Hasil Pencarian

Ditemukan 51 dokumen yang sesuai dengan query

Chyntia Stefany, author

Keabsahan hukum akta jual beli yang surat kuasa jualnya dinyatakan batal demi hukum oleh hakim : analisis Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 83/Pdt.G/2013/PN.Slmn = The validity of the sale and purchase deeds that its power of attorney which is stated null and void by law : analysis of Sleman District Court decision in registration Number 83/Pdt.G/2013/PN.Slmn

Pembatalan suatu surat kuasa menjual oleh pengadilan karena terdapat unsur penipuan, seharusnya mengakibatkan perbuatan pemindahan hak atas tanah melalui jual beli adalah batal demi hukum, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusannya nomor 83/Pdt.G/2013/PN.Slmn memutus bahwa perbuatan jual beli tersebut adalah sah demi hukum. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T49456

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Zulfikar Raharjo, author

Kekuatan hukum jual beli tanah melalui surat pernyataan penyerahan hak atas tanah (analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 134 PK/PDT/2016) = The legality of land sale and purchase agreement using statement letter regarding relinquishment of land review of supreme court stipulation No 134 PK/PDT/2016 / Zulfikar Raharjo

ABSTRAK
Berdasarkan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jual beli tanah harus dilakukann melalui Akta Jual Beli yangt dibuat dihadapan Pejabat pembuat Akta Tanah PPAT , namun terdapat perbedaan dengan apa yang terjadi di daerah daerah terpencil, salah satunya di kelurahan Siantan Hulu, Pontianak Utara, Haryanto...

2018

T51060

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Jekki Sudianto, author

Pembatalan akta autentik oleh PPAT yang dibuat berdasarkan keterangan palsu studi kasus putusan pengadilan tinggi Nomor 455/PDT/2017/PT.BDG = Nullification of authentic deed by land titles registrar made based on false information case study of high court judgment Number 455/PDT/2017/PT.BDG.

ABSTRAK
PPAT sering diturut sertakan sebagai pihak yang membantu melakukan pemberian keterangan palsu ke dalam akta autentik dan pihak yang merasa dirugikan akan meminta pembatalan akta kepada pengadilan. Permasalahan yang akan dianalisis di penelitian ini adalah kedudukan hukum PPAT yang membatalkan aktanya sendiri dan akibat hukum akta PPAT yang memuat keterangan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51058

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ulfa Fadhilah Rachmawati, author

Kekuatan pembuktian eigendom verponding pada akta otentik yang terindikasi masalah sengketa tanah analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 82/PK/PID/2017 = Authentication powers of eigendom verponding in the authentic deed with land dispute indication analysis of the supreme court decision No. 82/PK/PID/2017

Sehubungan dengan berlakunya UUPA, terhitung sejak tahun 1961 tidak ada lagi tanah yang dapat dikenakan Verponding Eropa, Verponding Indonesia dan Landrente/Pajak Bumi. Namun hingga saat ini, bentuk produk hukum atas pembayaran pajak tanah bekas hak barat seperti Eigendom Verponding masih digunakan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan jual-beli tanah melalui pembuatan...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T51071

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adelia Katherine Fortunata, author

Pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau di Wilayah Jakarta Utara berkaitan dengan undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang = Land procurement for green open space in North Jakarta area relating to law number 26 year 2007 about spatial planning

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau khususnya di wilayah Jakarta Utara karena tidak sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Penataan Ruang. Permasalahannya adalah pelaksanaan dan hambatan dalam pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau dan pelaksanaan dan hambatan dalam pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau di...

2018

T50733

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Pebrianingrum, author

Harta kekayaan awal yang dimasukkan oleh pendiri dalam perspektif pembuatan akta pendirian yayasan oleh notaris studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 340K/TUN/2015 = Initial assets entered by the founder of the foundation in the perspective of making the deed of establishment of foundation by notary case study of the verdict of the supreme Court number 340K/TUN/2015

ABSTRAK
Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan oleh Negara melalui Undang-Undang untuk membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Pendirian Yayasan adalah salah salah satu perbuatan hukum yang diwajibkan untuk dibuat dalam suatu akta autentik. Dalam pendirian Yayasan, Pendiri harus melakukan pemisahan sebagian dari harta...

2018

T50750

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Harahap, Tondi Maratua, author

Kekuatan pembuktian grant sultan yang telah di konversi menjadi surat keterangan hak memperusahai tanah sebagai alas dalam sengketa pertanahan di Sumatera Utara (Studi Putusan Nomor 374/PDT.G/2015/PN.MDN jo. 353/PDT/2016/PT.MDN) = The evidential power of the Grant Sultan has been converted into a certificate of the right to complicit land as a right mat in land disputes in North Sumatera (The study of the verdict No. 374/PDT.G/2015/PN.MDN Jo.353/PDT/2016/PT.MDN.

Tesis ini membahas sengketa pertanahan di kota Medan, Sumatera Utara antara para ahli waris Sultan Deli X melawan Akhmad Wakidin, Ir. Edy dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan terkait Grant Sultan yang telah dikonversi menjadi Hak Memperusahai Tanah nomor Daftar No. 90/Dbl.KLD/"60 bertanggal 22 Djuli 1960 yang menimbulkan tumpang tindih...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54538

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Heri Herdiansyah, author

Paradoks Hak Menguasai Negara Dalam Hak Pengelolaan Atas Tanah Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 171PK/TUN/2016 = The Paradox of States Right to Control over Land Management Rights In Accordance with Judicial Review of Supreme Court Republic of Indonesia Number 171 PK / TUN / 2016

Pada periode 2012-2013, pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan PT X (Persero) bermaksud mengajukan perpanjangan Hak Guna Bangunan kepada Badan Pertanahan Nasional. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang Hak Bangunan adalah memiliki rekomendasi/persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan yaitu PT X (Persero). Pemegang Hak Pengelolaan telah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ida Adha, author

Pembatalan akta jual beli oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dikaitkan dengan fungsi dan tanggung jawab PPAT (analisa kasus putusan pengadilan tinggi Bandung Nomor 451/PDT/2015/PT.BDG juncto putusan nomor 381/PDT.G/2014/PN.BDG) = Cancellation sale and purchase deed by land deed official (PPAT) attributed to the functions and responsibilities of PPAT (analysis of the case Bandung district court decision number 451/PDT/2015/PT/BDG/ juncto bandung high court decision number 381/PDT.G/201/PN.BDG)

Peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT, akta tersebut dijadikan dasar pendaftaran pemindahan hak atas tanah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak baru. Guna memberikan kepastian hukum, sebelum pembuatan AJB, salah satu kewajiban PPAT adalah pemeriksaan kesamaan data yang ada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T46969

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

I Putu Asti Hermawan Santosa, author

Studi Keberlakuan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana = The Study of Enforceability of The Circular Letter of Indonesian National Police Chief Number SE/8/VII/2018 Concerning The Implementation of Restorative Justice in The Criminal Cases Settlement.

ABSTRAK
Kepolisian Republik Indonesia merupakan gerbang utama dalam criminal justice system, sehingga penentuan kearahmana penanganan tindak pidana ditentukan pada awal proses di kepolisian dalam penyelidikan maupun penyidikan, tujuan hukum yaitu untuk kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan, seringkali tidak dinamisnya tujuan hukum antara kemanfaatan dan kepastian hukum, hal ini menjadi polemik di...

Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian