Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query

Soratha, Yhodisman, author

Pengaturan sanksi administrasi atas pelanggaran hak asasi manusia di bidang ketenaga kerjaan

Tesis ini membahas perihal pengaturan sanksi administrasi dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini ialah Pengaturan sanksi administrasi dalam suatu undangundang merupakan upaya dari pembuat undang-undang untuk memaksa agar norma-norma yang terdapat dalam undang-undang tersebut dipatuhi oleh semua pihak. Selain itu juga disimpulkan...

Depok: Universitas Indonesia, 2008

T23536

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Ita Zaleha Saptaria, author

Penerapan pasal 84 dan pasal 85 jo pasal 12 undang-undang N0.30 tahun 2004 dan kode etik propesi notaris sebagai bentuk pendisiplinan terhadap pelanggaran notaris

Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan dari masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Apabila Notaris tersebut dalam menjalankan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27493

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Nasution, M. Azhar Rasyid, author

Analisa yuridis kewenangan komisi pengawas persaingan usaha menjatuhkan sanksi administratif (Studi kasus: Putusan I/KPPU-L No/2013) = Juridical analysis of KPPU's authority to impose administrative sanction (Case study : Commisission's Decision NO.1 KPPU-L/2013) / M. Azhar Rasyid Nasution

ABSTRAK
UU No. 5 Tahun 1999 memberikan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif kepada KPPU sebagai competition authority di Indonesia. Dalam beberapa kasus, KPPU memberikan sanksi administratif di luar dari yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut, khususnya dalam perkara persekongkolan tender. KPPU sering menjatuhkan sanksi larangan mengikuti tender atau pelelangan kepada pelaku usaha, padahal...

Universitas Indonesia, 2015

S58232

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sri Andahyani, author

Dampak penghapusan sanksi administrasi perpajakan berdasarkan pasal 37A Undang-undang No. 28 tahun 2007 terhadap kepastian hukum bagi wajib pajak

Tesis lni membahas mengapa dlperlukan kebijakan penghapusan sanksi administrasi sesuai Pasa137 A Urulang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan bagaimana kepastian hukum bagi Wajib Pajak serta dampaknya yang memanfaatkan Penghapusan sanksi administrasi Pasal37 A Undang Undang Nomor 28 tahua 2007. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis. Data yang diperlukan dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T25708

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian