PT PIS = Legal analysis on charter party within the perspective of Indonesian shipping law and international shipping practice: analyzing time charter party and voyage charter party of PT PIS

Penelitian skripsi ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan hukum tertuang dalam Time Charter Party dan Voyage Charter Party PT PIS Melawan Prinsip hukum transportasi laut Indonesia, dengan metode penelitian yuridis normatif. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah teori hukum angkutan laut dan teori hukum perjanjian. Hasil Penelitian menunjukkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dioputra Ilham, author

Party autonomy and rules governing arbitrators at BANI in contrast with SIAC: should there be a reform in institutional arbitration at BANI? = Party autonomy dan pengaturan mengenai arbiter di BANI dibandingkan dengan SIAC: haruskah ada reformasi pada arbitrase institusional di BANI?

Party Autonomy Principles ensure that arbitration remains flexible in its nature and by ensuring an integral part of the proceedings namely the parties ability to tailor the procedure of their arbitration to their needs. This autonomy also includes the basic right of parties to be able to freely appoint, constitute,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Luthfi, author

Analisis ganti rugi Disgorgement dan Disgorgement Fund di bidang Pasar Modal terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan perbandingannya dengan moda ganti rugi sebelumnya = Disgorgement and disgorgement fund indemnity analysis in capital market against the capital market law and the comparison with the previous indemnity method

Tindak pidana dan aktivitas di pasar modal semakin kompleks dan canggih. hal ini merupakan salah satu dampak dari semakin maju dan canggihnya teknik dan sistem yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan berbagai macam hal yang dapat dikategorikan tindak pidana dalam pasar modal. Sedangkan di Indonesia skema ganti rugi yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Isabella Leoni Trika A, author

Demutualisasi sebagai sarana restrukturisasi keuangan perusahaan asuransi bersama (Studi Kasus: Asuransi Jiwa dengan Bumiputera 1912) = Demutualization as a means of financial restructuring joint insurance company (Case Study: Life Insurance with Bumiputera 1912)

ABSTRAK
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah satu-satunya perusahaan asuransi bersama di Indonesia Indonesia. Bentuk perusahaan asuransi bersama sering menyebabkan masalah keuangan Asuransi Jiwa Bumiputera Bumiputera 1912 sejak Krisis India Timur Belanda pada tahun 1922 sampai sekarang. Sebagai upaya restrukturisasi keuangan, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia menetapkan peraturan bernama Peraturan Otoritas Jasa Keuangan...

2019

Spdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian