Hasil Pencarian

Ditemukan 51 dokumen yang sesuai dengan query

Iqbal Saleh Syahroni, author

PPAT sebagai turut tergugat dalam peralihan hak atas tanah yang tidak sah (analisa putusan nomor 751/Pdt.G/2014/PN.TNG) = Land deed officer as a co defendant in the turnover of land rights are invalid (analysis of decision number 751/Pdt.G/2014/PN.TNG)

PPAT Sebagai Turut Tergugat Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Yang Tidak Sah Ananlisa Putusan Nomor 751/P.dt.G/2014/PN.TNG. Akta Jual Beli merupakan salah satu alat untuk melakukan peralihan Hak Atas Tanah, dalam bentuknya sebagai suatu Akta Otentik, Akta Jual Beli telah menjadi alat bukti yang mutlak. Dalam kasus ini akta jual beli...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T46898

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Angelina Justiani, author

Konversi hak eigendom pemerintah kota dan hak erfpacht yang berada di atas hak eigendom (analisis kasus Pemerintah Kota Palembang melawan PT Pertamina (Persero) putusan Mahkamah Agung nomor 3247 K/Pdt/2015) = The changement of municipal land ownership eigendom and land title above it erfpacht (supreme court decision number 3247 K/Pdt/2015 Palembang municipal against PT Pertamina Persero)

Latar belakang tesis ini adalah konflik pertanahan antara PT Pertamina Persero dengan Pemerintah Kota Palembang, terkait dengan bidang tanah bekas hak eigendom kotapraja, yang di atasnya terdapat bekas hak erfpacht. PT Pertamina Persero mengklaim berhak atas bidang tanah tersebut, karena telah mengusainya selama puluhan tahun. Sedangkan Pemerintah Kota Palembang mendalilkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49310

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tara Kaulika, author

Deviasi Terhadap Sistem Pendaftaran Hak Dengan Publikasi Negatif Yang Bertendensi Positif Pada Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 453 K/Tun/2019) = Deviation Against Registration Of Titles By Negative Publication System With Positive Tendencies On Land Registraion In Indonesia (Analysis of Supreme Court Number 453 K/Tun/2019)

Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang sertipikat hak atas tanah. Namun, walaupun pendaftaran tanah telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan, sertipikat sebagai produk pendaftaran tanah yang diperoleh pemegang hak atas tanah masih dapat dibatalkan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang kekuatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sutan Pasha Umbara, author

Perbandingan Pelaksanaan Program Sertifikat Tanah Berbasis Elektronik Berdasarkan Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Malaysia = Comparison of The Implementation of Electronic-Based Land Certificate Program Based On Land Registration System In Indonesia and Malaysia

Pelaksanaan program sertifikat tanah berbasis elektronik merupakan salah satu upaya dalam mengikuti perkembangan digitalisasi yang masif pada masa sekarang demi tercapainya pelayanan pertanahan yang efektif dan efisien. Pelaksanaan program sertifikat tanah berbasis elektronik telah dilakukan oleh beberapa negara, salah satunya adalah Malaysia. Penelitian akan meneliti lebih lanjut mengenai perbandingan mengenai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Yosia David Christanto, author

Aspek keterbukaan informasi dan pengawasan pemerintah dalam proses pemasaran rumah susun sebelum pelaksanaan pembangunan = Information disclosure and government supervision aspect in the condominium pre project selling

Pasal 42 Undang-Undang Rumah Susun memungkinkan pelaku pembangunan rumah susun untuk dapat memasarkan rumah susun sebelum pembangunan dilaksanakan. Namun, beberapa rumah susun yang sudah dipasarkan kepada masyarakat sebelum pembangunan dilaksanakan ternyata tidak dapat menyelesaikan pembangunannya sehingga menimbulkan kerugian kepada para pembeli. Tidak selesainya pembangunan tersebut seringkali diakibatkan dari tidak dimilikinya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ananda Vania Putri Hendarto, author

Surat Bukti Pelepasan Hak Dan Akta Pengoperan Hak Sebagai Alas Hak Kepemilikan Tanah Hak Usaha (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 435PK/Pdt/2020) = Deed of Release of Right and Deed of Transfer Right As The Basis For Legal Ownership Of âTanah Hak Usahaâ (Case Study: Supreme Court Decision Number 435PK/Pdt/2020)

Kepemilikan yang sah atas suatu bidang tanah di Indonesia dapat diperoleh melalui diterbitkannya sertipikat hak atas tanah. Sertipikat tanah tersebut dapat diperoleh melalui proses pendaftaran tanah. Namun masih terdapat masyarakat yang belum melakukan pendaftaran tanah, dan menguasai suatu bidang tanah tanpa ada haknya. Adapun isu hukum yang dibahas dalam penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Jacqueline Yap, author

Implementasi Pengecekan Sertipikat Hak atas Tanah secara Elektronik di Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat = The Implementation of Electronic Land Rights Checking at the Pontianak City Land Office, West Kalimantan Province

Pengecekan sertipikat hak atas tanah merupakan kewajiban sekaligus syarat dalam rangka pembuatan akta bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian sertipikat. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, serta untuk merealisasikan sebuah layanan yang mudah, cepat, dan biaya ringan, maka dilakukan digitalisasi layanan pengecekan sertipikat. Namun dalam pelaksanaannya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasya Ardellia Pranandha, author

Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Bekas Hak Eigendom dan Hak Prioritas atas Tanah (Studi Putusan Nomor 109/Pk/Pdt/2022) = Analysis of Land Ownership Disputes on Former Eigendom Rights and Priority Rights on Land (Study of Decision Number 109 PK/Pdt/2022)

Hak-hak lama atas tanah wajib dilakukan konversi ke dalam sistem hak atas tanah nasional sebagaimana diatur dalam Diktum Kedua Undang-Undang Pokok Agraria dengan tujuan untuk terciptanya unifikasi hukum tanah di Indonesia. Pada realitanya, sampai saat ini masih banyak hak-hak lama yang tidak dikonversi. Tidak adanya kepastian hukum terhadap tanah yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Jami Allaidin, author

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Akta Jual Beli Atas Sertipikat yang Dibatalkan Pendaftaran Peralihan Haknya (Studi Kasus Putusan Nomor 550/Pid.B/2021/PN Jkt/Sel) = Responsibility of the Land Deed Making Official for the Deed of Sale and Purchase on the Canceled Registration of the Transfer of Rights (Case Study Verdict Number 550/Pid.B/2021/PN Jkt/Sel)

Tesis ini meneliti tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) terhadap akta jual beli atas sertipikat yang dibatalkan pendaftaran peralihan haknya. Pembatalan pendaftaran peralihan sertipikat hak atas tanah akibat adanya cacat administrasi dan/atau cacat hukum didasari peralihan dari akta jual beli yang dalam pembuatannya terdapat perbuatan melawan hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dwi Handayani, author

Kedudukan hak privilege negara terhadap hak preferensi pemegang hak tanggungan atas penyitaan objek hak tanggungan sebagai barang bukti tindak pidana analisis putusan Mahkamah Agung nomor 1731 k pdt 2011 = The privileged position of state against the preference position of mortgage right holder in relation with collateral objects confisticated by state as evidence analysis of the supreme court s verdict no 1731 k pdt 2011

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana kedudukan hak privilege negara terhadap hak preferensi pemegang Hak Tanggungan apabila objek yang dibebani Hak Tanggungan dilakukan penyitaan terkait tindak pidana. Untuk menjelaskannya penulis menjabarkan bagaimana objek HT dapat dilakukan sita oleh negara sehingga mengalihkan status hukum dari benda jaminan menjadi benda sitaan negara dan...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S62101

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian