Ditemukan 27 dokumen yang sesuai dengan query
S. Prajudi Atmosudirdjo, author
Jakarta: Februari, 1973
651.1 PRA d
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Weemoedt, Lé vi, author
Meppel: Februari Boekhandels, 1990
BLD 839.36 WEE n
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Berbeda dengan masa jabatan anggota DPR AS
yang hanya dua tahun, masa jabatan anggota
DPR Australia adalah lebih lama. Namun jika
dibandingkan dengan masa jabatan anggota
DPR Indonesia yang lima tahun, masa jabatan
anggota DPR Australia yang lamanya tiga ta-
hun adalah lebih pendek. Dengan demikian apablla dibandingkan...
Hukum dan Pembangunan Vol. 29 No. 1 Februari 1999 : 1-7, 1999
HUPE-29-1-Feb1999-1
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
UU No. 5/19.99 telah diundangkan, dan akan
berlaku efektif prada tahun 2000. Secara umum,
UU tersebut tidak jauh berbeda dengan UU
Antimonopoli yung berlaku di USA dan Eropa.
Tulisan ini mencoba mengungkapkan sisi lain dari UU No. 5/1999. Penulis menjabarkan
tentang dasar pemikiran yang mestinya menjadi
Iandasan atas acuan dari antimonopoli &
persaingan sehat. Tiga pelaku usaha...
Hukum dan Pembangunan Vol. 29 No. 1 Februari 1999 : 8-19, 1999
HUPE-29-4-Feb1999-8
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Lengserya Suharto dilatarbelakangi dengan kri-
sis ekonami yang ditandai dengan melonjaknya
harga sembilan bahan pokok. Krisis tersebut,
telah memicu kerusuhan sosial secara Iuas di
beberapa kata di Jawa dan Sumatera pada tanggl 13-14 Mei 1998. Riset ini membuktikan ada
distorsi terhadap implementasi monopoli BU-
LOG untuk pengadaan beras dan tepung terigu,
yaitu berupa pemberian hak ekslusif impor...
Hukum dan Pembangunan Vol. 29 No. 1 Februari 1999 : 20-39, 1999
HUPE-29-1-Feb1999-20
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Bcmyak negara terutama negara maju menyam-
but dengan antusias berdirinya WTO. Alasannya,
enforcement mechanism Iebih efektif dan banyak
hal masuk ke dalam disiplin WTO termasuk
diantaranya jasa, baramg-barang hasil pertanian,
tekstil, investasi serta kekayaan intelektual. Akan tetapi antusias ini tidak diikuti oleh beberapa kalangan terutama
non-pemerintahan. Pecinta
Iingkungan tidak puas karena WTO rernyata ti-
dak berwawasan lingkungan. Menurut...
Hukum dan Pembangunan Vol. 29 No. 1 Februari 1999 : 41-53, 1999
HUPE-29-1-Feb1999-41
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Ibrahim Idham mengulas UU Paten yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan kemudian mencoba membandingkan dengan TRIPs
Agreement. Penulis mengulas persamaan maupun perbedaan di antara kedua peraturan tersebut. Di bagian akhir artikelnya, Penulis me-
ngajukan beberapa rekomendasi, mulai dari
perubahan nama bagian peraturan dari UU
Paten sampai kepada usulan materi peraturan
pemerintah sebagai...
Hukum dan Pembangunan Vol. 26 No. 1 Februari 1996 : 1-9, 1996
HUPE-26-1-Feb1996-1
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Pembahasan topik ini dimaksudkan sebagai
upaya untuk menciptakan kebakuan istilah.
Wahyono membedakan antara "janji kawin"
dengan "perjanjian perkawinan". Dengan
menjadikan UU I/1974 tentang Perkawinan se-
bagai acuannya, dan berpendapat bahwa kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda.
Penulis mengusulkan agar janji perkawinan se-
baiknya dimungkinkan hanya mengenai hal-
hal yang berkaitan dengan pengaturan harta
kekayaan perkawinan, yakni dalam hal...
Hukum dan Pembangunan Vol. 26 No. 1 Februari 1996 : 10-26, 1996
HUPE-26-1-Feb1996-10
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Penulrlf artikel ini, mengulas masalah delik
perzinahan dalam tinjauan KUHP serta per-
kembangannya. Hasbullah sangar mencemas-
kan maraknya prostitusi di lndonesia terutama
di kota-kota besar. Prostitusi sekarang ini bisa
berkembang dengan pesat karena prostitusi telah dianggap sebagai suatu "ladang bisnis"
yang menguntungkan. Penulis berpendapat
bahwa ketentuan hukum tentang perzinahan
harus diperbaharui dan harus benar-benar mencerminkan aspirasi...
Hukum dan Pembangunan Vol. 26 No. 1 Februari 1996 : 27-38, 1996
HUPE-26-1-Feb1996-27
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Apu yang dapat kita saksikan sekarang Orde
Baru relah memanfaatkan produk-produk hukum yang dihasilkan dari keadaan darurat.
Mereka telah menempuh jalur hukum berda-
sarkan prinsip-prinsip yang masih disesuaikan
dengan keadaan darurat atau zaman kolonial.
Dengan begitulah Orde Baru mempertahankan
delik-delik politik di Indonesia. Selama ini tak
tak ada upaya mereka untuk menyempurnakan
atau mengubahnya. KUHP sepenuhnya masih
sebagai warisan...
Hukum dan Pembangunan Vol. 27 No. 1 Februari 1997 : 15-23, 1997
HUPE-27-1-Feb1997-15
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
