Hasil Pencarian

Ditemukan 31 dokumen yang sesuai dengan query

Keppres No.29/1984 serta Keppres No.30/84.No.10/80.No.15/80.No.42/80.No.17/83.PELITA IV 1984/1985-1988/1989APBN

Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984

340 KEP

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Keputusan presiden republik Indonesia nomor 17 tahun 2000 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan nomor 18 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah

Jakarta: Panca Usaha, 2000

R 351.72 KEP

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

Lampiran undang-undang nomor 1 tahun 1977 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 1977/1978

Jakarta: Departemen Penerangan RI,

350.702 6 IND l (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Mevi Primaliza, author

Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum perguruan tinggi negeri = Public finance management services agency state college

Ide negara hukum terkait dengan konsep rechtsstaat, the rule of law dan konsep nomocracy sebagai ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara hukum akan terlaksana jika terwujudnya negara kesejahteraan (welfare state). Dalam pembentukan negara kesejahteraan tersebut peran pemerintah sebagai pelaksana kenegaraan sangatlah penting. Pemerintah dalam menjalankan pelaksanaan...

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T32931

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 1984 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 30 tahun 1984 tentang tim pengendali pengadaan barang/peralatan pemerintah di departemen/lembaga

Jakarta: Republik Indonesia, 1984

350.702 6 IND k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Nasrudin Nurdiansyah, author

Penyusunan rencana kerja pengawasan inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Penyusunan Rencana Kerja Pengawasan Inspektorat Jenderal yaitu penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan merupakan penyusunan untuk melakukan rencana pengawasan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RL Proses penyusunan yang dilakukan saat ini dirasakan sangat tidak efektif dikarenakan banyak terjadinya revisi sehingga tujuan dan sasaran yang diletapkan menjadi tidak...

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T21046

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library