Hasil Pencarian

Ditemukan 130 dokumen yang sesuai dengan query

Soehino, author

Asas-asas hukum tata pemerintahan

Yogyakarta: Liberty, 1984

342.06 SOE a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Prins, W. F., author

Pengantar ilmu hukum administrasi negara

Jakarta: Pradnya Paramita, 1982

342.06 PRI vt (2)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Pengantar hukum administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian administrative law)

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999

342.06 Pen

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Pengantar hukum administrasi Indonesia

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005

342.06 PEN

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Safri Nugraha, author

Perencanaan pembangunan hukum nasional (PPHN) bidang hukum administrasi negara

Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2008

342.06 SAF p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sihombing, Didik Dionisius, author

Aspek Moralitas dalam Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pemerintah di Indonesia = Morality Aspect in Implementation of Government Responsibility in Indonesia.

Keberadaan prinsip pertanggungjawaban pemerintah dalam dimensi Hukum Administrasi Negara merupakan sarana yang ditetapakan dalam rangka membatasi ruang gerak pemerintah. Konotasi pembatasan yang dimaksudkan bukan untuk menghambat maupun mempersempit aktivitas pemerintah namun mengacu pada dimensi pengawasan dan penjagaan agar perbuatan-perbuatan pemerintah sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan dalam garis orisinalitas fungsionalnya....

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Wahyumurti Setya Sasmita, author

Evaluasi proses penyelesaian sengketa konstruksi melalui badan arbitrase Nasional Indonesia (BANI) = Evaluation of construction dispute resolution process through Indonesia National board of arbitration (BANI)

Jika konflik tidak dikelola dengan baik, mereka dengan cepat berubah menjadi sengketa. Salah satu lembaga badan arbitrase untuk penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia BANI. Penelitian ini menunjukan proses arbitrase pada proyek konstruksi dan faktor-faktor risiko yang mempengaruhi waktu penyelesaian sengketa konstruksi dalam proses arbitrase di...

Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2017

T48721

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Joseph Harry Krisnamurti, author

Pertanggungjawaban badan dan pejabat pemerintahan dalam pengembalian kerugian negara menurut Pasal 20 Ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan = Responsibility of officers and government officials in the return of state losses Article 20 Paragraph (5) and (6) Law Number 30 of 2014 Regarding Government Administration

Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan selain telah menjawab kebutuhan atas adanya suatu undang-undang yang mengatur tentang hukum materiil bagi Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia juga telah menimbulkan permasalahan tersendiri dalam pengaturannya. Hal ini karena Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah mengatur bahwa Badan Pemerintahan dapat ditetapkan sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk mengembalikan...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T49801

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Reza Adhitya Akbar, author

Ruang Lingkup Ketertiban Umum Terhadap Putusan Arbitrase Internasional = Scope of Public Policy Against International Arbitration Award

Arbitrase merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang sangat popular digunakan oleh kalangan pelaku bisnis. Namun, hal tersebut tidak menjamin bahwa suatu putusan dapat dilaksanakan pada suatu negara, karena terhalang oleh suatu ketertiban umum negara tersebut. Kemajuan pesat di bidang bisnis baik nasional maupun internasional seperti penanaman modal (investment), kontrak kerjasama investasi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54992

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Siahaan, Putri Nurmala Sari, author

Penerapan Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dan Menyalahgunakan Kewenangan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara = The Application of the Concept of Misuse Authority and Abusing Authority which Have Inflicted Losses State Financial

Konsep penyalahgunaan wewenang dan menyalahgunakan kewenangan yang dikenal dalam dua disiplin ilmu yakni hukum administrasi negara dan hukum pidana merupakan dua konsep berbeda dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pada konsep penyalahgunaan wewenang, jika disebut kesalahan administratif maka keputusan dan/atau tindakan dapat diperbaiki sesuai dengan ketentuan regulasi dan diadakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian