Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query

Adami Chazawi, author

Kejahatan mengenai pemalsuan

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005

364.13 ADA k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Tindak pidana pemalsuan surat

Universitas Indonesia, 1985

S21581

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sukma Dwi Andrina, author

Tindak pidana membuat manifes penumpang kapal palsu dan pertanggungjawaban pidananya (Studi kasus: Pembuatan manifes penumpang kapal palsu KM Levina)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S21786

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Alvin Sukmana Ambardy, author

Konsep"lawful interception" sebagai perolehan alat bukti yang sah menurut rancangan peraturan pemerintah tentang tata cara intersepsi)

2011

S22537

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Dika Anggoro Novianto, author

Pengujian alat bukti sebelum tahap replik dan duplikat, sebagai dasar petimbangan hakim dalam membuat putusan sela (studi kasus perkara perdata nomor 30/PDT.G/2007/PN.JKT.UT)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S22506

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Avindra Yuliansyah, author

Klausula Bukti Permulaan yang Cukup dan Bukti yang Cukup sebagai Dasar untuk Melakukan Penangkapan dan Penahanan Terhadap Seseorang yang Diduga Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus: Penangkapan dan Penahanan Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S22509

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Elsa Putri Pratiwi Indra, author

Akibat Hukum Pemalsuan Akta Jual Beli Nomor 103/2013 oleh Pegawai Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pembeli (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 70/Pid.B/2018/PN.Rkb) = The Legal Consequences of Forgery of Sale and Purchase Deed Number 103/2013 By Office Employee of Land Deed Official and Buyer (Case Study of Rangkasbitung District Court Decision Number 70/Pid.B/2018/PN.Rkb).

ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum pemalsuan Akta Jual Beli Nomor 103/2013 oleh pegawai kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pembeli terkait Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 70/Pid.B/2018/PN.Rkb. PPAT dalam jabatannya berwenang membuat akta autentik, dengan harus membacakan akta jual beli yang dibuat tersebut kepada para pihak yang terkait/berkepentingan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Stefani Christanti Hamdani, author

“Kekuatan Pembuktian Akta Jual Beli Yang Berisikan Pemalsuan Data dan Pemalsuan Tanda Tangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: X29/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Sel)” = The strength of evidence deed contains falsification of data and forgery of signatures â(Study of Decision of the South Jakarta District Court Number: X29/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel)â

Penelitian ini membahas mengenai kekuatan pembuktian Akta Jual Beli yang berisikan pemalsuan data dan pemalsuan tanda tangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan PPAT dan Kode Etik PPAT. PPAT bertugas untuk membuat suatu akta autentik, salah satu contohnya adalah akta jual beli. Akta autentik merupakan akta yang memiliki kekuatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rizky Muhammad Ikhsan, author

Analisa Perbandingan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang-Undang menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 = Comparative analysis of the Authority of the Regional Representative Council in the Establishment Act by Act No. 17 of 2014, the Constitutional Court Decision No. 92 / PUU-X / 2012 and the Constitutional Court Decision No. 79 / PUU-XII / 2014

Kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang telah diatur pada Pasal 22D UUDNRI 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 (UU MD3 2009) menempatkan kedudukan DPD tidak setara dengan Presiden atau DPR dalam hal pembentukan undang-undang. Lahirnya, putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 telah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Putri Mayang Sari, author

Pembatalan perkawinan poligami terhadap hak-hak istri kedua akibat pemalsuan identitas: Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk = Cancellation of polygamous marriage regarding the rights of the second wife due to identity forgery: Study of Tanjung Karang Religious Court Verdict Number 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5, namun pada pelaksanaannya masih menimbulkan masalah apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sehingga mengakibatkan pembatalan perkawinan. Salah satu penyebab pembatalan perkawinan adalah pemalsuan identitas yang dilakukan oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian