Hasil Pencarian

Ditemukan 97 dokumen yang sesuai dengan query

Sumardi, author

Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pasca perubahan ke empat undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 : suatu kajian yuridis

Sebelum perubahan Undang-undang Dasar 1945 wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ada empat, yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD), menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), memilih Presiden, wakil Presiden, dan mengubah UUD. Setelah perubahan, wewenang MPR tinggal dua yaitu menetapkan dan mengubah UUD. Merupakan kekuasaan menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar yang dijalankan...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T18696

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Aruan, Friement F. S., author

Pengelolaan lintas batas antar negara dalam perspektif otonomi daerah

Freedom of movement right adalah salah satu hak asasi manusia. Jadi pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk melakukan perjalanan dalam batas wilayah negaranya sendiri maupun keluar wilayah negaranya. Namun hak kebebasan bergerak tersebut tidak dapat mengurangi hak setiap negara yang berdaulat untuk mengijinkan atau menolak masuk orang asing yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T18929

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Teti Andriastuti, author

Kedudukan dan peranan DPD dalam bidang legislasi dalam system ketatanegaraan Indonesia

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara Utusan Daerah dengan Dewan Perwakilan Daerah, serta peran Dewan Perwakilan Daerah dalam bidang legislasi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian ini bersifat normatif dengan studi kepustakaan dengan pendekatan secara komparatif dengan membandingkan sistem ketatanegaraan di Indonesia sebelum dan sesudah perubahan UUD...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T19137

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Burton, Richard, author

Politik hukum penerapan pajak pertambahan nilai di Indonesia

Permasalahan penerapan atau pengenaan pajak terhadap Wajib Pajak yang dilakukan Pemerintah selalu saja menjadi sorotan dan perhatian setiap pelaku usaha maupun para praktisi termasuk kalangan akademisi untuk dikritisi sesuai dengan perkembangan perekonomian dan kepastian hukum yang terjadi dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Hal ini dapat dimengerti oleh karena masalah perpajakan selalu...

Depok: Universitas Indonesia, 2004

T19859

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sayman Peten Sili, author

Hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Tema tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah sengaja diangkat oleh penulis, karena kedua lembaga pemerintahan di daerah ini sesungguhnya memegang peranan penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Berbicara tentang DPRD dan Kepala Daerah tentu tidak akan terlepas dari pembi.caraan mengenai otonomi daerah, begitu pula sebaliknya, berbicara tentang otonomi...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T19130

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Widodo Sigit Pudjianto, author

Pembangunan politik: Studi tentang eksistensi dan peranan organisasi politik 1998 - 2005

Kebebasan berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat merupakan hak asasi manusia, yang dijamin oleh UUD 1945. Dalam perkembangannya diwujudkan sebagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Kiprahnya dalam memberdayakan masyarakat sangat berperan, lebih dari itu dalam era reformasi telah memberikan kontribusi yang besar untuk pembangunan politik. Melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan publik yang dianggap...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T19799

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Arofah, author

Analisis kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam proses pemberhentian Presiden dan/ atau wakil Presiden menurut UUD 19945 perubahan ketiga dalam kaitannya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi

Perubahan struktur ketatanegaraan seiring dengan dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 sebagai salah satu akibat dari Reformasi 1998, sehingga muncul komposisi baru pembentuk institusi MPR yang terdiri dari DPR dan DPD yang dipilih oleh rakyat hasil Pemilu 2004. Beberapa perubahan yang telah dilakukan terhadap UUD 1945 memberikan implikasi terhadap komposisi dan relasi...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T19888

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tarigan, Jefri Porkonanta, author

Pengujian Undang-Undang pengesahan perjanjian internasional oleh Mahkamah Konstitusi : studi terhadap keberadaan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional dalam sistem hukum Indonesia = Constitutional review of the act of ratification of international treaty by the Constitutional Court : study of the existence of the act of ratification of international treaty in the Indonesian legal system

Pada tahun 2011 Mahkamah Konstitusi mendapat permohonan dengan registrasi perkara nomor 33/PUU-IX/2011 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of The Association of Southeast Asian Nations (Piagam ASEAN). Hal yang menjadi perdebatan adalah mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional. Penelitian ini berangkat dari...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T36787

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Syafri Hariansah, author

Perkembangan pengisian jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 : studi perbandingan 8 negara = Development of filling the position of president and vice president in Indonesia before and after the Amendment Act of 1945 : comparative study of 8 states

Salah satu permasalahan ketatanegaraan yang perlu dikaji secara akademis untuk mendapatkan jawaban akademis adalah permasalahan pengisian jabatan Presdien dan Wakil Presiden di Indonesia. Secara teoritis Pengisian jabatan dapat ditafsirkan dalam 2 (dua) persepktif, Pertama dalam artian sempit pengisian jabatan hanya dipahami sebagai sebuah proses pengisian jabatan apabila terjadi kekosongan jabatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T36045

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Catherine Natalia, author

Peranan partai politik dan sistem pemilihan umum dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa bakti 2004-2009

Pembicaraan mengenai keterwakilan perempuan kembali mengemuka menjelang Pemilu 2004, ketika Pasal 65 L]ndang-Undang Namor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mencantumkan ketentuan tentang keterwakilan perempuan untuk dicalonkan di lembaga legislatif sebagai berikut: Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

T14517

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian