Hasil Pencarian

Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query

Kinam Ramawijaya, author

Ketentuan-ketentuan eksekutif yang bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi

1987

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sofjan, author

Masalah perpajakan yang berhubungan dengan hukum tata negara

1988

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ritonga, Sedan, author

Pendaftaran perusahaan dipandang dari hukum tata negara

1988

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Poppy Heryantina, author

Masalah rangkapan jabatan ketua DPR/MPR menurut hukum tata negara Indonesia

Depok: Universitas Indonesia, 1989

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Pemberhentian tenaga ahli di lingkungan DPRD DKI Jakarta (ANALISIS SK Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta No.28 Tahun 2007) = Legal analysis concerning resignation of the expert in the regional assembly of the provice of the capital city of Jakarta (analysis of the decision of regional assembly secretary of the provice of the capital city of Jakarta number 28 in the year of 2007)

Skripsi ini membahas kesesuaian keputusan sekretaris DPRD Propinsi DKI Jakarta No.28 Tahun 2007 tentang peresmian Pemberhentian Tenaga Ahli DPRD Propinsi DKI Jakarta dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa Sekretaris DPRD Propinsi DKI Jakarta agar membuat Surat Keputusan Peresmian Pemberhentian Tenaga ahli secepatnya yang disesuaikan...

Universitas Indonesia, 2012

S42503

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Satya Arinanto, author

Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan

ABSTRAK
Sejalan dengan penetapan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama pembangunan pada masa Orde Baru, pada tahun 1994 Indonesia mulai melaksanakan era industrialisasi. Dalam implementasinya, kegandrungan terhadap pembangunan industri ternyata telah mengabaikan kebutuhan pembangunan sektor-sektor lainnya. Masalah sosial dan ekonomi yang serius pun timbul, seperti ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan serta pengangguran.

Bagi sebagian...

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999

LP-pdf

UI - Laporan Penelitian Universitas Indonesia Library

Agus Dwiyanto, author

Analisis terhadap keputusan pendaftaran merek berdasarkan kriteria persamaan pada pokoknya

Merek sebagai suatu aset yang sangat berharga untuk memberikan identitas terhadap produk, tidak akan pernah habis untuk dibicarakan. Baik dilihat dari segi ekonomi maupun dari segi hukum, hal ini sangat menarik, mengingat permasalahan di bidang ini selalu timbul dari waktu ke waktu. Sengketa merek yang pada intinya hanya memperebutkan kata-kata...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16625

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Aruan, Friement F. S., author

Pengelolaan lintas batas antar negara dalam perspektif otonomi daerah

Freedom of movement right adalah salah satu hak asasi manusia. Jadi pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk melakukan perjalanan dalam batas wilayah negaranya sendiri maupun keluar wilayah negaranya. Namun hak kebebasan bergerak tersebut tidak dapat mengurangi hak setiap negara yang berdaulat untuk mengijinkan atau menolak masuk orang asing yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T18929

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Arofah, author

Analisis kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam proses pemberhentian Presiden dan/ atau wakil Presiden menurut UUD 19945 perubahan ketiga dalam kaitannya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi

Perubahan struktur ketatanegaraan seiring dengan dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 sebagai salah satu akibat dari Reformasi 1998, sehingga muncul komposisi baru pembentuk institusi MPR yang terdiri dari DPR dan DPD yang dipilih oleh rakyat hasil Pemilu 2004. Beberapa perubahan yang telah dilakukan terhadap UUD 1945 memberikan implikasi terhadap komposisi dan relasi...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T19888

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adhi Anugroho, author

Interpretasi mahkamah konstitusi terhadap unsur efisiensi berkeadilan dalam Pasal 33 Ayat (4) undang-undang dasar 1945 (studi perkara mahkamah konstitusi Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003 dan Nomor 149/PUU-VII/2009 tentang pengujian terhadap undang-undang ketenagalistrikan) = Interpretation of the constitutional court regarding the elements of equitable efficiency In article 33 paragraph (4) of the constitution of 1945 (case study on constitutional court decision Number 001-021- 022/PUU-I/2003 and Number 149/PUU-VII/2009 on the judicial review of the electricity law)

Pengujian Terhadap Undang-Undang Ketenagalistrikan). Skripsi ini membahas tentang kesesuaian makna dari unsur ?efisiensi berkeadilan? yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diperbarui dengan niat awal para Bapak Bangsa mengenai perekonomian Indonesia. Pembahasan tersebut dilakukan dengan menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan unsur "efisiensi berkeadilan" dalam Uji...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S43103

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian