Hasil Pencarian

Ditemukan 86 dokumen yang sesuai dengan query

Ary Irawan, author

Analisis yuridis hak asuh anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut hukum Islam undang undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam studi kasus putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 2293/Pdt/G/2009/PA.JS = Juridical analysis due to loss of child custody divorce marriage because according to Islamic law act no 1 of 1974 and compilation of Islamic law case study of the South Jakarta religious court decision no 2293/Pdt/G/2009/PA.JS

Suatu ikatan perkawinan yang pada dasarnya bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal dapat putus karena beberapa sebab yang salah satunya adalah perceraian Perceraian dapat berakibat buruk terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinannya yaitu mengenai siapa yang berhak untuk memelihara mendidik anak dan mempertahankan harta bendanya Pokok permasalahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S46757

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Friscarina, author

Keabsahan dan akibat hukum perkawinan poligami yang tidak memenuhi syarat (analisis putusan pengadilan agama Nomor 1551/PDT.G/PA.SBY) = The validity and legal consequences of polygamous marriage not in line with legal requirements analysis of judgement of the court of religion 1551/PDT.G/2012/PA. SBY) / Friscarina

Dalam hal seseorang ingin melakukan poligami haruslah memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh Undang-undang Perkawinan dan juga hukum agama pihak yang ingin melaksanakan poligami tersebut. Salah satu syarat untuk melakukan perkawinan poligami adalah adanya izin dari isteri pertama. Dari uraian tersebut maka timbul permasalahan diantaranya bagaimana akibat hukum dari perkawinan poligami...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46470

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Noviyanti Amalia Sappali, author

Akibat hukum perceraian terhadap harta benda dalam perkawinan campuran beda kewarganegaraan (analisis putusa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 316 K/AG/2015) = The law effects of divorce against possessions of property in mixed marriage of different citizenship supreme court decision (analysis Republic of Indonesia Number 316 K/AG/2015)

Warga Negara Indonesia pelaku perkawinan campuran tidak boleh memegang Hak Milik, atau Hak Guna Bangunan (HGB), atau Hak Guna Usaha (HGU), kecuali yang bersangkutan mempunyai perjanjian perkawinan sebelum menikah, yang mengatur mengenai pemisahan harta kekayaan. Larangan Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Kepada Warga Negara Asing yaitu, Pasal 21 ayat (3)...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46428

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rendy Susanto, author

Pembatalan akta perjanjian kawin studi kasus penetapan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 277 pdt p 2010 pn tng dan putusan mahkamah agung nomor 585 pdt 2012 = Analysis of determination of court case number Tangerang 277 pdt p 2010 pn tng and decisions of the supreme court of the Republic of Indonesia number 585 pdt 2012 cancellation of the prenuptial agreement

Pada kenyataannya terdapat pembatalan perjanjian kawin yang dikabulkan oleh Hakim. Dikabulkannya pembatalan perjanjian kawin membawa akibat terciptanya kembali persatuan harta bulat di antara suami dan istri, kecuali harta bawaan masing-masing yang dibawa ke dalam perkawinan dan masing-masing pihak tetap bertanggung jawab atas hutang yang pernah ditimbulkannya kepada pihak ketiga atau...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45175

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kristin Junaidi, author

Perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar negeri dan tidak didaftarkan di Indonesia: analisis kasus putusan Mahkamah Agung No: 526/PDT/G/2012.PN.Jkt.Sel = Prenuptial agreement in mixed marriage which held abroad and not registered in Indonesia case (analysis of supreme court decision No: 526/PDT/G/2012.PN.Jkt.Sel

[Perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran dapat dilaksanakan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dalam hal perkawinan campuran dilaksanakan di luar Indonesia...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45289

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vonny Hardiyanti, author

Pengangkatan anak adopsi dan akibat hukumnya dalam hukum waris masyarakat adat Tionghoa = Adoption and it's legal consequence in Chinese Indonesians customary inheritance law

[Pengangkatan anak (adopsi) di kalangan masyarakat adat Tionghoa merupakan suatu perbuatan yang lazim dilakukan bila tidak terdapat keturunan laki-laki dalam suatu perkawinan. Keberadaan keturunan laki-laki dalam masyarakat Tionghoa adalah sangat penting sebagai penerus marga (she) dan pemelihara abu leluhur. Dalam perkembangannya masyarakat adat Tionghoa mengalami perubahan sistem kekerabatan menjadi bercorak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T44955

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Almira Wafa Izzaty, author

Wasiat wajibah kepada istri yang berbeda agama (analisis putusan Mahkamah Agung Republik ndonesia Nomor 16 K/AG/2010) = Redeemable testament to the wife of a different religion analysis of supreme court of the republic of indonesia number 16 K/AG/2010

Dalam hukum waris Islam orang tua dan anak adalah ahli waris yang utama karena hubungan dekat berdasarkan pertalian darah. Istri termasuk kedalam ahli waris yang diutamakan pula berdasarkan hubungan perkawinan. Perbedaan agama antara suami dan istri mengakibatkan putusnya hubungan kewarisan diantara keduanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45911

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Treasia, author

Pembagian tentang waris bagi istri siri & anak yang dilahirkan dari perkawinan siri (analisis putusan Mahkamah Agung No 1482 K/PDT/2013) = Division of the inheritance of unregistered wife children born of the unregistered marriage analysis of the supreme court decision No 1482 K/PDT/2013)

Undang-undang telah mengatur dengan jelas hal hal yang berkaitan dengan pewarisan dan perkawinan, namun masih banyak masyarakat yang tidak mematuhinya karena minimnya pengetahuan mereka akan hukum sehingga hak dan kepentingan mereka tidak terlindungi dengan baik. Banyaknya perkawinan siri mengakibatkan banyaknya ketidakpastian status hukum terhadap isteri siri dan anak yang dilahirkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44394

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Florence Saskia, author

Akibat hukum terhadap status anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil: contoh kasus Putusan No.727/PK/PDT.2011 = Legal consequences towards the legal status of children from the marriage that not listed in Indonesian Registry Office: case example Putusan No.727/PK/PDT.2011

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia.Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahgia dan kekal. Namun pada kenyataannya banyak terjadi permasalahan dalam pelakasanaannya. Salah satunya adalah perkawinan yang tidak dicatatkan. Jika suatu perkawinan dilakukan maka tentunya perlu disertai dengan buktibukti autentik yang sifat bukti itu dapat dipedomani...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T44998

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Stephany Marisa Endianita, author

Pembagian Harta Bersama Sete1ah Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2301 KlPdtJ2007 Dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 552IPdt.GI2013IPn.Dps.) = Marital Property Divison After Divorce (Analyzing Decision of Mahkamah Agung Nomor 2301K1Pdtl2007 and Decision Court Of Denpasar Nomor 552IPdt.G/2013lPn.Dps)

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tanpa mempermasalahkan darimana harta tersebut berasal. Jika salah satu pihak ingin mengalihkan harta bersama maka hams mendapat persetujuan dari pasangannya. Hal ini tidak menjadi masalah apabila perkawinan berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk suatu mmah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T43977

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian