Hasil Pencarian

Ditemukan 803 dokumen yang sesuai dengan query

Yulfasni, author

Pasal 33 UUD 1945 bersifat dualistis (suatu tinjauan tentang dampaknya terhadap koperasi dan pejabat RI)

Salah satu komitmen penting yang dibuat Pemerintah Orde Baru ialah melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, sesuai dengan konsensus nasional.') Hal ini membawa akibat, Pemerintah sebagai pengemban Konstitusi berusaha untuk mewujudkan semua instruksi yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945 dengan segala cara (all out), termasuk Pasal 33. ...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Afdalis, author

Pendelegasian peraturan dari Undang-Undang kepada Peraturan Menteri secara langsung dalam kerangka Sistem Presidensial = Delegation of regulations from Acts to Ministerial Regulations directly in the framework of Presidential Systems

Penelitian ini berangkat dari permasalahan adanya praktik pendelegasian peraturan langsung dari undang-undang kepada peraturan menteri secara langsung yang berpotensi bertentangan dengan semangat sistem presidensial yang dianut di Indonesia dan semangat pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pembentukan undang-undang dalam...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T52431

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dyah Tantri Tillotami, author

Masalah pencatatan status penghayat kepercayaan pada kartu tanda penduduk Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016) = Registering problem for local belief in National Identity Card Republic of Indonesia (Case Studies Constitutional Court's Decision Number 97/PUU-XIV/2016)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52134

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aniza Fithriani, author

Pembentukan peraturan pelaksana atas peraturan menteri dalam kajian perundang-undangan = Forming of implementing regulation of the ministerial regulation in the legislation study

ABSTRAK
Penelitian ini mengenai kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan pada suatu kementerian kemudian dari kewenangan tersebut dicoba dikaji mengenai pembentukan peraturan pelaksana terhadap peraturan menteri dalam kajian perundang-undangan menggunakan studi kasus Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal yang merupakan peraturan pelaksana atas peraturan menteri nomor P.55 tahun 2016 yang merupakan peraturan pengganti atas PErmen...

Depok: 2017

T49294

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Natalia Nanda Eka Dewi, author

Politik Hukum Pembentukan Kementerian Koordinator di Bidang Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia = Legal Politics of Establishing the Coordinating Ministry for Laws and Regulations in the Indonesian Constitutional System

Konstitusi Indonesia sudah mengatur tentang sistem ketatanegaraan sebagai dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Sistem pemerintahan presidensial mengonstruksikan adanya saling kontribusi yang dilekatkan pada lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, salah satunya dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Sistem Presidensial membawa konsekuensi bahwa kekuasaan Presiden tidak hanya berada dalam wilayah kekuasaan eksekutif saja...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Zainal Arifin Hoesein, author

Pengujian Peraturan Perundang-Undangan menurut Konstitusi Indonesia Studi tentang Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaannya oleh Mahkamah Agung RI dalam Kurun Waktu 1920-2003

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pembatasan objek pengujian peraturan perundang-undangan hanya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagai mekanisme kontrol normatif agar terjadi konsistensi dan harmonisasi normatif secara vertikal, sebagai upaya untuk mewujudkan tertib hukum dan kepastian hukum. Penelitian ini juga hendak menjelaskan dan menganalisis perkembangan pengaturan,...

2006

D1092

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Margarito Kamis, author

Gagasan negara hukum yang demokratis di Indonesia: studi sosio legal atas pembatasan kekuasaan Presiden oleh MPR 1999-2002

ABSTRAK
Gagasan negara hukum yang demokratis, demikian juga perdebatannya di Indonesia mempakan dua hal menarik untuk dikaji. Sungguhpun harus diakui UUD 1945 (sebelum diubah) hanya menegaskan terminologi negara hukum dalam penjelasannya. Tetapi dalam perjaianan sejarah ketata-negaraan dan hukum positif teminologi tersebut kemudian muncul sebagai terminologi hukum dalam hukum positif Indonesia. Diawali pada tahun 1949, tepatnya pada...

2004

D1094

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Taufiqurrohman Syahuri, author

Prosedur perubahan konstitusi (perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perbandingannya dengan konstitusi negara lain)

Disertasi ini mengkaji mengenai prosedur perubahan UUD 1945 sesuai dengan Pasal 37, yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Perwakilan pada tahun 1999-2002. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi prosedur atau cara perubahan pertama sampai keempat UUD 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1999-2002; mengetahui dan menganalisis apakah cara...

Depok: Universitas Indonesia, 2003

D1119

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Margarito Kamis, author

Gagasan negara hukum yang demokratis di Indonesia: studi sosio legal atas pembatasan kekuasaan Presiden oleh MPR 1999-2002

2004

D697

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Hana Pertiwi, author

Prinsip business judgment rules terhadap unsur melawan hukum pada tindak pidana korupsi (Studi kasus putusan 36/Pid/B/TPK/2013/PN. JKT.PST dengan terdakwa Hotasi Nababan mantan Direktur PT. Merpati Nusantara Airlines) = Business judgment rule principle towards tort unsure of corruption criminal act (Case study decision 36/Pid/B/TPK/2013/ PN.JKT.PST with defendant Hotasi Nababan former Director of PT. Merpati Nusantara Airlines

Banyak sekali kasus mengenai tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan direksi dalam persero. Perbuatan direksi dalam pengelolaan persero seringkali yang dianggap menimbulkan kerugian tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Padahal jika dilihat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, pengelolaan persero harus berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang terdapat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S46761

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian